faisal basri
wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat
Kategori: Public Policy
-
Entah apa yang menjadi motif Pak JK meyampaikan berbagai pernyataan yang tidak dilandasi oleh fakta dan bahkan bertentangan dengan pengalaman nyatanya sendiri. Terlepas apa motifnya, masyarakat perlu mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Pertama: SMS Wakil Presiden RI periode 2, 004-2008 Jusuf Kalla mengaku tidak pernah menerima pesan singkat atau short message service (SMS) dari Menteri Keuangan saat itu…
-
Kompas.com, Selasa, 22 April 2014 | 11:46 WIB Penulis: Latief JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Faisal Basri, menyayangkan keputusan pemerintah mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui PT Bank Mandiri Tbk. Faisal menuding Menteri BUMN Dahlan Iskan mengambil jalan pintas untuk melahirkan bank dengan aset besar. “Inginnya ambil jalan pintas.…
-
Kompas Cetak, Selasa, 22 April 2014, halaman 1 JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan Indonesia salah konsep karena mengabaikan potensi pendidikan untuk membangun lingkungan, masyarakat, dan bangsanya. Pendidikan cenderung lebih ke arah pemenuhan kepentingan pribadi sehingga belum maksimal mendorong transformasi sosial. Itulah salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam diskusi ”Mencari Arah Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Persatuan…
-
Bahan bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memiuh perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek…
-
Hari ini saya menjadi saksi ahli dari pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi tentang kasus kebijakan pemerintah yang melarang ekspor miniral mentah yang bertentangan dengan Undang-undang No.4/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini unik karena pemohon tidak memohon judicial review atas UU No.4/2009, melainkan atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. Judicial review ke…
-
Sejak tahun 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Ironisnya terjadi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bergelar doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Di era pemerintahan SBY pasar domestik semakin dibanjiri produk pangan impor, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, sayur mayur, garam, ikan segar dan ikan asin, daging sapi, bawang, cabai, tapioka.…
-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tegas menyatakan, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan (Pasal 103) selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 170). Sebagaimana “penyakit” undang-undang lain pada umumnya, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan ketentuan lebih rinci…
-
Subsidi bukan “barang haram”. Tujuan subsidi sejatinya untuk membantu kelompok masyarakat tak mampu atau lemah. Dengan memperoleh subsidi diharapkan penerima bisa hidup atau berusaha lebih layak. Dengan kata lain tujuannya adalah pemberdayaan. Namun, sebagian besar jenis subsidi di Indonesia salah sasaran, karena bentuknya adalah “subsidi komoditas,” bukan subsidi orang. Karena yang disubsidi adalah komiditas, seluruh…
faisal basri 