faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat


  • bandwidth
    huntleigh.com

    Sejak pengoperasian jalan tol pertama (tol Jagorawi) pada 9 Maret 1978 tahun di era Presiden Soeharto hingga akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2014), panjang jalan tol yang sudah beroperasi mencapai sekitar 725 km. Selama 36 tahun rentang waktu itu, setiap tahun rata-rata terbangun 20 km.

    Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dicanangkan target pembangunan jalan tol sepanjang 1.850 km atau rata-rata setiap tahun sepanjang 370 km. Hingga akhir tahun ini saja diharapkan sudah beroperasi 568 km. Tak jarang Presiden memonitor sendiri perkembangan pembangunan jalan tol. Untuk jalan tol Trans-Sumatera saja, setidaknya Presiden sudah meninjau setidaknya enam kali.

    Sudah barang tentu pembangunan jalan tol yang cukup massif mampu mengurangi kemacetan, membuat arus mudik lebaran lebih lancar, juga memperlancar angkutan barang.

    ***

    Namun, kemacetan tidak hanya terjadi di lalulintas angkutan darat. Kemacetan semakin parah kian terasa di lalulintas dunia maya.

    Sore tadi (11/10) saya menghadiri acara di ballroom Hotel Ritz Carlton. Saya tengok kekuatan sinyal HP saya hanya tiga garis (operatornya Telkomsel, yang saya pandang terbaik dan paling luas jangkauannya). Padahal lokasinya di jantung ekonomi Indonesia.

    Jumat minggu lalu saya terjebak macet parah di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di sepanjang jalan tol Sedyadmo itu, kekuatan sinyal tidak stabil, terkadang tiga garis, tetapi seketika bisa anjok menjadi hanya satu garis.

    Sesampai di bandara Soekarno-Hatta, saya mencoba wifi gratis Angkasa Pura II. Tak pernah berhasil. Sejak Garuda pindah ke Terminal III, puluhan kali saya tidak bisa memanfaatkan wifi gratis.

    Minggu lalu saya ke Pontianak, menginap di hotel di Jl. Gajahmada. Tidak ada TV dan internet karena rusak tersambar petir. Petugas hotel menawarkan voucher wifi.id seharga Rp 10.000. Hasilnya mengecewakan, sungguh sangat lambat, sehingga pekerjaan yang harus saya selesaikan tak kesampaian. Jangan coba-coba mengunduh video, bakal sia-sia.

    Bagaimana di Jakarta? Di rumah, kami berlangganan paket TV kabel dan internet dari First Media. Baru-baru ini saya memutakhirkan sistem operasi di laptop. Butuh waktu dua jam lebih. Tak jarang jaringan mengalami gangguan. Ketika mengadu, pihak First Media menawarkan upgrade paket, tentu dengan tarif berlangganan lebih mahal.

    Kemacetan di udara sudah sangat akut. Pengguna internet bertambah pesat, bahkan terbanyak kelima di dunia. Jumlah telepon genggam lebih banyak dari jumlah penduduk. Era digital membutuhkan penggunaan big data, tetapi jalan untuk menyalurkannya sudah sangat padat.

    pengguna-internet

    Kecepatan internet di Indonesia pada triwulan I-2017 hanya 7,2 Mbps, di urutan 77 di dunia. Di Asia Pasifik, Indonesia tercecer, kalah dengan Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, China, dan Thailand. Jangan bandingkan dengan Korea, Hongkong, Singapura, dan Jepang. Keempat negara itu berada di kelompok top-10 dunia.

    speed

    Indeks daya saing digital Indonesia berada di urutan ke-59 dari 63 negara, dengan skor 44. Singapura di urutan teratas dengan skor sempurna: 100.

    1-IMD

    Peringkat Indonesia praktis jalan di tempat. Komponen paling buruk justru adalah future readiness, khususnya untuk subkomponen adaptive attitude dan IT integration. Yang menggembirakan adalah business agility cukup baik, menandakan pelaku bisnis memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia digital. Regulasi dan upaya pemerintah tampaknya masih belum memadai.

    2.imd

    Keterbatasan infrastruktur membuat connecting capabilities rendah, bahkan terendah di Asia Pacifik yang menjadi sampel kajian oleh EIU.

