faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Faisal Basri Sebut 3 Bank Lain Terima Bantuan Dana Selain Century


    Liputan6.com, Jakarta : Pengamat ekonomi Faisal Basri mengungkapkan pernyataan yang mencengangkan. Kata dia, tak hanya Bank Century yang menerima bantuan dana, tapi 3 bank BUMN yang juga menerima suntikan dana.

    “Saya baca notulensi rapat Pak JK yang katakan pada 20 November 2008 dilaporkan ekonomi baik-baik saja. Di situ sebenarnya ada 3 direksi, Bank Mandiri, BRI dan BNI. 3 Bank ini dapat suntikan dana 15 triliun. Jadi nggak cuma Century saja yang alami masalah, bank-bank besar juga mengalami masalah,” jelas Faisal di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/2/2014).

    Faisal memaparkan sejumlah fakta terkait adanya krisis keuangan global yang terjadi pada 2008-2009 lalu. Pada saat itu, semua negara mengalami minus pertumbuhan dan negara maju paling terkena imbasnya.

    “Saat itu Amerika tingkat tertinggi penganggurannya pada 2009. Ekonomi Indonesia pun turun saat itu, dari pertumbuhan 6 persen jadi 4,6 persen,” terang Faisal. “Bagaimana tidak dikatakan tak apa-apa kalau rupiah pada 2008 turun. Menurut saya orang-orang ini nggak waras, bisa jadi gila negara ini.”

    Saat itu pula, 3 bank BUMN harus diselamatkan karena kebijakan pemerintah yang menaruh uangnya di sana. “Waktu itu diperintahkan pemerintah untuk taruh uang BUMN di bank-bank BUMN itu,” ujar Faisal.

    Seharusnya, saat krisis tersebut, Indonesia menerapkan blanket guarantee. Namun hal itu ditolak pemerintah, sehingga mereka menyuntikkan dana pada bank-bank agar tak terjadi kegagalan sistemik ekonomi di Indonesia.

    “Negara lain terapkan blanket guarantee, jadi jika bank collapse akan dibayar pemerintah tanpa batasan. Di Indonesia ditolak penerapan dari blanket guarantee ini. Maka satu-satunya langkah yang rasional, maka tak boleh ada bank yang collapse,” katanya.

    Mantan Sekjen PAN ini pun mengaku akan menjelaskan hal ini di depan Pengadilan Tipikor dengan tersangka Budi Mulya. “Saya akan jadi saksi di Tipikor untuk kasus Budi Mulya untuk tunjukkan apa yang terjadi tahun 2008-2009,” pungkas Faisal.

    Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century pada 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Akhir Desember 2012, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kepada Tim pengawas Bank Century di DPR bahwa Budi dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul terkait Century. (Riz/Sss)

    Sumber: http://news.liputan6.com/read/827990/faisal-basri-sebut-3-bank-lain-terima-bantuan-dana-selain-century

  • Parpol Jangan Egois, Indonesia Punya Banyak Tokoh yang Layak “Nyapres”


    Kompas.com, Rabu, 12 Februari 2014 | 19:59 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI) menantang 19 tokoh untuk maju sebagai calon Presiden selanjutnya. Namun, masalahnya, kalaupun 19 tokoh itu mau menjadi capres, adakah parpol yang mau mengusung tokoh diantara mereka?

    Pasalnya, sesuai amanat UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Adapula syarat ambang batas bagi parpol yang ingin mengusung pasangan capres-cawapres seperti diatur di dalam UU Pilpres.

    Salah satu anggota KBPI, Hamdi Muluk mengatakan, tantangan ini sejatinya memang bukan hanya ditujukan kepada 19 tokoh itu. Partai Politik juga ditantang untuk berani mengusung 19 tokoh dari berbagai latar belakang ini.

    “Jadi partai politik juga tokohnya tidak itu lagi, itu lagi, ada alternatif lainnya,” kata Hamdi usai konferensi pers dan penandatanganan dukungan di Jakarta, Rabu (12/2/2014) sore.

    Menurut Hamdi, jika parpol berani berimprovisasi mencalonkan tokoh-tokoh baru di luar partai, maka hal tersebut justru akan menguntungkan bagi mereka. Pasalnya, tokoh yang lama dinilainya tidak akan mampu mendulang suara maksimal.

    “Kalau tokohnya itu-itu saja, ya suaranya akan begitu-begitu saja. Mau diiklankan bagaimana juga suaranya akan tetap stagnan, tidak akan naik,” ujarnya.

    Sebaliknya, jika mereka berani berimprovisasi dengan mencalonkan tokoh lain, Hamdi menilai, ada kemungkinan tokoh tersebut bisa mendulang suara dengan hasil yang lebih baik. Bahkan suara partai nantinya juga bisa terdongkrak.

    “Jadi parpol juga seharusnya jangan egois, Indonesia punya banyak tokoh lain. Jangan hanya ketua umumnya saja yang diusung,” ujar Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia itu.

