Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Sampai Sabtu dini hari (10/9), dana tebusan yang terkumpul dari program amnesti pajak mencapai Rp 8,39 triliun atau 5,1 persen dari target sebesar 165 triliun. Batas akhir program TA masih cukup lama, yakni 31 Maret 2017. Namun, pesimisme kian merebak. Bank Indonesia memperkirakan dana tebusan hanya Rp 18 triliun tahun ini dan Rp 3 triliun tahun depan, sehingga keseluruhan hanya Rp 21 triliun atau 12,7 persen dari target. Lihat Tax amnesty chokes budget. Gubernur BI mengakui angka itu berdasarkan base-line model, konservatif, dan berdasarkan pencapaian sejauh ini. Mengingat belum ada presedennya, boleh jadi realisasi nanti lebih baik. Saya sendiri lebih optimistik dari BI.
Beberapa hari terakhir terlihat terjadi akselerasi. Dalam 10 hari terakhir, surat pernyataan harta (SPH) naik lebih dua kali lipat, dari 22.202 menjadi 46.593. Nilai harta yang dilaporkan naik dua setengah kali lipat. Nilai harta per SPH pun naik terus dari waktu ke waktu, menandakan skala pengaju TA semakin besar. Peningkatan paling mencolok adalah angka realisasi, dari hanya 1,9 persen pada akhir Agustus menjadi 5,1 persen sepuluh hari kemudian.
Walaupun dana yang dipulangkan (repatriasi) masih relatif kecil, padahal sangat diharapkan mengalir deras, namun dalam 10 hari terakhir menunjukkan perkembangan yang lumayan menggembirakan, naik hampir dua kali lipat.
Pemerintah agaknya perlu mempersiapkan skenario terburuk. Katakanlah uang tebusan hanya Rp 50 triliun untuk tahun ini, yang sebetulnya jauh lebih optimistik ketimbang hitung-hitungan BI.
Mau tidak mau amputasi anggaran tidak hanya untuk belanja rutin, melainkan harus menyasar juga ke belanja modal, termasuk untuk infrastruktur. Sisirlah proyek-proyek infratruktur. Kita yakin ada beberapa proyek infrastruktur yang mubazir peninggalan MP3EI pemerintahan sebelumnya. Beberapa proyek perlu diuji kembali urgensinya.
Tinjau kembali penyertaan modal negara (PMN). Dorong BUMN mencari dana sendiri dan mencari mitra strategis. Tak mengapa tertund setahun untuk berbenah sekaligus menyehatkan BUMN itu sendiri.
Subsidi yang tidak efektif harus diakhiri, misalnya BUMN pelayaran yang memperoleh subsidi karena mengangkut barang atau kontainer ke kawasan timur Indonesia tetapi hasilnya tidak menggembirakan. Termasuk juga kapal khusus pengangkut sapi yang sangat mengecewakan.
Evaluasi rencana pemerintah yang akan menyerap berapa pun produksi petani tanpa perencanaan yang matang. Selesaikan akar masalahnya, jangan grasa-grusu di hilirnya saja.
Skenario amputasi lebih besar memang sangat menyakitkan. Namun, jauh lebih menyesakkan jika pada akhirnya defisit menggelembung hingga melebihi 3 persen PDB. Lebih ironis lagi kalau menekan investasi swasta dan pertumbuhan kredit sehingga justru menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) hari ini (9/9) mengatakan pertumbuhan kredit tahun 2017 bakal mencapai 11 persen. Menurut Gubernur BI, perkiraan itu akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jika asumsi pertumbuhan 5,2 persen, pertumbuhan kredit bisa di atas 12 persen. Jadi, pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).
Besarnya kredit menentukan investasi atau pembentukan modal domestik bruto. Sedangkan investasi merupakan komponen dari PDB.