    3-capa

    ICT development index Indonesia yang berada di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 mengindikasikan memang kita harus mengejar ketertinggalan. Membangun tol di udara maya tak kalah mendesaknya ketimbang jalan tol di darat. Membangun tol maya sangat mendesak.

    4-ict

    Dengan kemajuan teknologi digital, kita berharap produktivitas naik lebih cepat, sehingga pertumbuhan mengakselerasi, tidak terkerangkeng di pertumbuhan 5 persen.

    productivity

    Apakah perlu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya perubahan Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

    Rumusan baru yang saya tawarkan:

    “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di atasnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”


  • ikf

    Catatan: Hari ini hingga besok (3-4 Oktober 2017) Yayasan Bakti BCA Learning Serivice menggelar Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VI-2017 dengan tema “Elevating Creativity & Innovation through Digital Collaboration.”

    Saya diundang untuk mengisi sesi pleno dengan tema “Peta Perekonomian Indonesia di Era Digital.” Berikut adalah bahan presentasi yang saya persiapkan untuk acara ini dalam format pdf.

    20171003-BCA_IKF-peta_perekonomian_di_era_digital


  • frankysahilatua200411
    jagad-music.blogspot.co.id

    Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.
    Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.
                                                      (Franky Sahilatua)

    Lirik dan lagu “Saatnya Kejujuran” serta untaian kata di selanya diciptakan oleh Mas Franky Sihilatua yang prihatin terhadap kondisi Negeri tercinta, utamanya para elit politik. Versi videonya sempat ditanyangkan beberapa kali di Metro TV sebagai iklan layanan masyarakat, atas budi baik Bang Maruli Gultom.

    Semoga kita tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan dan menegakkan kejujuran.


  • Bagaimana perkiraan kondisi politik menuju pemilu 2019? Berikut sekedar goresan, dalam format pdf.

    A-political_outlook


    • Stefani RibkaThe Jakarta Post

    Jakarta | Thu, September 28, 2017 | 12:29 pm

    Government criticized for tardiness in revitalizing old sugar factories

    University of Indonesia economist Faisal Basri (from right), Indonesian Employers Association (Apindo) public policy chairman Danang Giriwardana, Refined Sugar Industry Users Forum coordinator Dwiatmoko Setiono and Apindo executive director Agung Pambudhi speak at a discussion titled ‘Sugar Auction: Solution or Distortion?’ in Jakarta on Sept. 27. (JP/Stefani Ribka)

    The government is being criticized by some for its tardiness in revitalizing 53 state-owned sugar factories with low productivity.

    The country’s lackluster sugar industry has led to a reliance on sugar imports.

    “The slow revitalization is the root problem in the sugar industry today,” said University of Indonesia economist Faisal Basri in Jakarta recently.

    “The government needs to solve the root of the problem. Our sugar factories aren’t efficient because they are very old,” he said during a discussion on sugar issues organized by the Indonesian Employers Association.

    Most of the sugar factories in Indonesia were established during the Dutch colonial era in 1930s, when Indonesia was the world’s second largest sugar exporter.

    Now, it is the world’s fifth largest sugar importer, Trademap data shows.

    The old factories lead to high production costs that push up sugar prices, Faisal said, adding that the household sugar price in Indonesia was set at Rp 12,500 per kg, higher than the Rp 7,000 per kg and Rp 6,500 per kg in Malaysia and Thailand, respectively.

    The State-Owned Enterprises Ministry claims the revitalization process is happening, with Rp 4.6 trillion set aside from the budget to renovate factories.

    “[The government allocates] trillions of rupiah [to revitalize them every year] but we don’t know where all of the money goes,” Faisal said. Indonesia has 66 factories that produce household sugar, 53 of which are owned by the state. (bbn)

    Sourcehttp://www.thejakartapost.com/news/2017/09/28/government-criticized-for-tardiness-in-revitalizing-old-sugar-factories.html

     


  • Catatan: Rabu pagi hingga siang tadi (27/9), saya diundang APINDO sebagai salah seorang pembicara pada Diskusi Publik “Lelang GKR: Solusi atau Distorsi?” Berikut bahan yang saya siapkan dalam bentuk pdf.