    Selain partai politik, dalam kasus ini, menurut Hamdi, media juga ditantang untuk mempublikasikan tokoh-tokoh baru. Media tidak boleh terlalu menyorot tokoh yang itu-itu saja, sehingga akhirnya publik juga dapat mengetahui kalau indonesia mempunyai banyak orang yang kompeten untuk dapat dijadikan sebagai pemimpin. “Ini tantangan buat kita semua,” pungkas Hamdi.

    Seperti diberitakan, KBPI menantang 19 tokoh untuk maju sebagai capres. Mereka, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih.

    Tokoh lain, Founder Mayapada Group Tahir, CEO Kompas Gramedia Agung Prasetyo, CEO Trans Corp Chairul Tanjung, mantan CEO IBM Asia Pasifik Beti Alisyahbana, CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, CEO PT Kereta Api Indonesia Ignatius Johan, CEO Garuda Food Sudhamex, dan Direksi World Bank Sri Mulyani.

    Selain itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, wirausaha sosial Tri Mumpuni, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Prawansa, Imam Prasodjo, Faisal Basri, dan Onno Purbo.

    Unduh: http://kom.ps/AFeoRK

  • Malu :)


    Anggota DPR separuh baya baru keciptratan rejeki dari Ketua SKK Migas. Dengan suka cita dia mengundang cucu-cucunya ke rumah. “Kalian mau dapat hadiah apa dari kakek?” Satu demi satu cucunya mengajukan permintaan. Ada satu cucu yang membisu, hanya tersenyum malu-malu. Kakek: “Kamu mau apa?” Sang cucu malu mengutarakan keinginannya, hanya senyum dikulum. Akhirnya ia membuka mulut juga, hanya dua kata singkat: “Malu, Kek.”  Kakek: “Kalau yang satu ini kakek tak punya.”

  • Studi Banding :)


    Badu, penghuni neraka, mengajukan protes kepada malaikat. Dia melihat dari kejauhan lima anggota DPR sedang ngobrol di surga. Badu tak pernah terjun ke politik, apalagi menjadi anggota DPR. Semasa hidupnya dia tidak pernah korupsi dan merugikan rakyat. Malaikat tersenyum dan berujar: “Tenang saja, anggota DPR itu sedang melakukan studi banding. Sebentar lagi juga mereka kembali ke kerak neraka.”

  • Kita Lebih Hebat :)


    Amerika dan Uni Soviet berbangga telah mengirimkan warganya ke bulan. Orang Madura tak mau kalah: “Orang Madura tak kalah hebat, berani mengirim orang ke matahari. “Tidak takut meleleh? Kan, di matahari panas sekali,” kata orang yang mendengarkan sesumbar itu. Orang Madura: “perginya malam hari, jangan siang hari bolong.”

  • Siapa pun Bisa Jadi Presiden :)


    Beginilah fenomena presiden di Indonesia, berasal dari beragam latar belakang dan …..

    1. Soekarno, membuktikan pejuang bisa jadi presiden

    2. Soeharto, membuktikan anak petani bisa jadi presiden

    3. Habibie, membuktikan ilmuwan bisa jadi presiden

    4. Gus Dur, membuktikan ulama bisa jadi presiden

    5. Megawati, membuktikan perempuan bisa jadi presiden

    6. SBY, membuktikan Indonesia tidak perlu ada presiden.

  • Konsumsi BBM Turun?


    Kalau ada berita dengan judul “Konsumsi BBM Turun: Dampak Kenaikan Harga Ikut Dorong Penurunan,” (Kompas, 30 Januari 2014, hal. 17), kesan yang diperoleh adalah: akibat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, konsumsi BBM turun. Padahal, isi beritanya hanya mengungkapkan bahwa realisasi konsumsi BBM bersubsidi lebih rendah dari kuota yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pada tahun 2013 kuota BBM bersubsidi dipatok 48 juta kiloliter, sedangkan realisasi konsumsi hanya 46,83 juta kiloliter. Dengan realisasi lebih rendah dari kuota, pemerintah mengklaim kebijakannya sudah efektif menurunkan konsumsi BBM bersubsidi. Padahal, kenyataannya tidak demikian.

    Peraga di bawah menunjukkan hanya konsumsi minyak Tanah yang turun, sedangkan konsumsi premium dan solar naik terus.

    konsumsi_bbm

    Karena produksi minyak mentah Indonesia turun terus dan kapasitas kilang tak bertambah, maka impor BBM semakin meningkat. Kenaikan konsumsi BBM dan impor BBM terus terjadi walaupun harga BBM bersubsidi telah dinaikkan. Peraga di bawah menunjukkan impor BBM semester II-2013 lebih tinggi dari semester I-2013.

