Rakyat Lebih Butuh Bantuan Tunai daripada Sembako (Video)


Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 17

Menurut Ekonom Faisal Basri, saat ini rakyat lebih butuh bantuan daripada sembako. Apa yang mendasari klaim tersebut? Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV.–Redaksi Cokro TV

Pembahasan seutuhnya bisa ditengok di sini.

Versi tulisan dengan judul Bantuan Tunai Lebih Baik Ketimbang Paket Sembako telah hadir sebelumnya di blog ini.

Ekonomi Singapura Terjun Bebas, Indonesia Menyusul?


🕐 Diperbarui 18 Juli 2020 pk.00:18.

Ekonomi Singapura sudah memasuki fase resesi karena dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi alias pertumbuhan produk domestik bruro (PDB) negatif. Pada triwulan kedua (April-Juni) 20202 pertumbuhan PDB Singapura terjun bebas, memecahkan rekor baru, merosot 41,2 persen dibandingkan triwulan I-2020. Sektor konstruksi yang menjadi andalan Singapura praktis tak bergerak akibat menciut (kontraksi) sebesar 95,6 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu (year-on year) kemerosotan ekonomi Singapura hanya 12,6 persen. Walaupun lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan (quarter-to quarter), kemerostan dua digit itu tetap saja mencerminkan kemerosotan yang cukup dalam.

Apakah Indonesia bakal mengalami derita sangat dalam seperti Singapura? Insya Allah tidak.

Yang sangat kontras adalah peranan ekspor barang dan jasa dalam PDB di Singapura sangat tinggi, bahkan juah lebih besar dari PDB, yaitu 174 persen. Mengapa ekspor lebih besar dari PDB, padahal ekspor adalah salah satu komponen dari PDB? Karena Singapura adalah negara transhipment dan menjadi hub dari negara-negara tetangganya termasuk Indonesia.

Tidak lengkap kalau hanya menggunakan data ekspor. Kita harus membandingkannya dengan data impor. Kalau impor turun proporsional dengan ekspor, efek netonya nol. Tapi untuk kasus Singapura porsi impor dalam PDB –walaupun juga tinggi–lebih rendah dari porsi impor, yaitu 146 persen. Jadi efek netonya negatif terhadap pertumbuhan.

Indonesia beruntung. Peranan ekspor barang dan jasa relatif rendah dan jauh lebih rendah dari Singapura, hanya 18,4 persen. Sementara itu, peranan impor hampir sama dengan peranan ekspor, yaitu 18,9 persen. Kebetulan juga impor merosot lebih dalam dari impor. Jadi kemerosotan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) justru positif buat pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan sumbangsih dalam meredam kemerosotan pertumbuhan.

China adalah salah satu dari segelintir negara yang sejauh ini belum tersentuh oleh resesi, padahal negeri ini adalah yang pertama mengalami hantaman coronavirus yang sempat memopakporandakan global supply chains. Padahal China adalah pengekspor terbesar di dunia dan pengimpor terbesar kedua di dunia. Sedemikian hebatnya China dalam perdagangan dunia, namun peranan ekspor dan impor dalam PDB-nya relatif sangat kecil. Ekspor hanya menyumbang 18,4 persen (persis sama dengan Indonesia) dan impor 17,3 persen. Yang membedakan, ekspor neto China masih positif sedangkan eskpor neto Indonesia negatif (porsi impor lebih tinggi dari porsi ekspor).

Beberapa negara tetangga dekat kita di ASEAN lebih terpukul ketimbang Indonesia. Malaysia dan Thailand, misalnya, diprediksi mengalami kontraksi karena peranan perdagangan luar negerinya relatif tinggi dan jauh lebih tinggi dari Indonesia tetapi jauh lebih rendah dari Singapura. Peranan ekspor dan impor di Malaysia masing-masing 65 peren dan 58 persen; sedangkan di Thailand 60 persen dan 51 persen. Vietnam, meskipun peranan ekspor dan impornya tiga digit (di atas 100 persen), diperkirakan terhindar dari resesi atau masih bisa tumbuh positif karena ditopang oleh investasi yang tidak anjlok tajam dan konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah yang masih tumbuh positif.