Identitas pendapatan nasional adalah sebagai berikut:
Y = Cp + I + G + (X – M)
yang mana Y adalah pendapatan nasional atau PDB; Cp adalah konsumsi rumah tangga; G adalah belanja pemerintah; I investasi atau pembentukan modal tetap bruto; X ekspor barang dan jasa; dan M impor barang dan jasa.
Dari situ tampak Y dipengaruhi oleh I atau pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pertumbuhan investasi, yang mana pertumbuhan investasi ditentukan oleh pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan tidak terlalu penting jika investasi didominasi oleh investasi pemerintah dan investasi asing langsung. Namun, selama ini yang terpenting selalu pertumbuhan kredit perbankan.
Selama tahun 2016, pertumbuhan kredit melemah, tidak pernah menembus dua digit. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan kredit pada Juni 2016 hanya 8,9 persen. BI memperkirakan pertumbuhan kredit selama tahun 2016 bakal di kisaran 7 persen sampai 9 persen. Mungkin karena itu BI baru-baru ini mengoreksi perkiraan pertumbuhan tahun 2016 dari 5,0 persen sampai 5,4 persen menjadi 4,9 persen sampai 5,3 persen. Pola hubungan ini lebih cocok ketimbang pernyataan Gubernur BI di atas.
Pola hubungan pertumbuhan kredit dipengaruhi pertumbuhan ekonomi mencerminkan sikap pasif BI. Kalau BI hendak proaktif, maka BI melakukan berbagai upaya untuk mendorong kredit. Katakanlah pertumbuhan kredit dipacu menjadi 15 persen. Pendorongnya antara lain hasil dari program amnesti pajak. Lalu diluncurkan kebijakan pendukung seperti penurunan LTV untuk properti dan kendaraan bermotor. Dari itu semua keluarlah prediksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kalau target pertumbuhan ekonominya relatif rendah, berarti BI sendiri ragu dengan kemungkinan kredit tumbuh lebih tinggi.
Memahami perekonomian mirip dengan memahami mekanisme dalam tubuh manusia. Berbeda dengan ilmu kimia dan ilmu eksakta lainnya yang membutuhkan eksperimen di laboratorium, memahami ilmu ekonomi bisa langsung diperoleh dari kehidupan sehari-hari.
Kelangkaan pasokan suatu barang langsung bisa dideteksi dari kenaikan harga. Jika terjadi kelangkaan kebutuhan pokok yang akut seperti di Venezuela belakangan ini, kita bisa menyaksikan antrean panjang, pasar gelap, bahkan kerusuhan sosial.
Kenaikan harga pangan yang berlangsung cukup lama seperti harga daging sapi dan daging ayam ras di Indonesia menandakan pasokan di pasar tidak bisa memenuhi permintaan. Pemecahan jangka pendek untuk meredam kenaikan harga adalah dengan mengimpor, karena meningkatkan produksi dalam negeri butuh waktu cukup lama. Jika pemerintah bersikukuh tidak membuka keran impor karena mengklaim sudah berhasil mencapai swasembada, niscaya harga tidak akan turun, ceteris paribus. Pemerintah tidak akan mampu melawan hukum alam atau sunnatullah mikroekonomi.
Dalam makroekonomi juga berlaku hukum alam. Tentu saja lebih rumit ketimbang mikroekonomi. Akan sangat membantu pemahaman makroekonomi dengan memahami mekanisme di dalam tubuh manusia.
