faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Menuju Indonesia Emas


    SINOPSIS

    Seperempat abad lagi Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Tiga perempat perjalanan berliku-liku telah kita lalui, diwarnai oleh beberapa kali kemunduran dan sempat pula terjerembab ke dalam jurang krisis kecil, medium maupun besar. Indonesia butuh waktu 58 tahun untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah (low income country). Baru pada tahun 2003 Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income). Negara-negara tetangga yang memulai pembangunannya setelah meraih kemerdekaan yang hampir bersamaan dengan Indonesia banyak yang lebih dulu melesat. Korea Selatan dan Singapura sudah meraih status negara berpendapatan tinggi (high income). Sementara itu, Malaysia telah masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle income), sedangkan Thailand dan Filipina mendahului Indonesia keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah.

    Berulang kali kita menyia-nyiakan momentum emas. Sejarah selalu saja berulang. Kemelut dan krisis politik membuat gerak pembangunan sempat terhenti atau mundur. Cita-cita kemerdekaan untuk lepas dari belenggu kolonialisme dan penindasan agar demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tertegakkan bermuara pada kehadiran rezim otoritarianisme atau kediktatoran.

    Kini kita telah memiliki demokrasi yang jauh lebih sehat. Pemerintahan tidak lagi jatuh-bangun seperti di era demokrasi parlementer. Tidak pula muncul diktator baru, karena jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode disertai dengan mekanisme checks and balances dengan segala kekurangannya. Pergantian pemerintahan berlangsung dengan teratur lewat pemilihan umum lima tahunan. Telah hadir juga Mahkamah yang mengawal konstitusi. 

    Tantangan kita seperempat abad ke hadapan adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar tidak lagi zig zag atau terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

    Buku ini membahas sejarah perjalanan ekonomi Indonesia sejak merdeka hingga sekarang sebagai bahan pembelajaran berharga untuk meniti perjalanan ke depan. Dari sini kami mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghadang gerak maju dan bagaimana mengatasinya. Yang tak kalah penting ialah bagaimana mendayagunakan potensi bangsa yang tergolong “luar biasa” sebagai negara maritim dengan lapisan tebal penduduk usia produktif serta karunia kekayaan alam yang relatif sangat memadai dan beragam. Tulang punggung untuk menghimpun potensi yang masih berserakan ini adalah Generasi Emas yang niscaya mumpuni mengahadapi segala tantangan di era Revolusi Industri IV dan V nantinya sekalipun.

    Buku insya Allah akan diluncurkan pada hari Senin, 21 Oktober 2019, pk.12:00-16:00 di Auditorium Museum Nasional.

  • Perpu KPK: Kebebasan Tak Datang dari Langit


    Daron Acemoglu dan James Robinson, pengarang buku Why Nations Fail yang sangat berpengaruh itu, baru saja menerbitkan buku The Narrow Corridor.

    Buku ini bisa membantu kita untuk memahami betapa penting kehadiran Perpu KPK oleh Presiden Jokowi untuk memelihara demokrasi yang sehat dan kehadiran pembangunan inklusif di Tanah Air tercinta.

    Partai pemenang Pemilu 2019 hanya memperoleh 19 persen kursi DPR. Sekalipun tiga partai terbesar bergabung membentuk grand coalition, jumlah kursi mereka (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya 42 persen—masih jauh untuk menguasai parlemen.

    Sekalipun lanskap kekuatan politik di Indonesia semakin terdispersi, ada kecenderungan oligarki politik menguat. Budaya oposisi belum tumbuh. Kedua kubu dalam Pilpres 2019 cepat mencair dan kerap seia-sekata dalam menyikapi berbagai persoalan. Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Mereka juga sepakat untuk “memperlemah” KPK yang merupakan musuh bersama mereka. Jika Gerindra diakomodasi dalam kabinet mendatang, kekuatan oposisi semakin tak bertaji.

