faisal basri

Faisal Basri: Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah, Merosot atau Turun

12 Agu 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot.

Ia mengatakan, memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal I 2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini.

“Ini ada persoalan semantik semata jadi kalau konsumsi masyarakat sekarang tumbuhnya 4,93 persen dianggap itu lesu padahal masih tumbuh tapi melambat. Berbeda dengan merosot,” kata dia di kantor INDEF, Jakarta, Selasa (8/8/2017)

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen.

Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada kuartal I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. (Baca: Daya Beli Terpuruk, Tetapi Jalan Semakin Macet)

Dia berpendapat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli.

Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Adapun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan.

Ketiga kelompok itu menurutnya, berada di kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat.

Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Strata Masyarakat

Faisal melanjutkan, strata masyarakat 40 persen di tengah (mid-40) dapat dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle.

Menurut dia, dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun.

Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

“Jadi, paling betul daya beli turun dari bottom-40, atau 40 persen rakyat termiskin, Jadi tidak otomatis nasionalnya turun karena 40 persen ini share-nya 17 persen,” kata dia.

Adapun menurutnya masyarakat lower middle juga sudah kena penurunan daya beli gara-gara penyesuaian TDL, “Mereka magnitude-nya besar sekitar 36 persen,” ucapnya,

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di KONTAN dengan judul: “Faisal Basri: Daya beli masyarakat tidak melemah” pada Selasa (8/8/2017)

EditorAprillia Ika

Sumber KONTAN

Sumber: diunduh dari http://kom.ps/AFxzkt
Hal Serius Sri Mulyani, Pandangan Faisal Basri tentang Daya Beli, Ini 5 Berita Populer Ekonomi

11 Agu 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Paparan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen menuai aneka pendapat di kalangan masyarakat. Salah satu sisi, menilai bahwa pertumbuhan tersebut sudah baik.

Di sisi lain, melihat dan waspada bahwa di angka itu terdapat sisi lain adanya pelemahan daya beli.

Sri Mulyani termasuk pihak yang waspada pada paparan angka ini. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, hal yang perlu diwaspadai yaitu tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat pada kuartal II 2017.

Sementara Faisal Basri, memiliki pandangan bahwa memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal I 2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini.

“Tumbuh tapi melambat. Berbeda dengan merosot,” kata dia, Selasa (8/8/2017).

Ulasan para tokoh tersebut mengenai konsumsi masyarakat dan daya beli, menjadi berita yang menarik perhatian pembaca ekonomi Kompas.com.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com yang bisa Anda baca ulang hari ini, Kamis (10/8/2017).

1. Hal Serius Bagi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen pada kuartal II 2017 masih positif. Namun, ia mengungkapkan ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat pada kuartal II 2017.

Pada kuartal II 2017, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95 persen. Padahal dari data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5,07 persen pada kuartal II 2016.

“Kami tetap hati-hati karena konsumsi itu memberikan dampak paling besar terhadap sisi permintaan,” kata perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Baca selengkapnya di sini: Sri Mulyani: Ada Hal yang Harus Kita Perhatikan Serius..

2. Venezuela Menuju Default

Para pengamat menilai, Venezuela akan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi. Hanya saja, negara ini memiliki utang jatuh tempo lainnya dalam waktu dekat.

Kemungkinan Venezuela mengalami gagal bayar alias default sangat besar jika perekonomian negara ini belum juga membaik dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela.

Baca selengkapnya di sini: Selangkah Lagi, Negara Kaya Minyak Venezuela Menuju Default

3. Komentar Faisal Basri Tentang Daya Beli

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen.

Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada kuartal I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik.

Lihat selengkapnya di sini: Faisal Basri: Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah, Merosot atau Turun

4. Ma Huateng vs Jack Ma, Siapa Terkaya?Pimpinan konglomerasi China Tencent Holdings Ma Huateng untuk pertama kalinya menjadi orang terkaya di Asia pada Selasa (8/8/2017).