Perekonomian yang sehat tampak luarnya bisa diketahui dari laju inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uangnya. Laju inflasi menunjukkan suhu perekonomian yang bisa dianalogikan dengan suhu tubuh. Suku bunga mirip dengan tekanan darah. Jika suku bunga tinggi, investasi akan melorot sehingga laju perekonomian melambat. Mirip dengan seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi, membuat kepala pening, badan lemas, dan bisa membuat semaput. Gonjang-ganjing nilai tukar rupiah ibarat detak jantung tidak beraturan sehingga berpotensi mengalami serangan jantung. Sektor keuangan yang lemah bisa diibaratkan detak jantung yang lemah, sehingga mudah mengalami tekanan akibat gejolak eksternal semisal krisis finansial global. Sektor keuangan yang sakit berpotensi menghantam rupiah sangat parah seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Jika inflasi, suku bunga, dan nilai tukar tidak bermasalah, bukan berarti perekonomian sehat luar-dalam, jasmani-rohani. Bisa saja di dalam tubuh ada masalah, misalnya luka di hati, peredaran darah tidak merata ke sekujur tubuh, ada kanker di darah atau di hati, dan sebagainya. Jika perekonomian mengidap kanker, pertumbuhan ekonomi terganggu dan tidak bisa menciptakan lapangan kerja memadai, walaupun ketiga indikator di atas normal.
Bisa juga seseorang sehat jasmani tetapi jiwanya sakit. Perekonomian yang sehat jasmani tercermin dari pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi tidak sehat rohani karena pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan memburuk sehingga menciptakan disharmoni sosial. Segelintir penduduk yang makmur tidak bisa tidur nyenyak karena masyarakat sekelilingnya hidup serba kekurangan.
Sumber: daunbuah.com
Agar tubuh sehat, asupan makanan harus bermutu, pola hidup juga harus sehat, istirahat teratur, dan jiwa sehat pula. Perenang legendaris Michael Phelps, peraih 23 medali emas olimpiade, 14 di antaranya emas individual, memiliki tubuh yang prima. Ia menjalani latihan keras, hidup disiplin, dan menjaga pola makan. Demikian juga yang dilakoni Osain Bolt, peraih sembilan medali emas olimpiade dan berhasil melakukan triple treble. Hasil gemilang digapai dengan kerja keras. Tidak ada jalan pintas, apalagi kalau kerap ugal-ugalan.
Apakah kedua sosok itu pernah gagal? Ya. Usain Bolt bahkan gagal di babak kualifikasi pada Olimpiade Yunani 2004. Michael Phelps gagal meraih medali emas dalam beberapa lomba. Perekonomian pun begitu. Terkadang tumbuh melambat dan sesekali mengalami krisis. Namun, sepanjang fondasi perekonomian kokoh, krisis yang menerpa tidak akan berlangsung lama, perekonomian memiliki daya tahan sehingga cepat pulih.
Swasembada pangan tidak bisa terwujud dalam jangka pendek. Butuh upaya keras untuk menghasilkan bibit unggul, membangun irigasi sampai saluran tersier, membangun mata-rantai distribusi dan pasar yang efisien, menciptakan jaring-jaring pengaman pasar agar petani terlindungi jika gagal panen atau harga anjlok.
Tidak bisa pakai jurus “pokoknya”. Pokoknya harga daging sapi harus turun jadi Rp 80.000 per kg. Pokoknya harga gas harus turun jadi US$6 per MMBtu per 1 Januari 2016. Pokoknya suku bunga kredit harus turun jadi satu digit per 1 Januari 2017. Kalau dipaksakan, niscaya bakal muncul masalah-masalah baru yang membuat keadaan semakin rumit.
Jika hendak tumbuh lebih cepat dan mewujudkan akselerasi pembangunan, periksa dulu kecukupan darah. Tidak mungkin perekonomian yang mengalami amnesia yang sosoknya pucat-pasi bakal tumbuh tinggi berkelanjutan. Detak jantung (sektor keuangan dan pemerintah) harus normal sehingga berfungsi optimal menyalurkan darah (uang) ke sekujur tubuh (sektor ekonomi).
Bagaimana mungkin jika hanya 36,1 persen penduduk dewasa yang memiliki akses ke perbankan bisa membuat darah yang mengalir di dalam tubuh perekonomian cukup memadai menggairahkan seluruh sendi perekonomian?
Bagaimana mungkin dunia usaha bisa maju kencang kalau kredit yang disalurkan sektor keuangan hanya 40 persen dari produk domestik bruto (PDB)?