Trasksi perdagangan Indonesia selalu terbantu jika dunia mengalami resesi maupun tatkala perekonomian Indonesia mengalami tekanan berat. Bahkan membuat current account berbalik menjadi surplus seperti pascakrisis 1998. Sayang Indonesia tak kunjung belajar dari krisis-krisis sebelumnya, tak bisa mempertahankan surplus akun lancar ini.

Jadi, tumpuan Indonesia agar terhindar dari krisis lebih dalam adalah belanja pemerintah dan menahan laju penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian dengan sumbangan dalam PDB sebesar 57 persen. Investasi yang merupakan penyumbang terbesar kedua tidak bisa diandalkan karena dunia usaha fokus mempertahankan produksi yang ada. Berbagai macam bantuan kepada masyarakat yang rentan dari dampak COVID-19 berupa bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) yang yang dinaikkan nilai bantuannya dan diperluas jumlah penerimanya serta paket bantuan lainnya sungguh sangat membantu menopang daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif pada triwulan I-2020. Hampir bisa dipastikan pada triwulan II-2020 akan mengalami kontraksi. Kalau COVID-19 bisa segera dijinakkan, kita berpeluang tidak mengalami resesi karena pertumbuhan triwulan III-2020 masih ada kemungkinan positif kembali. Namun, separah-parahnya tekanan yang bakal kita hadapi, agaknya resesi tidak akan sedalam Singapura dan beberapa negara tetangga. Masih ada waktu menyiapkan beragam amunisi.

[Catatan: semua data adalah untuk tahun 2019, kecuali dinyatakan lain.]

Bantuan Tunai Lebih Baik Ketimbang Paket Sembako


Untuk membantu penduduk terdampak COVID-19 yang paling rentan, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/pangan/ sembako senilai Rp25 triliun. Jadi, setidaknya bantuan berupa nontunai senilai Rp68,6 triliun.

Dana hampir Rp70 triliun itu bisa lebih tepat sasaran jika dikonversi dalam bentuk uang tunai.

Pertama, kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Beras dan gula tidak cocok untuk penderita diabetes. Keluarga yang memiliki bayi atau anak balita bisa membeli susu jika diberikan uang tunai. Penerima lainnya lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan. Keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Menurut teori mikroekonomi, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimpang bantuan barang.

Kedua, uang tunai bisa dibelanjakan di warung tetangga atau di pasar rakyat/ tradisional, sehingga perputaran uang di kalangan pengusaha kecil, mikro, dan ultra-mikro bertambah secara signifikan, menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa wabah pandemik COVID-19. Maslahat yang diterima mereka lebih merata ketimbang lewat pengadaan terpusat.

Ketiga, pengadaan sembako yang terpusat membutuhkan ongkos tambahan seperti untuk transportasi, pengemasan, petugas yang terlibat, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. Akibatnya penerima tidak memperoleh penuh haknya, tidak sebanyak dana yang dialokasikan.

Semoga pemerintah segera mengoreksi mekanisme pemberian bantuan.

‘Anggaran Menteri Prabowo dan Ember Bocor’


Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang.

Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih signifikan lagi.

“Sense of crisis ini tanggung jawab Jokowi. Kenapa pemerintah memotong anggaran pertahanan tak signifikan. Hari gini [di tengah krisis pandemi covid-19], Kementerian Pertahanan satu-satunya yang memiliki anggaran di atas Rp 100 triliun,” jelas Faisal Basri dalam diskusi virtual, Jumat (10/7/2020) malam.

Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.

Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.

“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial.

Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.

Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).

Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.

Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Sumber: Diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200711103209-4-171881/anggaran-menteri-prabowo-dan-ember-bocor

Tambahan data dari penulis:

Oligarki dan Korupsi


Gambar

Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.”

Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang merosot pasca pelemahan KPK dengan kehadiran Undang-undang KPK yang baru.

Keraguan saya ternyata luluh dan sirna. Acara berlangsung dengan lancar. Semua pembicara, termasuk Prof. Jeffrey Winters, pengarang buku Oligarki yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, leluasa menyampaikan pandangannya tanpa pembatasan sama sekali, bahkan mengkriitik KPK sekalipun.

Semoga KPK bisa terus menjalankan tugasnya yang kian berat dalam memberantas korupsi.

Isi lengkap acara ini bisa disaksikan di sini.

Bahan presentasi tersedia di laman KPK.

Sebelum Tambah Utang, Tolong Tahan Diri Dulu


Akibat krisis kesehatan karera pandemik COVID-19, pendapatan negara anjlok. Berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun, berkurang lebih dari Rp500 triliun dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun. Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039 triliun. Dari hanya 1,76 persen PDB dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen dalam perubahan pertama (Perpres No.54/2020), lalu kian melebar dalam perubahan kedua (Perpres No.72/2020) menjadi 6,34 persen PDB.

Penyumbang defisit terbesar bukan karena lonjakan belanja negara, khususnya untuk menangani wabah COVID-19. Karena belanja negara hanya naik tak sampai Rp200 triliun, jauh lebih kecil ketimbang kemerosotan pendapatan negara sebesar lebih dari Rp500 triliun.

Sebetulnya defisit bisa diperkecil jika belanja yang tidak mendesak bisa dipotong lebih besar. Kita sedang mengalami kejadian luar biasa. Tunjukkan sense of crisis yang tinggi. Tak pantas anggaran Kementerian Pertahanan hanya dipangkas Rp9 triliun pada tahun 2020. Seakan-akan masalah sudah sirna tahun ini, tahun 2021 anggaran Kementerian Pertahanan rencananya dinaikkan lagi sebanyak Rp7 triliun menjadi Rp129 triliun. Agak kurang patut di tengah krisis kesehatan justru anggaran Kementerian Pertahanan paling tinggi dan satu-satunya yang di atas Rp100 trilun. Kita tidak bisa menaklukkan COVID-19 dengan persenjataan secanggih apa pun. Puasa sedikitlah setidaknya dalam dua tahun ini. Nanti kalau sudah normal kembali, modernisasi persenjataan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, bisa dipercepat.

Alokasi untuk Kementerian PUPR juga bisa dipotong lebih dalam. Proyek-proyek fisik cukup banyak yang bisa ditunda, bukan dibatalkan. Utamakan perlindungan atau penguatan sumber daya manusia, hindari pertambahan balita stunting yang masih sangat tinggi dan perbaiki gizi mereka, gencarkan imunisasi DPT dan campak untuk anak-anak di bawah usia satu tahun untuk meningkatkan daya tahan mereka menghadapi berbagai penyakit, lingkungan yang terus memburuk dan kualitas sanitasi yang belum memadai. Cakupan untuk dua jenis imunisasi ini sangat rendah bahkan paling rendah atau kedua terendah di ASEAN.

Ubah total senarai proyek strategis nasional, karena sejatinya prioritas harus berubah sebelum dan sesudah pandemik COVID-19.

Tambahan utang yang terlalu banyak dan mendadak bakal menimbulkan berbagai komplikasi serius. Masalah yang belum terselesaikan masih bertumpuk, jangan tambah lagi masalah-masalah baru. Apalagi perilaku business as usual masih sangat kental di kalangan birokrasi dan parlemen. Pemborosan terjadi di mana-mana seperti tercerminkan dari incremental capital-output ratio (ICOR) yang melonjak dan sangat tinggi dalam lima tahun terakhir dan tertinggi sepanjang sejarah serta tertinggi pula di ASEAN. Lihat Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros. Survei World Economic Forum memperkuat konstatasi ini. Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien menduduki urutan kedua setelah korupsi yang membuat investor pening berbisnis di Indonesia.