Ma menggeser posisi CEO Alibaba Group Jack Ma yang sebelumnya bertengger di peringkat pertama daftar orang paling tajir di Asia.

Mengutip Forbes, Rabu (9/8/2017), kekayaan Ma sempat meningkat sejalan dengan peningkatan harga saham perusahaan.

lebih lanjut baca di sini: Digeser Ma Huateng, Jack Ma Tak Lagi Jadi Orang Terkaya di Asia?

5. Pesawat Tanpa Pilot

Menurut UBS, teknologi operasi pesawat yang dikemudikan dengan remote kontrol dapat muncul pada tahun 2025.

Kemajuan yang kemudian muncul sebelum tahun 2030 dapat berdampak pada jet bisnis dan helikopter. Kemudian, akhirnya muncullah pesawat komersial tanpa pilot.

Para analis UBS menyatakan transisi ke penggunaan pesawat tanpa pilot kemungkinan baru akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

Pesawat-pesawat kargo diprediksi akan lebih dahulu menggunakan teknologi tersebut, sementara pesawat komersial yang terakhir.

Simak artikel ini di sini: Pesawat Tanpa Pilot Bisa Bikin Maskapai Irit, tetapi….

PenulisAprillia Ika

EditorAprillia Ika

Sumber: Diunduh dari http://kom.ps/AFyANZ
Data PDB Terbaru dan Daya Beli

7 Agu 2017

Hari ini (7/8), Badan Pusat Statistik meliris data produk domestik bruto (PDB) terbaru untuk triwulan II-2017. Ternyata pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 sama sekali tidak beranjak dari capaian triwulan sebelumnya yaitu 5,01 persen.

Dari segi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 adalah konsumsi non-pemerintah (55 persen), yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (private consumption) sebesar 53 persen dan konsumsi LNPRT sebesar 2 persen. Konsumsi rumah tangga naik sangat tipis, dari 4,94 persen pada triwulan I-2017 menjadi 4,95 persen pada triwulan II-2017. Kalau daya beli masyarakat secara nasional turun, niscaya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak akan naik. Jadi, data terbaru memperkuat tulisan sebelumnya berjudul Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot. Walaupun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,49, konsumsi LNPRT tidak membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi karena peranannya dalam PDB sangat kecil, hanya 1,19 persen pada semester pertama 2017.

Yang cukup menggembirakan adalah peningkatan pertumbuhan investasi, dari 4,78 persen pada triwulan I-2017 menjadi 5,35 persen pada triwulan II-2017. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan investasi tidak pernah setinggi triwulan II-2017. Meskipun demikian, pertumbuhan investasi sebesar itu bekum memadai untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar mendekati target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2014-2019. Apalagi investasi didominasi oleh bangunan (sekitar tiga perempat) sedangkan investasi dalam bentuk mesin hanya sekitar 10 persen.

Tiga komponen pengeluaran lainnya mengalami penurunan pertumbuhan pada triwulan II-2017. Bahkan konsumsi pemerintah mengalami penurunan alias pertumbuhan negatif. Sangat boleh jadi penurunan itu disebabkan oleh pemotongan anggaran untuk mengantisipasi shortfall penerimaan pajak. Pada APBN-P 2017, penerimaan pajak dipangkas sebesar Rp 71 triliun dari Rp 1.499 triliun pada APBN 2017.

Yang juga kurang menggembirakan adalah penurunan pertumbuhan ekspor barang dan jasa dari 8,21 persen pada triwulan I-2017 menjadi 5,76 persen pada triwulan II-2017. Namun kinerja ekspor yang masih positif jauh lebih baik ketimbang 2015 dan 2016 yang pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan impor barang dan jasa pun melambat. Perlambatan pertumbuhan ekspor dan impor mengakibatkan berlanjutnya kecenderungan penurunan derajat keterbukaan perekonomian Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan negatif dialami oleh dua sektor, yaitu sektor listrik & gas serta sektor pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (public administration, defense, and compulsory social security). Kemunduran kinerja sektor listrik & gas kerap dijadikan salah satu hujah kemerosotan daya beli.