    Dengan kondisi seperti ini, yang paling diuntungkan adalah para pemburu rente, yang memperoleh kesempatan mengimpor BBM ratusan ribu barrel sehari. Katakanlah para pemburu rente dapat untung 1 dollar saja untuk setiap barrel BBM yang diimpor. Kalau mereka mengimpor 400 ribu barrel sehari, maka untungnya sehari 400.000 dollar AS atau sekitar Rp 4,8 miliar aatau setahun Rp 1,8 triliun. Belum lagi impor dan ekspor minyak mentah dan kondensat. Belum lagi yang didapat dari tata niaga BBM untuk kapal di dalam negeri.

    impor_bbm

  • Lezatnya Berburu Rente


    Sejak tahun 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Ironisnya terjadi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bergelar doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

    Di era pemerintahan SBY pasar domestik semakin dibanjiri produk pangan impor, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, sayur mayur, garam, ikan segar dan ikan asin, daging sapi, bawang, cabai, tapioka. Impor gandum dan terigu juga naik terus sejalan dengan meningkatnya konsumsi mie dan roti di dalam negeri. Indonesia tidak memproduksi gandum kecuali untuk uji coba yang sangat terbatas.

    Berdasarkan Global Food Security Index 2012 yang dikeluarkan Economist Intelegence Unit, indeks keamanan pangan Indonesia sudah di bawah 50 (skor antara 0-100) dan berada di urutan ke-64 dari 105 negara. Posisi kebanyakan negara tetangga seperti Malaysia,Thailand, Vietnam, Filipina, dan China lebih baik daripada Indonesia. Negara-negara industri maju sekalipun tak mengabaikan persoalan pangan ini, sebagaimana terlihat dari skor mereka yang tinggi. Misalnya Amerika Serikat dengan skor 89,5 dan berada di posisi puncak. Jepang dan Korea pun berada pada posisi terhormat, masing-masing ke-16 dengan skor 80,7 dan ke-21 dengan skor 77,8. Kedaulatan pangan kita sudah semakin tergerus dan kian rentan menghadapi fluktuasi harga pangan dunia, apalagi ditambah dengan perubahan iklim yang kian ekstrem. (Kompas, 4 Maret, 2013).

    Berburu Rente

    Korupsi impor daging sapi telah diputus oleh pengadilan tipikor yang melibatkan ketua umum partai politik. keterpurukan pangan justru menjadi santapan para politisi dan pemburu rente. Menteri Pertanian berulang kali mencanangkan swasembada daging sapi. Sebanyak yang dicanangkan, sebanyak itu pula gagalnya. Lebih parah lagi, populasi sapi potong bukannya naik, tetapi turun tajam. Berdasarkan Sensus Pertanian, populasi sapi potong per 1 Mei 2013 berjumlah 12,7 juta ekor, turun dari posisi tahun 2012 sebanyak 16 juta ekor. Swasembada tinggal isapan jempol.

    Pantas saja harga daging sapi tak kunjung turun, karena perkiraan pasokan awur-awuran, sehingga perkiraan kebutuhan impor pun jadi lebih kecil. Perkiraan populasi sapi menjadi acuan utama menentukan besarnya kebutuhan impor. Pengusaha yang memperoleh lisensi impor berpesta-pora merampok sebagian surplus konsumen.

    Hitungan kasarnya begini. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia sekitar 249 juta dan konsumsi daging per kapita 1,9 kg. Dengan demikian, konsumsi daging nasional sekitar 473,1 juta kg. Harga daging sapi di Indonesia setidaknya dua kali lebih mahal dari harga internasional. Jadi, jika harga daging sapi Rp 90.000 per kilogram, maka konsumen harus membayar tambahan paling tidak Rp 21,9 triliun.

    Berapa yang dinikmati oleh pemburu rente? Karena keterbatasan data, kita tidak bisa menyajikan hitungan persis. Sekedar gambaran saja terlihat di peraga. Nilai rente yang dinikmati pemburu rente adalah bidang E’ dan E”. Bidang C dan G dinikmati peternak lokal dalam bentuk surplus produsen. Bidang D dan F disebut rugi beban-mati (deadweight loss). Pemerintah secara resmi tidak dapat apa-apa.

    Jika pemerintah menerapkan bea masuk, bidang E’ dan E” masuk ke kas negara (APBN). Dana ini bias digunakan untuk memajukan peternak nasional. Tapi, itulah, keserakahan menjadikan instrument kuota yang dipilih, karena bias jadi bancakan para pemburu rente (pengusaha dan penguasa). Yang rugi besar adalah konsumen.

    kuota

    Pengenaan instrumen kuota untuk bawang putih lebih sulit diterima karena praktis pertimbangan perlindungan produsen/petani lokal sangat lemah mengingat produksi dalam negeri tidak sampai 10 persen dari kebutuhan nasional. Jadi bidang E’ dan E” lebih besar ketimbang bidang C dan G.

    Instrumen kuota nyata-nyata jauh kurang transparan dibandingkan dengan instrumen bea masuk (tariff). Apalagi kalau pembagian kuota juga tidak transparan seperti terjadi pada kasus daging sapi dan bawang putih.

    Pemburu rente memang senang sekali bergumul di ruang gelap.