Bagaimana mungkin jika jantung perekonomian (sektor keuangan, khususnya dunia perbankan) tercerai berai atau tidak melakukan konsolidasi?
Jantung kedua perekonomian adalah pemerintah, yang berfungsi menyedot darah (dana) dari masyarakat dalam bentuk pajak dan memompakan kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja pemerintah. Bagaimana mungkin jantung kedua itu berfungsi optimal jika penerimaan pajak relatif rendah sedangkan pemerintah berkehendak memacu belanja? Solusi menambah utang terbukti mendesak investasi swasta (crowding-out effect). Gencarnya pemerintah berutang membuat pertumbuhan deposito menukik tajam ke aras terendah, dari 26 persen di awal 2015 menjadi hanya 2 persen pada Juni 2016. Bagaimana mau menggenjot belanja infrastruktur kalau menambah utang hanya untuk membayar bunga utang, sebagaimana diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sudah terbukti tekad untuk tumbuh 7 persen rerata setahun selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kandas sejak tahun pertama.
Untuk tumbuh lebih tinggi berkelanjutan, seluruh organ perekonomian harus disehatkan. Bukan dengan mengutik-utik BUMN jadi holding. Bukan dengan swasembada lewat jalan pintas atau menyerap seluruh hasil produksi petani yang entah dengan harga berapa. Bukan dengan menghadirkan IT bahkan Alibaba sekalipun ke desa-desa sementara tidak pernah mengorganisir petani sebagai himpunan yang kokoh menghadapi kaum kapitalis kota.
Bukan pula dengan mengedepankan konsep produk unggulan (champion products) di tengah kancah global supply chain.
Tidak ada jalan pintas, memang. Mindset pembangunan harus berubah.
Rabu minggu lalu (31/8), saya diundang United Industrial Development Organization (UNIDO) menjadi pembahas laporan terbaru mereka berjudul Industrial Development Report 2016 yang bertema “The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development.” Laporan dipresentasikan oleh utusan kantor pusat UNIDO di Vienna. Kepala perwakilan UNIDO di Jakarta mempresentasikan kaitan antara industrialisasi dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Laporan terdiri dari 8 bab: (1) Moving towards inclusive and sustainable industrial development; (2) Technological change, structural transformation and economic growth; (3) Sustaining economic growth; (4) Promoting social inclusiveness; (5) Moving towards greener structural transformation; (6) Designing and implementing inclusive and sustainable industrial development policies; (7) Indusrial trends: manufacturing valued added, exports, employment and energy and resource efficiency; dan (8) The Competitive Industrial Performance index. Laporan lengkap bisa diunduh di sini.
Industrial competitiveness index mencakup 141 negara. Pada tahun 2013 (data terkini yang digunakan dalam Laporan) Indonesia berada di urutan ke-42, turun satu peringkat dibandingkan tahun 2010. Di kelompok 10 tertinggi adalah: (1) Germany, (2) Japan, (3) Republic of Korea; (4) United States; (5) China; (6) Switzerland; (7) Singapore; (8) Netherlands; (9) Belgium; dan (10) Italy. Satu-satunya di kelompok 10 besar yang masih berstatus emerging industrial country adalah China. Posisi China melesat dari urutan ke-8. Selebihnya adalah industrialized countries.
Presentasi oleh utusan kantor pusat UNIDO, Nicola Cantore mengetengahkan posisi Indonesia yang tidak tertera dalam Laporan. Ia membandingkan kinerja industri manufaktur Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Kapasitas manufaktur Indonesia memang mengalami peningkatan, bahkan masuk dalam kelompok 10 besar manufaktur dunia. Namun, berdasarkan manufacturing value added (MVA) per kapita, Indonesia kalah jauh dari Malaysia dan Thailand. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam, Cambodia, dan Mongolia. Jika perkembangan manufaktur di Indonesia seperti sekarang, boleh jadi dalam beberapa tahun ke depan bisa disusul oleh Vietnam karena perkembangan di negeri itu lebih cepat dari Indonesia.
