faisal basri Politik, Public Policy, Salah Kaprah, Tokoh

Mengapa Pak JK Terus Mengumbar Bohong?


Entah apa yang menjadi motif Pak JK meyampaikan berbagai pernyataan yang tidak dilandasi oleh fakta dan bahkan bertentangan dengan pengalaman nyatanya sendiri. Terlepas apa motifnya, masyarakat perlu mengetahui kenyataan yang sebenarnya.

Pertama: SMS

Wakil Presiden RI periode 2, 004-2008 Jusuf Kalla mengaku tidak pernah menerima pesan singkat atau short message service (SMS) dari Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pernyataan JK pun berbeda dari Sri Mulyani yang merasa telah melaporkan melalui pesan singkat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan ke JK. (KOMPAS.COM, Kamis, 8 Mei 2014 | 12:11 WIB: http://kom.ps/AFgHPF)

Ketika bersaksi di pengadilan Tipikor dengan terdakwa Budi Mulia, Pak JK mengaku tidak menerima sms dari Sri Mulyani. “Saya sama sekali tidak pernah menerima itu (SMS). Katanya cc (carbon copy) kepada saya. Saya tidak menerima cc itu,” kata JK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (8/5/2014). Kutipan ini dari KOMPAS.COM, 14 Mei 2014, 19:15 yang dapat diunduh di http://kom.ps/AFiEdV.

Apa gerangan isi SMS Sri Mulyani yang dikirimkan tak lama setelah selasai rapat pada dinihari 21 November 2008, yaitu pk. 6:31 WIB? Ini salinan lengkapnya:

“Bpk. Presiden yth, ijin melapor sbb: kamis malam (20/11) hingga jumat pagi ini (21/11), kami atas permintaan Gub BI dan jajaran deputi gubernur mengadakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas Bank Century. Gub BI menyatakan secara tertulis dan dengan presentasi bahwa Bank Century telah mengalami masalah solvency dan masuk dalam kategori Bank Gagal. Gub BI menyatakan bahwa saat ini situasi perbankan nasional dalam tekanan krisis keuangan global – sehingga masalah Bank Century sbg Bank Gagal dapat berdampak sistemik. Oleh karena itu Bank Century sesuai Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan – diambil-alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan – untuk ditangani/diselamatkan dengan Penyertaan Modal Sementara dan setelah disehatkan akan dijual kepada Publik. Dg demikian mulai jumat ini management Bank Century diambil-alih LPS dengan bantuan tenaga profesional dari Bank Mandiri. LPS dan Bank Indonesia akan memonitor dan menangani masalah para deposan dll dalam masa transisi ini – agar tetap menjaga kepercayaan secara keseluruhan thd sistem perbankan. BI akan memonitor situasi dan resiko kesulitan likuiditas yang berpotensi menjadi insolvent mirip dengan Bank Century. Suasana yg kepercayaan msh rapuh dan perlu penangan yang hati2 dan komprehensif serta antisipatif thd perkembangan sektor perbankan secara menyeluruh. Kami bersama BI akan bekerja sama menjaga situasi tsb. Demikian laporan perkembangan. Salam hormat, SMI. Cc Bpk. Wapres, Gub BI.”    (http://m.katadata.co.id/mDetail.aspx?CAT=1&SUBCAT=1&SN=news&TITLE=bukti-sms-sri-mulyani-untuk-sby-dan-jk&AID=1679)

Setelah SMS di atas beredar, dalam wawancara dengan Majalah Tempo, edisi 12-18 Mei, hal. 42, Pak JK mengakui menerima SMS dari Sri Mulyani. Atas pertanyaan Tempo: “Bukankah Anda mendapat pesan pendek dari Sri Mulyani soal Bank Century?” Pak JK menjawab: “Itu hanya pesan pemberitahuan. Bukan minta izin. Sudah diputuskan, baru SMS ke Presiden, tembusan ke saya…..” Padahal, sebelumnya, Pak JK mengatakan tidak menerima SMS yang di-cc-kan kepadanya.