Sektor pertanian, kehutanan & perikanan mengalami kemerosotan pertumbuhan paling tajam, dari 7,12 persen pada triwulan I-2017 menjadi 3,33 persen pada triwulan II-2017, namun masih berada di sekitar trend pertumbuhan jangka panjangnya antara 3 persen sampai 4 persen.

Perlambatan pertumbuhan sektor industri manufaktur ternyata berlanjut. Padahal sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam PDB. Tanpa akselerasi industrialisasi, agaknya kian berat untuk membawa perekonomian Indonesia ke “jalur cepat” dengan pertumbuhan 7 persen sebagaimana target RPJM dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi ketika merayakan seabad kemerdekaan pada tahun 2045.

Sektor-sektor yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB semuanya adalah sektor jasa. Rekor pertumbuhan tertinggi masih tetap dipegang oleh sektor informasi & komunikasi. Sektor ini kembali tumbuh dua digit setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya tumbuh di bawah 10 persen.

Tak ayal, mayoritas sektor jasa yang tumbuh relatif tinggi membuat kesenjangan pertumbuhan antara sektor tradables (penghasil barang) dan non-tradables (penghasil jasa) kembali kian menganga. Bagi Indonesia yang pendapatan per kapitanya masih di bawah 4.000 dollar AS dan mayoritas pekerjanya berpendidikan SLTP ke bawah (termasuk yang tidak pernah sekolah sama sekali), pola pertumbuhan seperti itu dipandang kurang berkualitas dan bakal memperburuk ketimpangan pendapatan. China saja–yang pendapatan per kapitanya sekitar dua kali Indonesia–sumbangan sektor tradablenya masih relatif tinggi.

Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil & sepeda motor ternyata masih mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II-2017 walaupun lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I-2017, tetapi lebih tinggi dari 2015 dan 2016. Sangat boleh jadi, sinyalemen terjadi penurunan omzet perdagangan ritel tidak terjadi secara merata di seluruh jenis atau bentuk perdagangan. [Catatan: omzet adalah nilai nominal perdagangan, sedangkan perhitungan di dalam PDB menggunakan konsep nilai tambah.]

Kunci untuk menjaga agar paruh kedua 2017 tidak mengalami penurunan pertumbuhan adalah menjaga APBN. Tantangan terbesar ialah mencapai target penerimaan pajak pada APBN-P 2017 yang sudah terpangkas Rp 71 triliun dari yang tercantum pada APBN 2017. Pemangkasan ini lebih besar ketimbang perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 60 triliun. Kemungkinan shorfall dari target yang sudah dipangkas masih cukup besar jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak Januari-Mei. Ditambah lagi hari kerja efektif Juni sangat pendek sehingga kemungkinan besar penerimaan pajak pada bulan itu semakin jauh dari target. Perlu diingat, pada Januari-Mei masih ada amnesti pajak tahap terakhir dan bulan Maret yang secara alamiah menghasilkan penerimaan pajak realtif tinggi. Kedua faktor itu tidak ada lagi sampai akhir tahun 2017.
Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot

5 Agu 2017

Tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada triwulan I-2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini. Rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Senin depan (7/8) hampir bisa dipastikan akan memperkuat kesimpulan tidak terjadi kemerosotan daya beli atau konsumsi masyarakat.

Masyarakat terdiri berbagai kelompok, ada yang sangat kaya, kaya, berpendapatan menengah, berpendapatan rendah, dan kelompok miskin dan sangat miskin. Yang dikonsumsi oleh masyarakat pun amat beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang dan jasa sangat mewah.