Kinerja ekspor manufaktur per kapita Indonesia paling buruk, kalah dengan Mongolia, Cambodia, dan Vietnam. Kondisi ini sejalan dengan kemerosotan indeks daya saing manufaktur Indonesia.
Mengingat peranan teknologi dan inovasi sangat penting dalam industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, bisa dipahami mengapa pertumbuhan kita mengalami pelemahan dan industrialisasi mengalami kemunduran relatif. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan total factor productivity (TFP) yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak disumbang oleh pertambahan pekerja dan modal.
Tak heran jika Indonesia lebih mengandalkan pada komoditas primer untuk meraup devisa dan menjadi negara yang paling mengandalkan komoditas primer dibandingkan negara-negara tetangga. Sebaliknya, produk manufaktur Indonesia terendah.
Temuan di atas sejalan dengan tulisan-tulisan saya sebelumnya. Salah satunya terlihat di peraga berikut. Posisi Indonesia paling rendah, mendekati titik nol, yang menunjukkan jumlah scientists dan engineers sebagai ujung tombak inovasi serta belanja untuk riset dan pengembangan (R&D) sangat teramat kecil.
Jika hendak mengakselerasi pembangunan dan terhindar dari middle-income trap, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya.
Alhamdulillah, pengakuannya membuat liku-liku bisnis gas semakin terang benderang. Memang, tidak semua trader sekedar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa, dan sebatas menjual kembali ke trader lain. Saya berharap semua pihak yang memiliki data terinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis.
Permen ESDM N0.19/2009 menimbulkan beberapa persoalan seperti: (1) penerapan niaga tanpa fasilitas; (2) penerapan open access dan unbundling langsung sampai legal unbundling.
Dalam kondisi infrastruktur yang amat minim, kedua skema itu terbukti berdampak negatif seperti: (1) infrastruktur praktis tidak bertambah.Sekitar 80 trader hanya berkontribusi membangun pipa sekitar 400-an km. Bisa dipahami, buat apa buang uang membangun infrastruktur yang berisiko kalau menjadi trader lebih enak, risiko rendah, dan labanya lumayan besar. (2) Penjualan berjenjang menimbulkan mata-rantai pasokan yang panjang sehingga inefisien dan harga mahal.
Alokasi gas bukannya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, melainkan ke trader yang menyasar ke pipa yang sudah ada. Jadi, infrastruktur pipa tidak mengalami peningkatan berarti, tidak merambah ke kawasan baru.
Regulasi model itu nyata-nyata bermasalah. Syukurlah pemerintah sudah menyadari dan semoga akan segera merevisinya.
Penjelasan Pertamina tidak apple to apple dengan tulisan saya. Fokus tulisan saya adalah niaga gas (gas trading) nasional yang dilakukan oleh Pertamina Gas (Pertagas, anak perusahaan Pertamina). Pertagas memiliki anak perusahaan yang berkiprah sebagai trader.
Sedangkan penjelasan Pertamina meliputi penjualan gas langsung oleh Pertamina. Tentu saja penjualan gas langsung oleh Pertamina berskala besar dengan konsumen raksasa seperti PLN untuk pembangkit listrik. Sudah barang tentu model bisnisnya sangat berbeda dengan Pertagas dan Pertagas niaga.
Selain itu, penjelasan Pertamina mengerucut hanya untuk pasar Jawa Barat. Entah mengapa yang dipilih adalah Jawa Barat. Pertamina mengutarakan: “Dari total volume gas sebanyak 600 MMSCFD di Jawa Barat yang dijual PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir gas bumi, 5 MMSCFD di antaranya dijual ke trader.” Jadi hanya 0,8 persen yang dijual ke trader.