Dalam wawancara dengan Tempo, yang dipermasalahkan oleh Pak JK bukan lagi menerima atau tidak menerima SMS, melainkan melebar ke mana-mana. Menjawab pertanyaan Tempo “Bukankah Anda mendapat pesan pendek dari Sri Mulyani soal Bank Century,” Pak JK menjawab: “Itu hanya pesan pemberitahuan.Bukan minta izin. Sudah diputuskan, baru SMS ke Presiden, tembusan ke saya. Tapi apa pantas? Ini Rp 2,7 triliun dikeluarkan tanpa dasar, masak tidak dating? Itu uang negara. Masak dilaporkan hanya dengan SMS?”

Jelas, pernyataan Pak JK kerap berubah. Ingat, kesaksian Pak JK di pengadilan Tipikor di bawah sumpah!

Kedua: Kliring

Menurut Pak JK, tidak benar pada tanggal 13 November Bank Century kalah kliring. Dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 12-18 Mei 2014, Pak JK mengatakan: “Kalah kliring itu isu.Saya mengatakan yang bikin isu harus ditangkap. Tidak ada, Tidak disampaikan ke saya.Itu cuma isu.” (hal. 42)

Nyata-nyata Bank Century pada tanggal 13 November 2008 gagal kliring.

“Pada tanggal 13 Nopember 2008, Bank Century mengalami gagal kliring. Dalam kerangka besar menjaga stabilitas sistem perbankan, kondisi Bank Century ini dapat mengancam stabilitas perbankan secara keseluruhan sehingga perlu diselamatkan. Berdasarkan poisisi CAR terakhir tanggal 30 September 2008, CAR BC ada pada angka 2,35%.” (Bank Indonesia, Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 57).

Ketiga: Dana bailout dibayar Sabtu-Minggu.

Dalam tulisannya di Kompasiana ( (http://kom.ps/AFboQb), Pak JK mengemukakan: “Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?”

Padahal, kenyataannya dana yang dikucurkan ke Bank Century ditransfer pada hari Senin, 24 November 2008, pk. 7:42 sebagaimana terlihat pada bukti transfer berikut.

transfer

Bukti transfer itu sekaligus menghapuskan spekulasi bahwa uang yang dikucurkan ke bank Century berupa kas/tunai berbentuk fisik uang sebagaimana terkesankan pada tulisan Pak JK yang saya kutip di atas.

Untuk lebih jelas, silakan tengok tulisan utuh saya, juga di Kompasiana (“Sesat Pikir Bank Century,” http://kom.ps/AFeyWE).

 

faisal basri JSS, News

Menko Perekonomian Baru Ditantang Batalkan Proyek Jembatan Selat Sunda


KOMPAS.COM, Selasa, 13 Mei 2014 | 18:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri berharap, pengganti Hatta Rajasa sebagai Menko Bidang Perekonomian nanti, berani membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Menurutnya, JSS justru bakal memperkokoh dominasi transportasi darat yang membuat ongkos logistik di Indonesia tergolong paling mahal di dunia. Berdasarkan kajian Bank Dunia (2013), ongkos logistik di Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi ketimbang Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen, Thailand 20 persen, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25 persen PDB.

Hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Dalam tulisan yang juga telah diunggah di blognya, Faisal menuturkan, buruknya sarana pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya tercermin dari kemerosotan tajam unsur infrastruktur dalam logistics performance index (LPI) Indonesia dari urutan ke-69 tahun 2010 menjadi ke-84 tahun 2012.

“Misalnya, timeliness dari ke-69 menjadi ke-41, logistics quality and competence dari ke-92 menjadi ke-61, tracking and tracing dari ke-80 menjadi ke-51, dan international shipments dari ke-80 menjadi ke-57,” tulis Faisal.

Kondisi infrastruktur yang kedodoran inilah yang membuat LPI keseluruhan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di luar Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sebelumnya, Faisal juga pernah menyatakan, Indonesia yang merupakan negara maritim harus memperkuat transportasi laut.