Indonesia Naik Kelas


🕐 Diperbarui 9 Juli 2020 pk.06:16

Pengantar

Pada 1 Juli 2020 Bank Dunia memperbarui klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan. Kabar baik bagi Indonesia. Berdasarkan klasifikasi yang baru, Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income). Indonesia butuh waktu hampir seperempat abad untuk bisa naik ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas.

Untuk memaknai peristiwa ini, ada baiknya kita memahami konsep dasar pengukuran pendapatan nasional.

Mengukur Aktivitas Ekonomi

Anggap Indonesia adalah negara kecil yang hanya memiliki satu perusahaan bernama “Astra”. Astra menghasilkan sepeda motor “Honda” sebanyak 1 juta unit setahun dengan harga Rp10 juta per unit. Kalikan jumlah yang diproduksi dengan harga per unit, maka kita memperoleh nilai produksi sebesar Rp10 triliun, yang merupakan nilai pasar yang diproduksi oleh Astra selama 1 tahun. Nilai pasar itulah yang disebut produk domestik bruto (PDB). Jadi PDB Indonesia pada tahun itu adalah Rp10 triliun.

PDB mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia, yang menggambarkan aktivitas ekonomi agregat atau mencerminkan kemampuan produksi. Yang dihitung hanya produk akhir. Jika produksi ban, mesin, dan komponennya kita hitung satu persatu lalu kita gabungkan dengan produk akhirnya (sepeda motor), maka terjadilah multiple counting.

Semua komponen sepeda motor digabungkan dalam jalinan proses produksi Astra. PDB mengukur produksi, bukan penjualan kepada konsumen. Yang belum dijual juga masuk dalam perhitungan PDB dalam bentuk persediaan (inventory).

Sepeda motor “Honda” dibeli oleh warga Indonesia dan sebagian dibeli oleh warga negara lain (ekspor). Bagi pembeli, yang mereka bayar untuk memperoleh sepeda motor adalah pengeluaran (expenditure). Jadi, 

produksi = pengeluaran.

Hasil produksi senilai Rp10 triliun mengalir ke pekerja berupa pendapatan pekerja atau upah dan ke pemilik Astra berupa pendapatan pemilik perusahaan atau laba. Jadi, 

produksi = pengeluaran = pendapatan.

Ketiganya identik, disebut PDB. Dengan demikian, PDB bisa dihitung dengan tiga pendekatan. Pendekatan produksi didapat dengan menjumlahkan nilai tambah seluruh sektor dalam perekonomian. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran semua pihak pengguna barang dan jasa. Sedangkan pendekatan pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan semua faktor produksi yang terlibat langsung dalam proses produksi.

Pekerja terdiri dari pekerja lokal dan pekerja asing. Pemilik Astra terdiri dari warga (investor) lokal dan warga (investor) asing. Jika unsur asing dikeluarkan, maka kita sebut pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI). Jadi, GNI mengukur pendapatan nasional yang hanya dinikmati oleh warganya, sedangkan di dalam PDB (GDP) masih ada unsur pendapatan warga asing. 

Jika GNI dibagi denngan jumlah penduduk, maka akhirnya kita memperoleh GNI per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan kotor rerata penduduk suatu negara.

Naik Kelas

GNI per kapita Indonesia tahun 2018 mencapai US$3.850. Jika nilai tukar rupiah tidak melemah dan pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi pada tahun itu, Indonesia sudah naik kelas. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hampir sama dengan tahun sebelumnya tetapi nilai tukar rupiah sedikit menguat. Itulah yang memuluskan kenaikan kelas tahun lalu sehingga GNI per kapita naik menjadi US$4.050, US$4 lebih banyak dari batas bawah kelompok negara berpendapatan menengah-atas dan US$5 lebih tinggi dari batas atas kelompok negara berpendapatan menengah-bawah.