    Tak ada kubu penguasa dan oposisi dalam berbagi kekuasaan. Empat dari lima pimpinan BPK yang baru diisi oleh mantan anggota DPR yang gagal berlaga dalam pemilu, dari kedua kubu. Berbeda dengan lima tahun sebelumnya yang mana kubu Prabowo menyapu bersih pimpinan DPR, kali ini mereka sepakat berbagi, juga dalam mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Semua partai yang terwakili di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR.

    Pimpinan KPK mendatang telah mereka pilih, yang prosesnya sarat kontroversi. Mereka juga tampaknya sepakat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh jadi bertujuan untuk memperkokoh oligarki.

    Diadaptasi dari Acemoglu dan Robinson, The Narrow Carridor, 2019.

    Tak pelak lagi, pendulum pada peraga di atas berayun ke kiri yang bias ke pengokohan cengkeraman power of the state, sebaliknya power of society cenderung melemah. Garis melengkung atas akan bergeser ke kiri mendekat ke sumbu vertikal. Dengan demikian koridor antara dua garis lengkung melebar, membuat kemampuan bermanuver power of the state kian leluasa.

    Akibatnya, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam. Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.

    Koridor di antara dua garis lengkung harus dipelihara harus tidak melemah, apalagi jika mengarah ke kanan. Upaya itu semoga akan berhasil jika kita mampu lambat laun mengubah extractive political institutions menjadi inclusive political institutions dan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institution. Setiap rintangan untuk mewujudkannya harus kita enyahkan.

    [Diperbarui pada 13 Oktober 2019, pk. 20:10]

  • Daya Saing Indonesia Turun 5 Peringkat


    balkaneu.com

    World Economic Forum (WEF) baru saja merilis publikasi tahunannya berjudul “The Global Competitiveness Report 2019” yang berisi senarai indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) 141 negara. Peringkat pertama diraih oleh Singapura yang menggantikan posisi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam turun ke peringkat kedua akibat perang dagang AS dengan China yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari kemungkinan skor tertinggi 100, Singapura memperoleh skor 84,8 pada 2019, naik dari 83,5 pada tahun 2018. Sebaliknya, skor Amerika Serikat turun dari 85,6 menjadi 83,7.

    Kabar kurang menggembirakan bagi Indonesia yang turun lima peringkat dari ke-45 tahun 2018 menjadi ke-50 tahun 2019. Penurunan peringkat yang cukup tajam ini disertai dengan penurunan skor, dari 64,9 menjadi 64,6. Berarti penurunan peringkat Indonesia bukan hanya karena negara-negara lain mengalami kenaikan skor melainkan juga karena skor daya saing Indonesia memburuk.

    Peraga di atas hanya menampilkan ASEAN-6 dan BRICS. Di antara ASEAN-6, hanya Indonesia dan Filipina yang mengalami penurunan skor, sementara itu India adalah satu-satunya negara BRICS yang mengalami penurunan skor, mengakibatkan posisi India merosot 10 peringkat.

    Malaysia dan Thailand sama-sama mengalami penurunan dua peringkat, namun skor kedua negara mengalami kenaikan. Berarti ada negara-negara yang sebelumnya di bawah mereka menikmati perbaikan skor daya saing yang lebih cepat. Dengan kata lain, peningkatan skor tidak otomatis meningkatkan peringkat. Laju kecepatan perbaikan juga turut menentukan kenaikan peringkat.

    GCI merupakan indikator komposit dari 103 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar. Skor terburuk Indonesia dialami oleh pilar ke-12 (innovation capability) yang hanya 37,7 dari skor tertinggi 100. Terburuk kedua adalah pilar ke-3 (ICT adoption), lalu pilar ke-8 (labor market), pilar pertama (institutions), dan pilar ke-7 (product market).

    Pada pilar pertama, ada komponen atau indikator “transparency” yang hanya memiliki nilai sangat rendah, yaitu 38,0.