Karena Laporan Tahunan Pertagas terkini yang bisa diakses oleh publik (Pertagas, sebagaimana juga Pertamina, merupakan perusahaan tertutup) adalah untuk tahun 2014, maka data terbaru yang bisa kita olah pun adalah tahun 2014. Di laporan itu, jumlah gas yang dijual langsung oleh Pertagas hanya 11,5 persen, yaitu ke PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebesar 4.230 BBTU dan ke PT Arwana AK sebesar 485 BBTU. Selebihnya, sebanyak 36.264 BBTU atau 88,5 persen dijual kepada 19 trader.
Dalam penjelasan lainnya, Pertamina menyatakan: “Volume total gas yang diniagakan Pertagas untuk wilayah Jawa Barat hanya 5 MMSCFD, 1% dari total volume gas yang diniagakan di Jabar sebesar 600 MMSCFD.”
Tentu saja yang dijual lewat Pertagas dan anak perusahaannya relatif kecil dibandingkan dengan gas yang dijual Pertamina ke pembangkit-penmbangkit listrik.
Agaknya penjelasan Pertamina bukanlah klarifikasi terhadap tulisan saya, melainkan lebih menjelaskan kiprah bisnis gas Pertamina di Jawa Barat.
Presiden Joko Widodo sudah lama geram mengapa harga gas di Indonesia relatif mahal. Pertemuan, rapat lintas sektoral, koordinasi lintas instansi tak kunjung membuahkan hasil.
Presiden Jokowi sempat mengultimatum agar harga gas segera bisa turun, khususnya untuk industri strategis. Untuk memenuhi harapan Presiden, digelarlah pertemuan intensif di KM Kelud. Memang pertemuan itu bukan cuma membahas soal gas, karena di kapal itu juga hadir ratusan bos BUMN.
Pertamina dan PGN akhirnya menandatangani kesepakatan untuk bersinergi “total” untuk meningkatkan pemanfaatan gas agar daya saing perekonomian kita semakin meningkat. Kesepakatan itu merupakan wujud nyata dari komitmen dua BUMN yang sama-sama merupakan anak kandung Republik. BUMN ada karena memliki kesamaan visi memajukan Negeri, bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Belum sempat ditindaklanjuti, muncul konsep holding migas. Sedemikian cepat perubahan dari waktu ke waktu. Mengapa tidak diberikan kesempatan kepada kedua BUMN itu untuk mewujudkan kesepakatan yang mereka telah tanda tangani? Bukankah menteri BUMN juga hadir dalam pertemuan di KM Kelud? Lihat Rini Soemarno dan Seratusan Bos BUMN Rapat di Kapal Pelni.
Kementerian Perindustrian mengklaim harga gas di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan di negara-negara tetangga. Sebaliknya, SKK Migas memandang harga gas di dalam negeri tergolong murah. Setiap pihak punya pandangan masing-masing dan cenderung tidak memiliki pemahaman mendalam.
Bertahun-tahun pemerintah tidak berhasil menuntaskan persoalan harga gas “mahal”. Tak kunjung selesai juga walaupun sudah keluar Perpres No.40/2016 pada Mei 2016. Bukannya menyelesaikan masalah, malahan Perpres itu menimbulkan banyak masalah baru. Perpres menetapkan penurunan harga gas yang berlaku surut sejak Januari 2016. Bisa dibayangkan kerumitan penyesuaian harga yang berlaku surut itu.
Bertahun-tahun praktek bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente.
Di Laporan Tahunan 2014 tertera Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.
Contoh gamblang yang membuat harga gas sangat mahal adalah yang dialami oleh pengguna akhir PT Torabika. Gas yang dibeli oleh PT Torabika berasal dari sumber gas Bekasi. Trader pertama yang mendapatkannya adalah PT Odira. Pemasok pertama ini menjual kepada trader PT Mutiara Energi dengan harga USD9.00/MMBtu.