“Kita negara maritim, yang dikaruniai jalan tol berupa laut yang tanpa hambatan, dan yang menyambungkan pulau bukan jembatan seperti Jembatan Selat Sunda,” kata dia.

Menurutnya, jalan darat hanya mampu mengangkut barang-barang dengan kapasitas kecil, sementara jika angkutan laut diperkuat dan pelabuhan dibenahi maka akan meningkatkan kapasitas angkut.

“Jika pengiriman melalui jalan darat hanya akan mampu mengangkut dengan kapasitas kecil, sementara apabila kita bisa mengoptimalkan angkutan laut akan jauh lebih baik,” ucap Faisal.

Penulis: Estu Suryowati

Penyunting: Bambang Priyo Jatmiko

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/13/1826127/Menko.Perekonomian.Baru.Ditantang.Batalkan.Proyek.Jembatan.Selat.Sunda

faisal basri Industri, Perjalanan

Karya Membanggakan Mahasiswa UNY: Mobil Hybrid


Hari Sabtu minggu lalu, saya menghadiri acara seminar yang digelar BEM FE Iniversitas Negeri Yogyakarta bertajuk “Meneropong Perekonomian Indonesia Pasca 2014.” Di teras gedung Fakultas Teknik, tempat acara diselenggarakan, dipamerkan dua mobil karya tim mahasiswa UNY lintas-fakultas: satu mobil listrik dan satu lagi mobil hybrid. Foto di bawah ini adalah mobil hybrid.

car-uny

Mobil ini tahun lalu meraih penghargaan kategori inovatif di Korea Selatan. Minggu ini akan dibawa kembali ke Korea Selatan mengikuti ajang lomba.

Ada cerita miris tentang liku-liku proyek mobil yang sosoknya mirip dengan F-1. Ban yang digunakan pun sejenis yg digunakan mobil di ajang F-1. Diimpor dari Amerika Serikat. Harga keempat ban sekitar Rp 26 juta.

Ironisnya ban itu tertahan di bea cukai bandara Soekarno-Hatta. Surat dari Rektor dan pejabat lain yang menerangkan ban itu digunakan untuk tujuan ajang kreativitas, riset, dan menggalakkan inovasi, ternyata tidak mempan. Mereka harus membayar Rp 26 juta ke bea cukai. Proses sampai keluar dari gudang memakan waktu 1 bulan. Bea Cukai mengklaim uang Rp 26 juta itu untuk bayar sewa gudang.

Memang terkadang susah berbuat baik di negeri ini. Semoga tidak menyurutkan semangat adik-adik mahasiswa untuk terus berkarya.

faisal basri Analisis Ekonomi Kompas, Makroekonomi

Salah Diagnosis, Perekonomian Tercekik


Pertumbuhan ekonomi cenderungan melambat sejak 2012. Jika berdasarkan data triwulanan, tren perlambatan mulai terjadi pada triwulan I-2011 setelah mencapai titik tertinggi 6,8 persen pada triwulan sebelumnya. Namun, kemerosotan pertumbuhan pada triwulan I-2014 merupakan yang terdalam selama lima tahun terakhir.

Perkembangan itu jelas tidak dirancang pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Namun, setelah kecenderungan perlambatan berlangsung hampir tiga tahun, tiba-tiba BI mengklaim perlambatan merupakan hasil dari kebijakan yang direncanakan.

Ketika mengumumkan kenaikan BI Rate atau suku bunga acuan BI sebesar 25 basis poin menjadi 7,5 persen pada 12 November 2013, BI menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2013 tidak terlepas dari pengaruh kebijakan stabilisasi yang dilakukan pemerintah dan BI guna membawa pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Namun, ternyata pada triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi naik kembali dari 5,6 persen menjadi 5,7 persen.