Sangat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan. Ketiga kelompok itu merupakan mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Merekalah yang berada di kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Namun, nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat. Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Strata masyarakat 40 persen di tengah (mid-40) bisa dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle. Dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun. Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

Data resmi BPS menyimpulkan secara keseluruhan konsumsi masyarakat secara riil (sudah memperhitungkan kenaikan harga) naik cukup stabil di aras sekitar 5 persen.

Bagaimana gambaran di tingkat mikro? Memang penjualan sejumlah barang dan jasa mengalami penurunan. Penjualan sepeda motor Juni 2017 turun tajam 30 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Selama Januari-Juli 2017 penjualan sepeda motor merosot sebesar 13,1 persen. Namun, kemerosotan penjualan sepeda motor sudah berlangsung sejak 2015. Sebaliknya, sekalipun penjualan mobil anjlok 27,4 persen pada Juni 2017, selama Januari-Juni masih mencatatkan pertumbuhan positif 0,3 persen. Kalau data Juni dikeluarkan, pertumbuhan penjualan mobil Januari-Mei lumayan tinggi, yaitu 6 persen. Kemerosotan penjualan mobil pada Juni bisa dimaklumi mengingat hari kerja efektif bulan itu sangat pendek. Beberapa barang dan jasa juga mengalami kejadian serupa.

Penjualan ritel di beberapa outlet tidak bisa dijadikan indikator penurunan daya beli masyarakat. Selalu ada yang turun, tetapi ada pula yang naik. Ada pula pergeseran ke penjualan online.

Yang perlu lebih diwaspadai adalah gejala dini penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat, mengingat peranannya dalam PDB sangat dan paling dominan, yaitu sekitar 58 persen (termasuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT.

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan.
Mitos “Negara dengan Garis Pantai Terpanjang Kedua di Dunia Kok Impor Garam”

3 Agu 2017

Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia tidak sepatutnya mengimpor garam jutaan ton setiap tahun.

Begitulah mitos yang melekat pada banyak orang, tidak hanya di kalangan awam, melainkan juga kerap didengungkan oleh kaum berpendidikan dan pejabat tinggi.

Mitos itu benar adanya jika garam diproduksi di laut, karena dua pertiga luas Indonesia berupa laut.

Masalahnya, garam diproses di darat. Perlu hamparan lahan untuk memproses air laut menjadi garam. Lokasi produksi pada umumnya di pantai. Padahal, pantai bisa pula digunakan untuk kegiatan ekonomi lain seperti hotel dan sarana rekreasi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketimbang untuk memproduksi garam.

Kawasan pantai yang luas tidak otomatis layak untuk usaha garam jika curah hujan tinggi. Selain itu tingkat kelembaban juga menjadi faktor penentu.

Kasus seperti Indonesia juga dialami oleh empat negara lain yang masuk dalam kelompok 10 besar negara dengan garis pantai terpanjang, yaitu Rusia, Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Serupa seperti Indonesia, keempat negara itu bukan merupakan produsen garam terkemuka. Bahkan, Jepang justru merupakan pengimpor terbesar kedua di dunia.

Produsen terbesar di dunia adalah China. Padahal, panjang garis pantainya hanya seperempat dari Indonesia. Amerika Serikat, sebagai produsen terbesar kedua, hanya memiliki garis pantai yang panjangnya hanya sepertiga dari garis pantai Indonesia.

Sekalipun China dan Amerika Serikat berada di urutan pertama dan kedua produsen garam dunia, kedua negara itu juga merupakan negara pengimpor terbesar ketiga dan pertama. Tak ada jargon swasembada walaupun keduanya memiliki garis pantai yang lumayan panjang dan menjadi produsen garam terkemuka.

Mengapa Amerika Serikat dan China butuh banyak garam? Karena kebutuhan garam paling banyak adalah untuk industri. Industri jauh lebih banyak menyerap garam ketimbang rumah tangga. Tengoklah negara-negara pengimpor utama adalah negara industri maju. Di luar Amerika Serikat (urutan pertama), Jepang (ke-2), dan China (ke-3), ada Jerman, Korea, dan Taiwan.