Pada tahun 2019, Indonesia adalah satu-satunya negara yang naik kelas dari LMI ke UMI. Ada enam negara lagi yang naik kelas: Benin, Nepal, dan Tanzania naik dari LI ke LMI; Mauritius, Nauru, dan Romania dari UMI ke HI. Sementara itu, tiga negara mengalami turun kelas. Aljazair dan Sri Lanka berkebalikan dengan Indonesia, turun dari UMI ke LMI, sedangkan Sudan turun dari LMI ke LI.

Apakah Indonesia bisa turun kelas? Faktor yang menyebabkan bisa turun kelas antara lain adalah karena perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 dan belum sepenuhnya pulih pada tahun 2021. Penekan lainnya adalah kemerosotan nilai tukar rupiah. Juga ancaman inflasi karena peningkatan jumlah uang beredar akibat “cetak uang”.

GNI per kapita Indonesia hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PDB per kapita karena pendapatan warga Indonesia di luar negeri yang dibawa pulang lebih kecil ketimbang pendapatan warga asing yang bekerja atau berusaha di Indonesia.

Jika kita sesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), baik PDB maupun GNI Indonesia lebih tinggi ketimbang berdasarkan nilai dollar berlaku. Dengan dollar yang sama kita bisa membeli barang dan jasa lebih banyak ketimbang warga Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Singapura.

Pada awal 1960an GNI per kapita Indonesia nyaris hampir sama dengan negara-negara tetangga dan BRICS. Memasuki paruh kedua 1980-an, GNI per kapita Korea meroket. Beberapa tahun kemudian giliran Brazil, Malaysia, dan Thailand menikmati pertumbuhan pesat. China menyusul Indonesia pada tahun 1998 ketika terjadi krisis Asia. Sejauh ini GNI Indonesia lebih tinggi dari Filipina, Vietnam, dan India.

Keterbatasan Pengukuran GNI

Banyak stasiun televisi menayangkan ramalan cuaca dan temperatur kota-kota di Indonesia. Stasiun televisi internasional seperti CNN dan BBC menayangkan prakiraan temperatur berbagai kota di dunia. Kebanyakan tidak menginformasikan tingkat polusi, kelembaban, kualitas udara, kecepatan angin, dan berbagai informasi lainnya.

Demikian juga dengan GDP, GNP, dan GNI per kapita yang sebatas mengukur temperatur perekonomian secara umum. Indikator GNI per kapita tidak mengukur ketimpangan pendapatan (kelompok, golongan, ras, antardaerah), tingkat kesejahteraan rakyat, kualitas hidup masyarakat dan tingkat kebahagiaan warga. GDP/GNP/GNI per kapita juga tidak mencakup penyusutan modal fisik (karena itu disebut gross/kotor), kegiatan ilegal/bawah tanah, kegiatan rumah tangga, dan eksternalitas negatif (negative externalities).

Besar versus Tinggi

Perekonomian yang besar tidak selalu bersejajaran dengan berpendapatan tinggi. Ekonomi India terbesar ketiga di dunia, tetapi pendapatan rerata penduduknya di urutan ratusan. Ekonomi Indonesia juga tergolong besar, namun GNI per kapitanya di urutan tiga digit alias ratusan juga.

Kapan Naik Kelas Tertinggi?

OECD memperkirakan Indonesia bergabung ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2043, dua tahun sebelum kita merayakan Indonesia emas.

Batu sandungannya adalah middle-income trap. Untuk menghindarinya, tidak ada pilihan lain kecuali lewat penguatan sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan, penguasaan teknologi, dan perangi ketimpangan. Berdasarkan pengalaman ratusan tahun perjalanan banyak negara, ketiga faktor itulah yang paling dominan dalam memuluskan pendakian mencapai puncak: negara maju.

Persembahan istimewa untuk generasi mendatang harus kita siapkan dari sekarang dengan kerja keras, segera menghimpun segala potensi yang berserakan, dan kembali ke jatidiri sebagai negara maritim.

