Perlu Upaya Ekstra Wujudkan Pertumbuhan

JAKARTA, KOMPAS — Perlu upaya ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen sebagaimana dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Di tengah kecenderungan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh melambat, kebijakan untuk meredam perlambatan ekonomi sepenuhnya dalam kendali pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

”Sayangnya, sinyal itu tak tampak di RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2014,” ujar ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, di Jakarta, Minggu (18/8), menanggapi pidato pengantar RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (16/8).

Belanja pemerintah, menurut Faisal, hanya naik 5,3 persen dari Rp 1.726 triliun di APBN-P 2013 menjadi Rp 1.817 triliun di RAPBN 2014. Dengan asumsi inflasi di RAPBN 2014 sebesar 4,5 persen, pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya 0,8 persen.

Indikator lain yang menunjukkan RAPBN cenderung tidak antisiklikal, menurut Faisal, adalah defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5 persen dibandingkan dengan defisit APBN Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 2,4 persen. Ini suatu penurunan yang relatif tajam.

Soal pajak, lanjut Faisal, pemerintah menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2014. Rasio pajak akan dinaikkan dari 12,2 persen di APBN-P 2013 menjadi 12,6 persen di RAPBN 2014.

Hal itu, menurut Faisal, tidak sejalan dengan keinginan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, terutama investasi. Pemerintah semestinya lebih gencar memberikan insentif pajak. Dengan demikian, tingkat penerimaan pajak cenderung tetap atau tidak naik secara berarti.

”Kalau pemerintah ingin menciptakan stimulus untuk lebih menggairahkan perekonomian dan tingkat pajak tak digenjot, konsekuensinya peningkatan defisit akan ditutupi dengan menambah tingkat utang. Nyatanya, tingkat utang pun ditargetkan turun,” kata Faisal.

Dengan gambaran tersebut, ujar Faisal, masih ada celah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen. Ruang yang paling memungkinkan adalah mendorong agar investasi asing masuk lebih deras. Namun, masalahnya, banyak variabel untuk menggenjot investasi berada di luar kendali pemerintah.

”Oleh karena itu, agak mengherankan melihat postur RAPBN 2014 ini. Sinyal yang disampaikan Presiden tak meyakinkan untuk membawa perekonomian bisa tumbuh 6,4 persen,” kata Faisal.

Hanya 0,4 persen

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (17/8), menilai kinerja pemerintah hanya menyumbang 0,4 persen dari target pertumbuhan ekonomi 2014 yang 6,4 persen. Target itu juga dinilai tidak sesuai dengan janji Presiden Yudhoyono saat berkampanye pada 2009.

Menurut Harry, sejumlah pengamat menegaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen tanpa pemerintah melakukan apa pun. ”Jika analisis mereka benar, sumbangan pemerintah pada target pertumbuhan tahun depan hanya 0,4 persen,” ujarnya.

Tidak hanya kecil, penetapan target itu juga tidak sesuai dengan janji kampanye Presiden dan diskusi pemerintah dengan DPR. Dalam kampanye tahun 2009, Presiden Yudhoyono menjanjikan pertumbuhan 7 persen per tahun. Sementara dalam pembicaraan dengan DPR pada Mei 2013, disebutkan pertumbuhan 6,4 persen hingga 7 persen. ”Dalam pidato Presiden, ternyata disampaikan target terendah. Presiden memilih angka paling pesimistis,” ujarnya.

Padahal, target pertumbuhan 7 persen per tahun bukan tidak mungkin direalisasikan. Namun, pencapaian itu membutuhkan syarat, antara lain alokasi dana infrastruktur 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun sejak tahun pertama pemerintahan.

”Jika hal itu dilakukan, pertumbuhan 9 persen per tahun sekalipun bisa tercapai. Namun, sekarang belanja infrastruktur hanya 2 persen dari PDB tahunan. Tahun ini, misalnya, harus dialokasikan paling tidak Rp 457 triliun untuk belanja infrastruktur. Namun, faktanya hanya disediakan Rp 200 triliun dari APBN 2013 untuk belanja infrastruktur,” ujarnya.

Tak realistis

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, di Jakarta, Minggu (18/8), menilai asumsi pemerintah tentang laju kenaikan inflasi tahun 2014 sebesar 4,5 persen tidak realistis. Di tengah tingginya tingkat konsumsi dalam negeri dan impor, inflasi diperkirakan melebihi perkiraan, yakni 5,8 persen-6,5 persen.

Menurut Suharso, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih mengandalkan konsumsi sebagai penggerak ekonomi membuat sulit menjaga inflasi 4,5 persen tahun 2014. Saat ini, PDB lebih didominasi oleh barang-barang yang diperdagangkan secara internasional (tradable goods), ekspor ataupun impor, sebesar 67 persen.

Sebagian dari barang yang diperdagangkan tersebut juga mengandung inflasi impor sebagai dampak perbedaan tingkat suku bunga dan nilai tukar. Barang-barang itu, di antaranya impor
barang modal dan bahan bakar minyak.

Ia menambahkan, tingkat laju inflasi juga diperkirakan semakin tinggi seiring tahun Pemilu 2014. Dipastikan akan ada belanja konsumsi dalam rangka pemilu. (LAS/RAZ/LKT)

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2013, hal.1

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000001635399

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Makroekonomi, News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Perlu Upaya Ekstra Wujudkan Pertumbuhan

  1. Denny Indrawan says:

    Tolok ukur inflasi ini yang perlu diperluas acuan item2nya, sehingga kita bisa melihat bukan pertumbuhan tapi penyusutan yang terjadi. Dalam situasi sekarang ini, sebaiknya peningkat pertumbuhan sektor jasa harus habis dikurangi, digantikan kepada pertumbuhan di sektor fisik atau infrastruktur, karena nilai infrastruktur ini naik dari tahun ke tahun sehingga dalam akutansi pertumbuhan ekonomi pun naik. Salam

    • faisal basri says:

      Salam takzim. Sepakat. Tampaknya penyusutan infrastruktur lebih cepat ketimbang pembangunan infrastruktur baru, sehingga stok infrastruktur menurun. Tambahan infrastruktur pada RAPBN 2014 hanya 4,4 triliun, tentu habis digerogoti oleh inflasi, sehingga sebetulnya pertumbuhan pengeluaran untuk infrastruktur negatif. Subsid BBM masih lebih besar dari investasi untuk infrastruktur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s