Mengapa India yang panjang garis pantainya hanya di urutan ke-20 bisa menjadi produsen garam terbesar ke-3 di dunia? Karena, sumber produksi garam tidak hanya dari air laut (sea brine), melainkan juga dari air danau (lake brine), sub-soil brine, dan deposit garam tambang (rock salt deposits). Hampir semua garam di Indonesia dihasilkan dari air laut.

usefulinnovation.com

mortonsalt.com

Sumber data:

Central Intelligence Agency 2010, The World Factbook 2010, ISSN 1553-8133, Washington, DC, viewed 6th February, 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=salt

http://www.worldatlas.com/articles/20-top-salt-exporting-countries.html

http://www.worldsrichestcountries.com/top-salt-importers.html

mortonsalt.com
Urusan Beras Jangan Ditambah Ruwet

22 Jul 2017

Baru saja awal tahun ini Kementerian Pertanian mengklaim harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang di India, Thailand, dan Vietnam. Kalau benar begitu, harga rerata beras di Indonesia tergolong sangat murah kalau tidak hendak dikatakan termurah di dunia.

Menjelang akhir pekan ini, heboh harga beras mahal bertaburan di media massa. Menurut ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai pusat-pusat distribusi atau rantai pasok (Kompas, 22 Juli 2017, hal. 1 dan 15).

Kesimpulan ketua KPPU disampaikan seusai penggerebekan oleh Satgas Pangan yang beranggotakan Polri, KPPU, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang memproduksi beras dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago.

Sangat berbahaya jika satu kasus perusahaan yang digeledah digeneralisasikan. Hampir bisa dipastikan pangsa pasar kedua merek beras yang dijual PT IBU tidak sampai satu persen dari pasar beras nasional. Volume beras dalam kemasan dan bermerek pun relatif sangat kecil.

Masih menurut pemberitaan Kompas, “Polisi memastikan perusahaan itu melakukan dua pelanggaran pidana terkait produksi beras medium, yaitu memanipulasi harga dan membohongi konsumen mengenai kandungan beras.”

Tuduhan memanipulasi harga karena perusahaan menjual beras premium dengan harga di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Harga acuan di tingkat konsumen adalah Rp 9.500 per kg, sedangkan harga jual dua jenis beras PT IBU masing-masing Rp 13.700 dan Rp 20.400 per kg.

Kalau harga jual di atas harga acuan, apakah penjual otomatis dituduh memanipulasi harga? Bukankah harga jual hampir semua komoditas yang diatur pemerintah lebih tinggi dari harga acuan?

Permendag tentang harga acuan beberapa komoditas pangan yang terakhir dikeluarkan pada Mei 2017 tidak mencantumkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Secara implisit Permendag No.27/2017 merupakan pedoman umum dalam melakukan stabilisasi harga bagi kalangan internal pemerintah sendiri.

Untuk kasus beras, jika harga di tingkat konsumen lebih tinggi dari harga acuan, Menteri Perdagangan dapat menugaskan BULOG untuk melakukan operasi pasar dengan menjual beras sesuai dengan harga acuan.

Sudah barang tentu urusan harga acuan tidak berlaku untuk produk premium bermerek seperti minyak goreng Bimoli dan Filma, gula kristal putih merek Gulaku, atau beras kemasan berbagai merek yang banyak dijajakan di pasar modern.

Dari pemberitaan, yang tampaknya sudah terang benderang adalah ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum di kemasan dengan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian. Dengan memanipulasi seolah-olah beras yang dijual PT IBU berkualitas tinggi, maka harga yang dibanderol pun ditinggikan.

Bagaimana menjelaskan paradoks bahwa di satu sisi klaim Kementan tentang harga beras di Indonesia lebih murah dari negara tetangga, di sisi lain pemerintah (termasuk Kementan) gencar melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras yang dinilai oleh ketua KPPU mahal karena praktek oligopoli yang dilakukan segelintir pelaku di pusat-usat distribusi?

