Sabtu lalu (16 November 2019), saya diundang pada acara Yogyakarta Youth Strategic Forum 2019 yang mengangkat tema “Membangun citra dan kapabilitas Indonesia sebagai poros maritim dunia.”
Bahan presentasi bisa dilihat di:
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Diterbitkan oleh faisal basri
Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Lihat semua pos dari faisal basri
By
faisal basri 
Saya sebagai pemerhati bidang ke maritiman, dan saat ini saya mengelola bisnis pelayaran. Saya tidak melihat keseriusan dan keselarasan antara janji Dan ide presiden Jokowi (JKW) dan yang terlaksana saat ini. Saya bisa menyatakan bahwa apabila yang dilakukan saat ini oleh JKW terhadap dunia maritim hanya dengan melemparkan ide, maritim indonesia di tahun emas 2045 tidak berbeda dgn sekarang ini. Tidak ada gebrakan yang membuat bisniss maritim bisa tumbuh. Bisniss dibelenggu dengan pajak yg tinggi, bunga bank yang tinggi, sehingga semua sektor di pelayaran tidak bisa tumbuh. Belum lagi sulitnya import baja bahan pembuatan kapal, yang tidak sanggup disediakan oleh industri dalam negri. Belum lagi belenggu aturan cabotage yg idenya bagus tapi dalam pelaksanaannya men-stuntig pengusaha pelayaran kecil, dan hanya menguntungkan perusahaan pelayaran besar. Menurut saya Indonesia bukan negara maritim.
Pak Zulkifli, saya sangat sepakat dengan pandangan Bapak. Bahkan sudah lama Pak Jokowi tidak lagi bicara tentang kemaritiman. Ini diakui oleh teman saya yang bekerja di Istana.
Kita terus berjuang untuk menjadikan maritim sebagai salah satu tonggak utama kemajuan Bangsa.
Terima kasih banyak telah berbagi.