Dua hari kemudian, pada acara pertemuan tahunan perbankan, Gubernur BI mempertegas sikapnya bahwa ekspansi perekonomian terlalu cepat. Padahal, ketika itu pertumbuhan ekonomi sudah menurun selama lima triwulan berturut-turut. Apakah menurut pandangan BI perununan pertumbuhan kurang tajam? Lantas, apakah penurunan tajam pada triwulan I-2014 sudah memuaskan, sesuai harapan BI?

Rasanya tidak juga. Karena BI pada awalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 bakal lebih tinggi ketimbang tahun 2013. Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2013 yang dikeluarkan pada 18 Februari 2014, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6 persen, lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 5,8 persen.

Sebulan kemudian BI merevisi pertumbuhan ekonomi ke bawah menjadi 5,7 persen. Setelah Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2014 hanya 5,2 persen, BI kembali merevisi pertumbuhan ekonomi 2014 menjadi 5,3 persen.

Apakah langgam kebijakan BI dan pemerintah hanya akan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang memudar berkelanjutan, yang sebetulnya merupakan akibat dari tindakan BI dan pemerintah sebelumnya? Ketika pertumbuhan ekonomi sedang dan terus melambat dan pertumbuhan investasi turun terus-menerus selama enam triwulan berturut-turut hingga titik teredah sebesar 4,4 persen pada triwulan IV-2013, BI justru nyata-nyata bertekad menekan laju pertumbuhan kredit dari 21,6 persen tahun 2013 menjadi hanya 15 persen-17 persen saja pada tahun 2014.

Karena itukah BI Rate tidak kunjung diturunkan walaupun BI optimistis target inflasi 4,5 (±1) persen  tahun ini bakal tercapai? Atau, BI tetap mempertahankan BI Rate untuk tujuan memperbaiki defisit akun lancar/transaksi berjalan (current account) sebagaimana dinyatakan ketika terakhir menaikkan BI Rate pada bulan November tahun lalu?

 

Bukan cara jitu

Kebijakan bunga tinggi bukan cara jitu mengurangi defisit akun lancar. Kenaikan suku bunga riil justru dilakukan untuk merangsang aliran modal masuk agar dapat menutupi defisit akun lancar sehingga neraca pembayaran bisa tetap surplus. Kenyataannya, tanpa menaikkan suku bunga sakalipun, arus modal asing tetap mengalir cukup deras ke Indonesia, baik modal portofolio maupun modal asing langsung.

Dalam hal ini tampaknya BI dan pemerintah keliru mendiagnosis keadaan. Pemerintah dan BI terbelenggu oleh kebijakan The Fed. Pada acara Bankers Dinner 14 November 2013, Gubernur BI mengatakan, “…. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapering). Sinyalemen yang singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.”

Meteri Keuangan juga menyampaikan keprihatinan senada: “Indonesia’s rupiah and bond yields will return to levels seen in 2009 after the Federal Reserve cuts stimulus that has buoyed emerging-market assets, Finance Minister Chatib Basri said.” (Bloomberg.com, Indonesia’s Basri Sees Rupiah Back to 2009 Levels After QE Taper http://bloom.bg/1cHKkKO, 8 November 2013)

Data menunjukkan aliran modal portofolio asing neto selalu positif sejak tahun 2008, kecuali sekali pada triwulan III-2011. Sejarah panjang perekonomian Indonesia pun menunjukkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi hampir selalu dipicu oleh faktor internal.

Kalaupun berasal dari guncangan eksternal, yang terhantam adalah sektor ekspor, bukan sektor finansial. Bukan karena perekonomian kita tahan guncangan eksternal, melainkan karena sektor keuangan kita masih cetek dan belum terintegrasi penuh dengan pasar keuangan global. Karena itulah kita selamat dari krisis finansial global tahun 2008. Selain, tentunya, karena BI dan pemerintah sigap menangani skandal Bank Century sehingga tidak sempat menimbulkan krisis perbankan.

Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyia-nyiakan momentum pertumbuhan ekonomi. Berubahlah. Jangan pertumbuhan ekonomi yang dijadikan kambing hitam.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 12 Mei 2014, halaman 15]