Selanjutnya, PT Mutiara Energi memindahtangankan gas ke PT Berkah Usaha Energi seharga USD11,75/MMBtu dengan menggunakan pipa open access 24″ milik Pertagas dengan toll fee sebesar USD0,22/MMBtu. Dengan demikian PT Mutiara Energi memperoleh margin USD2,53/MMBtu tanpa bersusah payah membangun infrastruktur pipa.
PT Berkah Usaha Energi membangun pipa 12″ sepanjang 950 meter untuk menyalurkan gas kepada trader berikutnya, yaitu PT Gazcom Energi dengan harga USD12,25/MMBtu. Berarti PT Berkah Usaha Energi memperoleh margin USD0,5/MMBtu dengan hanya membangun pipa tak sampai 1 (satu) km.
Dengan membangun pipa 6″ sepanjang hanya 182 meter, PT Gazcom menjual gas miliknya kepada pembeli akhir PT Torabika dengan harga USD14,50/MMBtu. Pipa sependek itu menghasilkan margin USD2,25/MMBtu.
Walhasil, harga dari trader pertama sampai ke pembeli akhir terkerek dari USD9,00/MMBtu menjadi USD 14,50 atau menggelembung sebesar USD5,5/MMBtu. Angka itu belum memperhitungkan harga beli yang harus dibayar oleh trader pertama.
Sumber: BPH Migas
Selengkapnya, para trader yang menjadi mitra Pertagas sebagaimana tertera dalam Laporan Tahunan 2014 adalah:
PT Bayu Buana Gemilang
PT Java Gas Indonesia
PT Sadikung Niagamas Raya
PT Surya Cipta Internusa
PT Walinusa Energi
PT Alamigas Mega Energy
PT Dharma Pratama Sejati
PT IGAS
PT Trigas (CNG)
PT Ananta Virya (CNG)
PT Sentra Prima Services (CNG)
PT Patria Migas
PT IEV Gas
PT Raja Rafa Samudra
PT Indonesia Pelita Pratama
PT Berkah Mirza Insani
PT Bayu Buana Gemilang
PT Mutiara Energi
PT Jabar Energi
Masih ada lebih dari 50 trader lainnya yang berburu rente di bisnis gas. Pada umumnya perusahaan dagang yang kebanyakan sekedar calo itu dimiliki oleh figur yang dekat dengan kekuasaan serta para pensiunan pejabat. Saya memiliki daftar komisaris dan direksi perusahaan trader itu.
Tulisan ini baru sekelumit dari bisnis gas yang penuh dengan pemburuan rente. Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktek bisnis gas yang amat tidak sehat sebelum mendirikan holding migas. Kalau dipaksakan, sangat boleh jadi praktek pemburuan rente bakal melebar dan membesar. Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi obyek bancakan baru.
Wakil Presiden dan para petinggi pemerintahan, termasuk Presiden dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK, kerap mengatakan suku bunga harus turun. Hari ini (28/8) kembali Wapres mengatakan hal serupa: Bunga Deposito Harus Turun Agar Pasar Modal RI Lebih Menarik. Menurut Wapres, pasar modal baru menarik jika bunga deposito sekitar 5 persen.
Kenyataannya, pasar modal kita sudah lumayan bergairah. Indeks harga saham gabungan naik tajam sejak awal Juli 2016. Hingga akhir pekan ini, indeks saham naik 18,42 persen (year-to-date). Jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, indeks sudah melaju 28,34 persen.
Pasar saham Indonesia sangat bergairah jika dibandingkan dengan emerging markets. Per 24 Agustus 2016, kinerja pasar saham Indonesia tahun ini dalam US$ term terbaik kedua di Asia dan keempat di dunia.
Arus modal portofolio sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia pun cukup besar selama semester I 2016, yaitu 13 miliar dollar AS, dua kali lipat lebih dari penanaman modal asing langsung. Tahun ini diperkirakan modal portofolio bakal melampaui tahun lalu.