Harapan kita bukan sekedar berpendapatan tinggi, melainkan juga menyejahterakan dan membahagiakan rakyat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Krisis 2020 Hadir Ketika Daya Tahan Perekonomian Sedang Melemah


Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis kesehatan akibat pandemik COVID-19 semakin menekan perekonomian Indonesia yang sebelumnya memang sedang melemah. Setidaknya ada sepuluh indikator yang menunjukkan pelemahan itu.

Pertama, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Pertumbuhan tahunan melambat selama lima tahun berturut-turut dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Pertumbuhan triwulanan semakin menunjukkan trend penurunan ini. Praktis selama enam triwulan berturut-turut pertumbuhan melambat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi kurang berkulitas. Sektor penghasil barang (tradable) semakin tercecer, hanya sekitar setengah dari pertumbuhan sektor jasa (non-tradable). Akibatnya kemampuan ekspor berkurang dan impor cenderung naik sebagaimana tercermin dari defisit perdagangan pangan, manufaktur, dan minyak yang cenderung meningkat. Sementara itu, sektor jasa yang tumbuh sekitar dua kali lipat dari sektor barang belum punya kemampuan meraup devisa karena pada umumnya hanya “jago kandang” sesuai dengan atributnya–non-tradable.

Ketiga, andalan utama sektor tradable, yaitu industri manufaktur, mengalami kemerosotan pertumbuhan yang persisten, bahkan sudah bertahun-tahun di bawah pertumbuhan PDB. Sementara kalangan menyebutnya gejala dini deindustrialisasi.

Pada tahun 2019, separuh subsektor manufaktur sudah mengalami kontrasi, suatu kejadian yang amat langka.

Yang paling kentara adalah penjualan otomotif yang anjlok (pertumbuhan negatif) 10,5 persen pada tahun 2019 dari tumbuh positif sebesar 6,9 persen pada tahun sebelumnya.

Penjualan sepeda motor juga turun walaupun masih positif, dari 8,4 persen (2018) menjadi hanya 1,6 persen (2019).

Keempat, nisbah pajak atau tax ratio (penerimaan perpajakan dibagi produk domestik bruto (PDB) harga berlaku) merosot hingga hanya satu digit dan mencapai aras terendah dalam setengah abad terakhir. Lazimnya, walaupun pertumbuhan melambat, tax ratio tidak turun, setidaknya tidak berubah, karena penerimaan perpajakan mengukuti geliat ekonomi. Paling banter, pertumbuhan penerimaan perpajakan menurun proporsional dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kelima, Peningkatan turis asing sudah dua tahun melorot tajam, dari aras tertinggi 21,9 persen tahun 2017 menjadi 12,6 persen tahun 2018 dan tergerus lebih dalam menjadi hanya 1,9 persen tahun 2019.

Keenam, mulai 2018 perdagangan barang mengalami defisit. Sejak merdeka, Indonesia baru delapan kali mengalami defisit perdagangan: tiga kali di era Orde Lama dan tiga kali di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2019, ekspor nonmigas maupun migas kembali mengalami kontraksi. Hal yang sama sudah terjadi pada 2015 dan 2016.

Ketujuh, pertumbuhan kredit menunjukkan tren melemah. Sejak Juni 2019 hanya tumbuh satu digit. Sejak Desember 2019 pertumbuhan kredit selalu lebih lambat ketimbang pertumbuhan dana pihak ketiga.

Kedelapan, indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di posisi 5.361 pada hari pengumuman kasus perdana COVID-19, turun tajam dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar 6.300. Pada tahun 2019 IHSG hanya naik 1,7 persen, sangat rendah dibandingkan kinerja indeks negara-negara tetangga dan Emerging Markets.

Kesembilan, ICOR naik kembali, mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Lihat Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros.

Kesepuluh, utang terus naik, baik utang pemerintah maupun utang BUMN nonkeuangan.

Bertolak dari sedemikian banyak indikator yang mengalami pemelahan, agaknya masalah yang dihadapi oleh perekonomian tergolong bersifat struktural. Kesempatan emas menjadikan krisis 2020 sebagai momentum untuk berbenah. Modal dasar untuk itu lebih dari cukup.