Menata Sistem Perdagangan: Kembali ke Jati Diri


Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan garis pantai 95.181 kilometer, terpanjang keempat di dunia, gugusan 17.500 pulau membentuk zamrud khatulistiwa. Dengan laut hampir dua pertiga keseluruhan wilayah Indonesia seluas 5,2 juta kilometer persegi, sungguh lautlah yang merajut pulau-pulau itu menjadi negara kesatuan maritim Indonesia. Laut bukan penghambat sehingga harus dibangun jembatan untuk menghubungkan dua pulau besar.

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda bukti nyata bahwa pemerintah melawan kodrat. Jembatan Selat Sunda bakal memperkokoh dominasi transportasi darat yang membuat ongkos logistik di Indonesia tergolong paling mahal di dunia. Berdasarkan kajian Bank Dunia (2013), ongkos logistik di Indonesia 27 persen produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi ketimbang Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen, Thailand 20 persen, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25 persen PDB. Hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi.

Buruknya sarana pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya tercermin dari kemerosotan tajam unsur infrastruktur dalam logistics performance index (LPI) Indonesia dari urutan ke-69 tahun 2010 menjadi ke-84 tahun 2012. Padahal, untuk kurun waktu yang sama, unsur lainnya, kecuali customs, telah menunjukkan perbaikan berarti. Misalnya, timeliness dari ke-69 menjadi ke-41, logistics quality and competence dari ke-92 menjadi ke-61, tracking and tracing dari ke-80 menjadi ke-51, dan international shipments dari ke-80 menjadi ke-57. Kondisi infrastruktur yang kedodoran inilah yang membuat LPI keseluruhan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di luar Kamboja, Laos, dan Myanmar. Indonesia juga kalah jauh dibandingkan dengan negara Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC).

Sepanjang kebijakan pemerintah tidak mengacu pada jati diri bangsa dan persoalan logistik yang di hulu  tidak serius ditangani, pembenahan di hilir akan sangat bersifat tambal sulam dan ad hoc. Contoh paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan 12 Desember 2013. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan serupa yang ditetapkan tahun 2008. Persoalan yang sangat strategis untuk menciptakan perekonomian yang efisien, yaitu menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri dan berdaya saing, menciptakan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan (level the playing field), serta melindungi kedaulatan konsumen, sangat tidak memadai kalau diatur sekedar dengan ketetapan menteri. Itulah akibat dari belum hadirnya undang-undang perdagangan yang sudah sekitar satu dasawarsa dipersiapkan.

Tidak heran kalau isi Peraturan Menteri Perdagangan yang baru ditetapkan itu lebih banyak bersifat normatif dan mengambang. Terkait jumlah gerai toko modern yang boleh dimiliki sendiri oleh pelaku usaha, Pasal 16 Ayat 1 menyatakan paling banyak 150 gerai, sedangkan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan jumlah segala bentuk perdagangan eceran dan pengaturan lokasinya ditetapkan pemerintah daerah setempat. Banyak lagi isi peraturan yang sebenarnya sudah nyata-nyata merupakan domain pemerintah daerah sehingga tak perlu lagi diurusi oleh Kementerian Perdagangan.

Terkandung maksud pula dalam peraturan itu membatasi barang impor, dengan mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan (Pasal 22 Ayat 1) dan harus mengutamakan yang dihasilkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Pasal 17 ayat 1).  Namun, tekad itu tampaknya setengah hati karena ada embel-embel “sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko modern”. Kewajiban 80 persen produksi dalam negeri juga bisa ditawar setelah mempertimbangkan rekomendasi dari forum pemangku kepentingan yang akan dibentuk.