Mengapa suku bunga deposito dan suku bunga kredit sulit turun secara signifikan? Pertama, pemerintah semakin gencar berutang akibat tekanan fiskal (APBN). Agar surat utang pemerintah laku, imbal hasilnya harus menarik. Maret lalu pemerintah mengeluarkan Sukuk Ritel dengan imbal hasil sangat menarik, 8,3 persen, di atas rata-rata bunga deposito. Dewasa ini pemerintah sedang menawarkan Sukuk Tabungan perdana (ST001) yang imbal hasilnya bersaing dengan deposito.
Pak Wapres, salah satu penyebab bunga deposito susah turun adalah pemerintah sendiri yang gencar berutang, menjadi pesaing utama perbankan. Bapak baiknya melihat laju pertumbuhan deposito yang nyaris stagnan, hanya naik 1,97 persen pada Juni 2016 dibandingkan Juni 2015. Sudah hampir setahun pertumbuhan deposito melorot tajam, terjun bebas dari tingkat tertingginya sebesar 26,1 persen pada Februari 2015.
Berharap Pak Wapres lebih piawai menakhodai negeri ini bersama Pak Presiden.
Rasanya belum pernah ada negara yang menawarkan pengampunan pajak yang sangat menggiurkan seperti yang ditawarkan pemerintah Indonesia: pemutihan harta 30 tahun ke belakang dengan tarif tebusan hanya dua persen. Tidak ada denda sama sekali. Slogannya sederhana: ungkap-tebus-lega. Pembayar pajak yang rasional akan berhitung dengan mudah betapa dahsyat kenikmatan yang bakal diperoleh. Aparat pajak tidak mengutik-utik asal harta itu di kemudian hari.
Jika tidak memanfaatkan peluang emas program tax amnesty (TA) dan di kemudian hari ditemukan penggelapan pajak, maka pembayar pajak akan terkena denda yang sangat besar. Dana pajak yang digelapkan bakal sulit disimpan di mana pun dengan pemberlakuan pertukaran informasi. Lagi pula, jika dana yang digelapkan itu terus disimpan di Singapura, misalnya, imbal hasilnya sangat rendah. Jika dideklarasikan dan direpatriasi ke Indonesia, pilihan investasinya sangat beragam dengan imbal hasil yang cukup menggiurkan.
Pesimisme keberhasilan program TA beralasan jika memerhatikan perkembangan hingga 21 Agustus 2016. Jumlah Surat Pengampunan Pajak baru 7.374 dengan nilai harta yang dilaporkan Rp 42,5 triliun. Dana tebusan baru mencapai Rp 863 miliar, hanya 0,52 persen dari target tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun.
Kenaikan tajam pemohon belum banyak berasal dari “kelas kakap” sebagaimana terlihat dari retara per SPP yang terus turun. Deklarasi didominasi dari dalam negeri (83,5 persen). Harapan aliran masuk dana repatriasi belum menunjukkan wujudnya, hanya Rp 1,4 triliun.
Pembayar pajak besar diperkirakan baru berpartisipasi menjelang batas akhir gelombang pertama akhir September. Mereka terus berhitung dan saling tunggu. Saya menduga mereka akan banyak yang ikut gelombang pertama karena tarif tebusan sangat rendah. Meskipun tarif tebusan sangat rendah, belum tentu mereka punya cukup dana tunai untuk membayar tebusan. Perlu waktu untuk menghimpunnya. Oleh karena itu diperkirakan SPP bakal membludak menjelang batas akhir gelombang pertama. Seandainya realisasi gelombang pertama sukses, angka-angka di atas bisa berubah total. Keberhasilan program TA semakin di depan mata, banyak perubahan yang menjanjikan.
Apalagi jika terbuka opsi boleh mencicil atau meminjam ke bank, ceritanya bakal lain. Bank tidak perlu khawatir karena pinjaman itu berjangka pendek dan dengan jaminan aset yang jelas. Pemerintah perlu memikirkan opsi ini.
Kredibilitas program dan penyelengara TA sangat menentukan. Trust pada pemerintah jadi kata kuncinya.
faisal basri 