Bagaimana peran BULOG yang secara eksplisit dalam Permendag No.27/2017 ditugaskan melakukan operasi pasar jika harga di tingkat konsumen di atas harga acuan?

Apakah tren kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan pasokan?

Apakah data produksi dan konsumsi yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan perberasan cukup akurat? Uji coba BPS di dua lokasi menghasilkan luas lahan yang jauh lebih kecil dari yang digunakan Kementan.

Saatnya para pemangku kepentingan perberasan duduk bersama untuk menuntaskan masalah perberasan agar petani sejahtera dan konsumen ceria.

Jangan sampai berbagai masalah di atas belum tertangani, justru pemerintah mencari jalan pintas menerjunkan polisi dan tentara. Hasilnya boleh jadi harga terus merangkak naik karena pasokan tersendat akibat pengusaha ketakutan dituduh menimbun dan memanipulasi harga.

JIka ada mafia beras yang nyata-nyata melakukan tindakan kriminal, segera bongkar tuntas. Seret ke pengadilan. Hukum seberat-beratnya.
APBN dan Utang: Lebih Baik Tingkatkan Kewaspadaan dan Redam Ambisi Jangka Pendek

13 Jul 2017

Setelah melalui penantian panjang hampir genap dua dasawarsa, akhirnya perusahaan pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) kembali memberikan status investment grade dengan menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia. Selengkapnya lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P. Pertimbangan utama S&P meningkatkan peringkat Indonesia adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara.

Kita perlu waspada karena justru faktor anggaran atau APBN yang paling berpotensi menimbulkan instabilitas makroekonomi. Pertama, sejak 2012 APBN mengalami defisit primary balance. Berarti, pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat di luar pembayaran bunga utang mengalami defisit. Primary balance yang tekor mengindikasikan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain pemerintah menghadapi tekanan likuiditas. Defisit primary balance meningkat tajam dari Rp 53 triliun pada 2012 menjadi 142 triliun pada 2015. Tahun lalu mengalami penurunan menjadi Rp 126 triliun. Pada APBN 2017, defisit primary balance tercantum sebesar Rp 109 triliun.

Kedua, pembayaran bunga utang pemerintah kian merongrong APBN. Pada 2015 pembayaran bunga menyedot 8,6 persen dari pengeluaran total. (Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya menyisihkan 6 persen dari APBNnya untuk membayar bunga.) Beban bunga naik menjadi 9,8 persen pada 2016 dan naik lagi menjadi 10,9 persen pada APBN 2017.

Ketiga, pada tahun 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp 221 triliun, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial (social expentiture) yang hanya Rp 56 triliun.

Beban bunga naik tajam karena pemerintah lebih gencar berutang. Memang Indonesia tidak mengalami masalah solvabilitas sebagaimana tercermin dari nisbah utang terhadap PDB yang relatif sangat rendah dan tergolong salah satu yang terendah di dunia.

Bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah.

Risiko paling nyata yang menghadang adalah jika penerimaan pajak meleset tidak mencapai target. Pemerintah telah mengakui bakal mengalami kekurangan pemerimaan pajak sebear Rp 50 triliun tahun ini. Versi Bank Dunia lebih tinggi, yaitu Rp 64 triliun.

Dengan menggunakan hitung-hitungan sederhana berdasarkan realisasi penerimaan pajak Januari-Mei 2017, shortfall penerimaan pajak bisa melonjak di atas Rp 100 triliun. Tampaknya pemerintah semakin gencar memotong anggaran, termasuk melakukan jurus “injak kaki.”

Amat disayangkan pemerintah justru hendak memasukkan tambahan pengeluaran pada APBN-P 2016 untuk mengamankan proyek strategis nasional, termasuk menyelipkan anggaran penyertaan modal negara (PMN).