Peraturan Menteri Perdagangan ini yang hampir pasti menambah panjang persyaratan yang tak perlu dan justru menambah ketidakpastian berusaha, seraya diragukan keefektifannya memberdayakan UMKM serta menjadikan produksi dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Bagaimana mungkin barang dalam negeri yang dihasilkan UMKM bisa berjaya di pasar domestik kalau per Desember 2012 hanya 7.561 produk saja yang telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berstatus SNI aktif. Paling banter barang lokal yang merajai pasar eceran adalah yang diproduksi perusahaan nasional besar dan korporasi transnasional. Kebanyakan mereka memiliki sistem logistik modern sehingga mampu menyiasati buruknya sistem logistik nasional. Mayoritas UMKM harus berjibaku menekan ongkos logistik dan ongkos produksi karena tidak memiliki keekonomian skala (economies of scale).

Syukurlah terselip dalam Peraturan Menteri Perdagangan terbaru ini pengaturan yang melindungi pemasok, khususnya pelaku UMKM. Persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan oleh pemasok kecil antara lain adalah persyaratan perdagangan (trading terms), seperti mekanisme pembayaran, biaya promosi, rabat, dan pembebasan listing fee khusus untuk UMKM. Pengaturan itu sepatutnya terpatri dalam undang-undang perdagangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Yang paling penting, undang-undang perdagangan nanti mampu mengintegrasikan perekonomian domestik dengan mengedepankan visi maritim sehingga seluruh sumber daya yang kita miliki betul-betul bersinergi menghasilkan struktur pengusaha yang kokoh dan konsumen yang berdaulat.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 30 Desember 2013, hal. 15]

Menuju Negara Kesatuan Maritim


Jika kita perhatikan atlas dunia tampak kondisi geografis Indonesia sangat unik. Tak satu negara pun menyerupai Indonesia. Dengan hamparan 17.000 pulau lebih dan luas lautan yang sekitar dua kali lipat luas daratan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang paling kaya keanekaragaman kekayaan alam, sosial, budaya, suku, adat istiadat, dan bahasa daerah.

atlas

Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki tiga zona waktu, namun menyatu di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sungguh kita merupakan negara kesatuan maritim.

Penduduk Indonesia terbanyak keempat di dunia. Pemeluk agama Islam terbesar di dunia dan tergolong moderat.  Kita merupakan negara demokrasi ketiga terbesar  dunia.

Namun, secara ekonomi kita masih tersegmentasi. Ada cukup banyak pertanda bahwa integrasi perekonomian nasional kita masih sangat lemah.

Pertama, disparitas harga yang cukup tajam antardaerah dan antarpulau. Hal ini terlihat dari disparitas harga antardaerah dan antarpulau yang relatif besar. Hasil produksi suatu daerah atau pulau sulit dikirim ke daerah atau pulau lainnya. Keunggulan komparatif daerah tak bisa terwujud. Harga durian, misalnya, sangat murah di daerah produsen tapi sangat mahal di Jakara. Ongkos angkut yang mahal dan fasilitas kontainer khusus yang minim membuat durian Bangkok lebih merajai di pasar modern Jakarta. Penduduk di luar Jawa sangat jarang menjumpai salak Pondoh. Mereka lebih akrab dengan buah-buahan impor.

Semakin jauh dari pusat-pusat grafitasi kegiatan ekonomi, semakin mahal harga-harga barang dan jasa. Harga-harga komoditas di sentra-sentra produksi juga relatif jauh lebih murah ketimbang di daerah-daerah konsumen. Misalnya, harga jeruk Pontianak jauh lebih mahal di Jakarta ketimbang di daerah asalnya. Akibatnya warga Jakarta lebih gandrung membeli jeruk dari China ketimbang jeruk Pontianak, karena Jakarta dan China “lebih terintegrasi” ketimbang Jakarta dan Pontianak. Mengapa? karena ongkos angkut dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal ketimbang ongkos angkut dari China ke Jakarta.

Hal ini terlihat dari disparitas harga antardaerah dan antarpulau yang relatif besar. Hasil produksi suatu daerah atau pulau sulit dikirim ke daerah atau pulau lainnya. Keunggulan komparatif daerah tak bisa terwujud. Harga durian, misalnya, sangat murah di daerah produsen tapi sangat mahal di Jakara. Ongkos angkut yang mahal dan fasilitas kontainer khusus yang minim membuat durian Bangkok lebih merajai di pasar modern Jakarta. Penduduk di luar Jawa sangat jarang menjumpai salak Pondoh. Mereka lebih akrab dengan buah-buahan impor. Daerah-daerah di perbatasan lebih mengenal produk-produk negara tetangga ketimbang hasil bangsanya sendiri.