    Pilar dengan skor tertinggi adalah “macroeconomic stability” (pilar ke-4). Sayangnya skor yang sangat tinggi (90) untuk stabilitas makroekonomi–yang merupakan prasyarat penting pertumbuhan ekonomi berkelanjutan–belum dapat dijadikan modal untuk mengerek daya saing, sehingga di ASEAN-6 Indonesia hanya lebih baik ketimbang Filipina dan Vietnam. Perbaikan di Indonesia perlu diakselerasikan agar tidak disusul oleh Vietnam yang belakangan ini menunjukkan perbaikan pesat di berbagai bidang.

  • Oligarki, Ketimpangan, dan Korupsi


    Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk.

    Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.

    Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada tahun 2017. Posisi Indonesia tahun 2018 terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India.

    Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia setelah Thailand, Turki, Amerika Serikat, Rusia, dan India.

    Dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk.

    Sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 20107 menjadi ke-8 pada 2014 dan ke-7 pada 2016.

    Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik.

    Jika KPK lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi kian rapuh. Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen.

    Oligarki yang semkin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.

    Sekarang, tiada pilhan kecuali Presiden keluarkan Perpu agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka. Tanpa Perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam.

    [Diperbarui pada 6 Oktober, pk. 22:53]

  • Mafia Migas


    Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja mengumumkan satu tersangka pada pertengahan September 2019. Apa yang sebenarnya dimuat dalam laporan itu hingga memakan waktu 4 tahun bagi KPK untuk menentukan tersangkanya? Apakah para mafia migas ini sudah merugikan negara? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri terkait hal ini pada Rayestu! Selain itu, Asumsi Bersuara juga membahas kondisi perekonomian Indonesia dari kacamata sang ekonom senior.

  • Ekonomi Politik Korupsi


    Hari ini (30/9), Indef akan menggelar diskusi bertajuk “Ekonomi Politik Korupsi” di Restoran Rantang Ibu, ITS Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18.

    Bahan yang saya siapkan bisa dilihat di sini: https://faisalbasri.com/wp-content/uploads/2019/09/indef-ekonomi_politik_korupsi-300919.pd

    Tiga powerpoint pertama (setelah judul) bersumber dari: Antonio Merlo, Political Economy and Policy Analysis, London: Routledge, 2019: 2-4.

  • Sisi Lain dari Pak Habibie


    Nun jauh di sini, Edinburgh, saya hanya bisa berdoa semoga segala amal ibadah Pak Habibie diterima Allah SWT. Karyanya untuk Bangsa Indonesia sungguh luar biasa, tak ada tandingannya, mengalir ke segala penjuru, tak lekang oleh waktu.

    Pak Habibie tidak berjarak dengan siapa pun. Banyak orang memandang Pak Habibie berseteru dengan Pak Widjojo, sampai-sampai diadu: Habibienomics vs. Widjojonomics. Cara pandang boleh saja berbeda, tetapi kedua sosok ini saling menghormati. Pak Widjojo adalah orang pertama yang selalu didatangi Pak Habibie ketika Iedul Fitri. Masih mengenakan sarung, selepas shalat Ied di Masjid Istiqlal, Pak Habibie langsung mengunjungi Pak Widjojo di kediamannya. Ketika mengantar jenazah Pak Widjojo ke pemakaman, Pak Habibie berada di bus yang sama dengan keluarga Pak Widjojo seraya memberikan wejangan kepada anak-cucu. Kehangatan hubungan keduanya diceritakan kepada saya langsung oleh putri sulung Pak Widjojo, dr. Widjajalaksmi Kusumaningsih. Kisah lengkapnya bisa dibaca dalam buku Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.