Semoga pemerintah sadar stabilitas makroekonomi jauh lebih strategis ketimbang proyek LRT atau sejenisnya, yang jika ditunda setahun saja agaknya jauh lebih murah ketimbang mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Kalau skenario shorfall penerimaan perpajakan mengarah ke Rp 100 triliun atau lebih, dan baru dilakukan penjadwalan ulang ketika sudah terdesak, maka ongkosnya bakal lebih mahal. Yang paling mahal adalah ongkos kemerosotan kredibilitas pemerintah. Apalagi pemerintah tampaknya tidak berani menjalankan kebijakan secara konsisten karena tidak populis.

Ketika segalanya telah terlambat, satu demi satu lembaga pemeringkat menurunkan rating Indonesia. Tak terbayangkan dampaknya bagi perekonomian.

Jangan sampai terjadi petaka itu.
Kinerja Perikanan di Era Presiden Jokowi

9 Jul 2017

Penenggelaman kapal asing ilegal di perairan Batam, 20 Oktober 2015.

Sudah puluhan tahun, ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri yang juga melakukan praktek kotor mengeruk ikan di perairan Indonesia.

Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti praktek perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya ke luar negeri.

Kerugian akibat praktek illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita.

Sebagai negara maritim, batapa ironis kalau peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti terus meningkat.

Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud karena kekayaan laut kita berhasil lebih banyak kita manfaatkan sendiri, sebaliknya perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan tajam stok ikan nasional dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.

Peningkatan kita terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sectors). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian).

Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua.

Selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan peneggelaman kapal asing ilegal–yang tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera–memberikan hasil nyata. Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016.

Untuk menjaga kesinambungan sumber daya laut kita, pemerintah melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar.

Yang lebih penting lagi, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan.

Di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan. Kenyataan ini kontras dengan nasib petani pangan yang selama pemerintahan Jokowi nilai tukarnya mengalami kemerosotan dan berfluktuasi tajam.

Jika visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, sektor kelautan dan perikanan niscaya berpotensi memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa. Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi untuk mewujudkanny. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat yang relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktuasi.

Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereke berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.

Waspada. Waspada. Waspada.

Berjayalah Indonesiaku. Jalesveva jayamahe.
Masalah Struktural Menghadang Perekonomian Indonesia

7 Jul 2017

thecorner.eu

Perekonomian Indonesia tampaknya anteng-anteng saja. Kestabilan makroekonomi cukup terjaga, internal maupun internal.

Namun, jika kita telaah lebih mendalam, tampak ada kecenderungan perekonomian Indonesia menuju keseimbangan ke aras yang lebih rendah.

Kita sempat menikmati pertumbuhan tinggi pada 1970-an dan paruh pertama dekade 1990-an. Setelah hampir pulih dari krisis, pertumbuhan rerata turun menjadi sekitar 6 persen. Lalu turun lagi menjadi 5 persen dalam empat tahun terakhir. Perekonomian seakan kekurangan tenaga dan daya untuk mengakselerasi.

Masalah struktural kedua menyangkut penerimaan pajak. Walaupun ekonomi terus tumbuh, nisbah pajak (tax ratio) mengalami penurunan yang persisten selama lima tahun terakhir. Dalam keadaan normal, nisbah pajak setidaknya tetap atau meningkat.

Padahal, nisbah pajak kita masih relatif sangat rendah. Penurunan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membuat nisbah pajak Indonesia terendah dibandingkan negara tetangga. Kebanyakan negara tetangga menikmati kenaikan nisbah pajak. Nisbah pajak Vietnam memang turun, namun tetap tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Ketiga, derajat keterbukaan (degree of openness) perekonomian Indonesia mengalami penurunan dalam 16 tahun terakhir. Dengan pengecualian Singapura, seluruh negara berdasarkan jumlah penduduk menunjukkan perekonomiannya semakin terbuka. Porsi barang dan jasa yang mereka hasilnya semakin banyak yang diekspor. Pada kurun waktu bersamaan, mereka pun lebih banyak mengimpor barang dan jasa. Jadi, hampir semua negara kian terlibat di pasar dunia di era globalisasi.