Kedua, Jika hendak bepergian dari Bengkulu ke Padang, kita harus terbang dulu ke Jakarta. Demikian pula jika hendak mengunjungi Palangkaraya dari Pontianak, sekalipun kedua kota ini sama-sama berada di pulau Kalimantan.

Ketiga, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia membeli bahan baku dari Indonesia, lalu mengolahnya di negara mereka, lantas barang jadi olahannya mereka pasarkan di Indonesia. Jikalau perekonomian kita terintegrasi dan pasarnya efisien, niscaya pengusaha Singapura maupun Malaysia akan mendirikan pabrik pengolahan di Indonesia.

Keempat, jika kita hendak berlibur ke berbagai kota di berbagai negara tetangga, hampir pasti ongkos pesawat terbang yang harus kita keluarkan bisa lebih murah ketimbang berlibur ke berbagai kota di berbagai pulau di tanah air.

Kelima, daerah-daerah penghasil migas dan batubara lebih kerap mengalami pemadaman listrik ketimbang kota-kota di Jawa yang sama sekali tak menghasilkan sumber daya mineral dan energi. Ongkos angkut batubara dari kalimantan ke Jawa dalam setahun bisa untuk membangun satu sampai dua pembangkit listrik di mulut tambang, lalu listriknya bisa dialirkan lewat jaringan transmisi bawah laut, sehingga daerah penghasil energi juga menikmati kecukupan pasokan listrik. Karena tak kunjung terintegrasi, beberapa daerah di Kalimantan Barat sudah menikmati listrik yang dipasok dari pembangkit listrik di Sarawak, Malaysia.

Keenam, pemerintah sudah dan akan terus membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengintegrasikan daerah-daerah tertentu dengan luar negeri (baca: untuk meningkatkan daya saing), seraya menimbulkan kantung-kantung kegiatan ekonomi yang eksklusif di dalam negeri atau “terisolasi” dengan daerah Indonesia lainnya.

Ketujuh, warga Jakarta dan kota-kota besar lainnya lebih mudah mengakses informasi dari mancanegara yang sangat jauh sekalipun ketimbang dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kebanyakan warga Indonesia di kota-kota yang lebih kecil sangat sulit mengakses informasi dari Jakarta dan mancanegara; kalaupun bisa, niscaya lebih lama dengan ongkos lebih mahal.

Kedelapan, disparitas pembangunan antardaerah tetap buruk. Sekalipun kita sudah berada di era otonomi daerah, ternyata kue hasil pembangunan makin banyak dinikmati oleh Jawa dan Sumatera.

pdb_pulau

Kesembilan, pengusaha peternakan sapi di Lampung bisa membeli jagung lebih murah dari California ketimbang dari Gorontalo.

Kesepuluh, cukup banyak perusahaan multinasional yang memindahkan fasilitas pabriknya di Indonesia ke negara-negara tetangga, walaupun bahan bakunya tersedia melimpah di sini. Selanjutnya, produk-produk yang diolah di negara-negara tetangga tersebut dipasarkan di Indonesia. Bahkan produk buah-buahan tropis olahan yang diproduksi perusahaan multinasional dengan merek dagang Del Monte, yang beredar di Indonesia, tak berasal dari pabrik yang berlokasi di Indonesia, melainkan dari pabrik di Afrika Selatan. Padahal, kurang apa kita dalam menghasilkan buah-buahan tropis.

Itu semua terjadi karena selama ini kita gagal mensinergikan potensi-potensi yang ada yang bertaburan di sepanjang gugusan pulau-palau dan hamparan lautan biru.

Kalau begini terus, pantas saja kita tercecer dari persaingan antarbangsa.

Mari kembali ke jatidiri sebagai negara kesatuan maritim.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