    Saya terakhir berjumpa dengan Pak Habibie di Hamburg beberapa tahun silam pada acara seminar yang digelar oleh PPI Hamburg. Kala itu Pak Habibie kurang sehat, tekanan darahnya sedang tinggi. Namun ia memaksakan diri untuk datang. Darah tingginya seketika menjinak kala berjumpa dengan ratusan mahasiswa, yang amat ia harapkan menjadi generasi emas mewujudkan Indonesia maju. Sekitar dua jam ia memberikan nasihat dan pesan tentang bagaimana membangun Indonesia agar maju. Wajahnya memerah, tatapan matanya menyemburkan bara api, dan suaranya menggelegar dari awal hingga akhir. Selesai memberikan pidato kunci, Pak Habibie tidak langsung pulang, melainkan ikut santap siang bersama. Tak ada tanda-tanda kelelahan pada dirinya. Senyum dan lambayan tangan Pak Habibie mengiringi perpisahan hari itu. Pak Habibie meningglakan kami untuk kembali ke kediamannya di pinggiran kota Hamburg.

    Ketika Pak Habibie masih menjabat sebagai Presiden, Mabes Polri melayangkan surat panggilan berisi tuduhan bahwa saya menghina Presiden. Saya memenuhi panggilan. Saya berhadapan dengan seorang polisi berpangkat setara kolonel dan seorang juru ketik.

    Untuk memperlancar dan mempercepat proses, saya menawarkan untuk mengetik sendiri jawaban-jawaban yang diajukan. Pak “kolonel” mengizinkan. Tak sampai dua jam semua pertanyaan telah terjawab.

    Saya yakin sepenuhnya bukan Presiden Habibie yang melaporkan saya ke Mabes Polri. Kasus tuduhan pengginaan terhadap Presiden tak berlanjut. Tak ada rasa dendam sejumput pun atas kejadian itu.

    Selamat jalan Pak Habibie. Generasi emas yang engkau gembleng telah mulai merekah, siap mengantarkan Indonesia ke gerbang kemajuan berkeadilan.

  • Teladan


    Catatan:

    Siang nanti (13/8), insya Allah buku kami berjudul Untuk Republik: Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa akan diperkenalkan kepada publik. Panitia meminta saya memberikan kata sambutan. Berat rasanya memenuhi permintaan itu. Dua puluh tiga tokoh yang dikisahkan dalam buku itu tak tergantikan oleh kata sambutan dari kami sendiri. Sebagai penggantinya, perkenankan saya untuk mempersiapkan sekedar goresan berikut.

    **

    TELADAN

    Padang ilalang kerontang akibat sengatan nafsu tak berbatas

    Sampai-sampai kata “jera” dan “malu” tak tertera lagi di kamus hidup mereka

    Tak mencuat rasa sesal

    Melainkan senyum menyembul walau berbalut jaket oranye

    **

    Mereka lupa nasihat orang tua kita:

    “Uang adalah budak yang sangat bisa diandalkan; 

    tapi uang adalah majikan yang sangat jahat.”

    **

    Jasadmu telah menyatu dengan bumi

    Namun teladanmu tak lekang oleh waktu

    Engkau senantiasa hadir di tengah kerontang nurani

    Mengaliri darah kami dengan hembusan jiwa suci

    **

    Kami malu akan perangai kami

    Sosokmu tinggal terpampang di nama-nama jalan 

    Selebihnya tak kami kenali lagi

    Tiada ada rasa syukur kami

    **

    Harum namamu adalah hadirmu

    Standar kepatutanmu tak tergapai oleh kami

    Hakmu sekalipun tak kau jamah

    Apatah lagi merampas hak rakyat yang engkau urusi

    **

    Sosok sederhanamu bukan karena keterpaksaan

    Segala kesempatan dalam genggamanmu untuk meraup kenikmatan duniawi 

    Tetapi Engkau memilih jalan itu

    Dengan penuh kesadaran

    **

    Bagimu, kekuasaan adalah amanah

    Melayani, bukan memerintah

    ”Leiden is lijden” (Memimpin adalah menderita”), ucap H Agus Salim

    Derita yang membawa pada puncak bahagia

    **

    Dunia mewariskan sosok-sosok pemimpin melegenda

    Kesahajaan Presiden Uruguay Jose Mujica dengan kehidupannya yang serba sederhana, bahkan tergolong miskin. Sekalipun harus repot hampir setiap hari sekedar untuk menyiapkan makanannya sendiri, Mujica tidak mau menerima uang pensiun ketika berhenti sebagai presiden karena tahu negaranya sangat kekurangan dana.

    Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang sering  tidur di karpet kantornya ketika kelelahan bekerja dan mobil bututnya yang mendadak menjadi mobil rongsokan paling populer. 

    Bunda Teresa yang sepanjang kiprahnya hingga akhir hayat melayani orang miskin

    **

    Bersyukur kita tak kekurangan tokoh panutan

    Ada politisi, teknokrat, dan diplomat bersih

    Jaksa, hakim, dan advokat pun meninggalkan jejak tak bercela 

    Jenderal polisi dan jenderal tentara bersahaja

    Juga pemimpin ormas, seniman, dan ibu rumahtangga

    Dari Barat hingga Timur Indonesia

    Berbagai suku dan agama pula

    **

    Dua puluh tiga tetes embun pagi 

    Membangunkan anak negeri

    Menggugah kesadaran diri

    Menjelang perayaan proklamasi

    **

    Lalu, sayup-sayup terdengar bisikan:

    “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS 55)

    ***

    faisal basri

    Jakarta, 13 Agustus 2019

  • SINOPSIS Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa


    Di zaman yang kian sibuk dan kompetitif ini, nilai-nilai materialisme kian mengemuka. Uang tidak lagi sekedar menjadi alat untuk mempermudah hidup, melainkan sudah menjadi ukuran tentang sejauh mana hebat atau papanya seseorang. Maka uang tidak lagi menjadi budak kita, tapi sudah menjadi majikan kita. Orang-orang pun berlomba untuk memperoleh sebanyak mungkin uang dengan segala cara. Sampai-sampai ada pandangan kaya itu mulia, dan bagaimana kekayaan itu diperoleh tidak lagi terlalu penting. Kalau di dunia usaha, kita semua maklum itu sudah dari dulu, mekipun banyak juga pengusaha yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral. Tapi kalau pandangan itu juga dianut oleh para pemegang mandat rakyat, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka menjadi sangat berbahaya karena akan memacu korupsi.

    Kita semua tahu, korupsi adalah kanker ekonomi. Tidak ada negara yang bisa maju kalau dijerat korupsi. Negara kapitalis bisa maju, dan ternyata negara komunis pun bisa, asalkan korupsinya dikendalikan. Tapi di negara teokratis (berdasarkan agama) pun pasti bangkrut kalau korupsi merajalela. Bersih-tidaknya aparat penyelenggara negara sesungguhnya lebih penting ketimbang struktur kenegaraan dalam menentukan maju-tidaknya negara yang bersangkutan.

    Kalau kita mau sejenak menengok sejarah, ternyata ada teladan-teladan nyata yang secara jelas menunjukkan hidup bisa dinikmati secara bersahaja. Para petinggi Republik yang memilih hidup bersih, jujur, dan antikorupsi, tentu saja harus rela hidup serba lebih terbatas secara materi. Namun kenyataannya hal itu sama sekali tidak mengurangi, malah sebaliknya menambah, kemuliaan mereka. Para pejabat korup bukan cuma tidak berguna, tapi mereka sesungguhnya bagian dari persoalan bangsa. Dengan tidak mengejar-ngejar materi, para tokoh bangsa sederhana ini pun menjadi bagian dari solusi, kekuatan murni yang mendekatkan rakyat Indonesia ke cita-cita Proklamasi, yakni Masyarakat Adil dan Makmur.

  • Rindu


    Kala kami berkumpul saling bermaafan, hanya engkau yang tak hadir

    Kami berfoto bersama, tak ada dirimu

    Rindu menggunung membayangkan engkau nun jauh di benua berbeda

    Tak ada ketupat, sayer tauco pedas, dan rendang yang biasa engkau santap

    ***

    Ketika engkau kirim foto dirimu di tengah keluarga tempatanmu

    Terobati rindu, walau rindu itu tetap tak terperikan

    Belahan jiwaku

    Azuraa rindu kami serumah..