Membandingkan dua titik waktu saja (1981 dan 2016) boleh jadi bisa bias, ada faktor kebetulan atau rekayasa pemilihan tahun observasi agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan penulis. Untuk mengurangi kemungkinan sakwasangka itu, berikut tertera derajat keterbukaan Indonesia dengan menggunakan rerata lima tahunan selama kurun waktu yang cukup panjang.

Ternyata hasilnya menunjukkan penurunan konsisten, tidak hanya dalam 16 tahun terakhir, melainkan dalam 20 tahun terakhir tanpa jeda.

Tiga masalah struktural yang dihadapi Indonesia membutuhkan pemecahan yang bersifat struktural pula. Tidak ada resep cespleng untuk jangka pendek.

Ada beberapa masalah struktural lain yang juga patut memperoleh perhatian. Tiga masalah di atas bisa dipandang yang paling mendasar yang berdampak ke banyak arah, masalah ekonomi, sosial, dan politik.
Pindah Ibukota

5 Jul 2017

Catatan: Pada 19 Juni 2009, pk. 16:50, saya menayangkan tulisan di Kompasiana berjudul “Pindahkan Ibukota ke Palangkaraya?” Jika membuka tulisan itu di Kompasiana, formatnya telah berubah dari yang asli, hanya satu paragraf. Saya tidak ingat lagi apakah tulisan itu masih utuh. Tulisan di sini telah diperbaiki tanpa mengubah isi. Belakangan ini gagasan pindah ibukota kembali mengemuka. Pemerintahan Jokowi selangkah lebih maju dengan mempersiapkan kajian menyeluruh pada tahun 2018.

***

Bung Karno pernah melontarkan gagasan pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Presiden pertama kita mengunjungi Palangkaraya pada tahun 1957. Pada kunjungannya itu, ia memancangkan tonggak dari kayu ulin, mungkin sebagai perlambang komitmen itu.

Gagasan Bung Karno baru terwujud sebatas Palangkaraya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Pemerintahan kota Palangkaraya baru lahir pada tahun 1965. Tahun ini usianya 44 tahun.

Dalam rangka ulang tahun itulah saya diundang oleh Walikota menghadiri seminar di Palangkaraya hari Jumat ini.

Daya dukung Jakarta khususnya dan Jawa umumnya sudah sangat terbatas. Pembangunan harus lebih merata. Apatah lagi mengingat sumber kekayaan alam kebanyakan berada di luar Jawa. Pembangunan pusat-pusat kegiatan baru harus pula memerhatikan banyak aspek: kesubuan tanah, distribusi penduduk, geopolitik dan geostrategis, serta keamanan.

Kalimantan merupakan pulau yang paling aman dari kemungkinan gempa bumi. Dilihat dari luas wilayah, tampaknya Palangkaraya cukup ideal sebagai ibukota negara. Lahan kosong masih banyak. Letaknya sangat strategis.

Pemikiran untuk memindahkan ibukota ke Palangkaraya sempat kami diskusikan dengan Walikota pada kesempatan makan siang. Saya lebih banyak mendengar. Ketika sampai di penginapan, saya menerima pesan pendek dari seorang rekan yang baru saja menghadiri diskusi tentang pembangunan infrastruktur.

Sudah muncul rencana untuk membangun highway Tran-Jawa dan merevitalisasi Jakarta dan Surabaya sebagai kota metropolitan bertaraf internasional. Rekan saya tidak setuju dengan proyek ini. Katanya, lebih baik meningkatkan infrastruktur perhubungan daerah luar Jawa dan dengan Jawa. Saya sangat setuju dengan gagasan rekan saya.

Mungkin dibutuhkan langkah awal. Misalnya, memindahkan Departemen Kehutanan ke Palangkaraya.