    20170927-APINDO-gula_rafinasi

    IMG_6473

  • banner_main_NKEA
    etp.pemandu.gov.my

    Catatan: Malam ini, pk.20:05, Metro TV menggelar acara (live) Economic Challenges dengan tema: “Sudah Pulihkah Daya Beli?” Berikut adalah bahan yang saya siapkan untuk acara itu.

    ***

    Perubahan tidak muncul tiba-tiba. Gelagat perubahan sudah tampak cukup lama, perlahan tapi pasti.

    Pembangunan ditandai oleh transformasi dalam perekonomian, di hampir segala aspek. Tulisan ini lebih menekankan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat.

    Ketika pendapatan rata-rata masyarakat masih sangat rendah, sebagian besar pendapatan dibelanjakan. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, porsi yang dibelanjakan turun, sedangkan  porsi yang disisihkan untuk investasi naik.

    c-i

    Pola konsumsi masyarakat pun turut berubah. Ketika pendapatan masih rendah, sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk makanan. Peningkatan pendapatan mendorong porsi belanja untuk makanan turun, beralih ke non-makanan.

    Selanjutnya, pergeseran terjadi dari konsumsi makanan karbohindrat ke protein dan dari bahan makanan (belum diolah) ke makanan olahan (processed food).

    Pertumbuhan strata menengah (consumer class) dan kemajuan teknologi mendorong perubahan yang kian beragam. Misalnya pergeseran pola konsumsi dari kebutuhan non-leisure ke leisure. Menurut Badan Pusat Statistik, non-leisure meliputi makanan dan apparel; sedangkan leisure meliputi hospitality (hotel dan restoran) serta rekreasi dan budaya (recreation and culture).

    Kemajuan ICT (information and communication technology) mengubah cara bertransaksi, dari interaksi atau transaksi langsung tatap muka menjadi transaksi online.    Transaksi e-commerce dan belanja online kian marak walaupun porsinya masih relatif sangat kecil.

    Daya Beli Turun?

    Dalam artian sempit, daya beli adalah nilai dari suatu mata uang dinyatakan dalam jumlah barang dan jasa yang diperoleh dari satu unit mata uang itu. Dalam kaitannya dengan sinyalemen terjadi penurunan daya beli masyarakat, daya beli bisa didefinikan sebagai kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Kemampuan itu dipengaruhi dua faktor, yaitu pendapatan dan tingkat harga (inflasi). Daya beli masyarakat turun jika pendapatan nominal turun atau harga-harga meningkat atau keduanya. Sepanjang kenaikan pendapatan lebih cepat ketimbang kenaikan harga-harga, daya beli akan meningkat.

    Tidak terjadi kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Pendapatan rill rata-rata masyarakat tidak pernah turun sejak krisis ekonomi 1998. Belakangan ini laju inflasi semakin rendah, bahkan sudah di bawah 4  persen. Jadi, daya beli masyarakat secara keseluruhan tidak turun. paling banter yang terjadi adalah perlambatan kenaikan daya beli.

    infl

    Betul terjadi penurunan porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi. Kecenderungan itu sudah berlangsung lama seperti tampak pada peraga di atas, namun nilai riil yang dibelanjakan masyarakat tetap naik.

    Penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan semakin jauh dari cerminan penurunan daya beli karena terjadi pengalihan (switching) ke tabungan. Pada triwulan II-2016 porsi pendapatan masyarakat yang ditabung sebesar 18,6 persen, pada triwulan II-2017 naik menjadi 21,1 persen. Survei Kepercayaan Konsumen oleh Bank Mandiri juga menunjukkan kecenderungan serupa dan berlanjut. Berdasarkan survei itu, porsi pendapatan masyarakat yang ditabung naik dari 20,6 persen pada Juli 2017 menjadi 21,1 persen pada Agustus 2017.

    Pengalihan ke tabungan tampak pula dari akselerasi kenaikan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sejak Oktober 2016. Pada September 2016 pertumbuhan DPK hanya 3,5 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 6,5 persen, lalu naik lagi menjadi 8,4 persen pada November dan 9,6 persen pada Desember. Sejak Januari 2017 hingga Juni 2017 pertumbuhan DPK hampir selalu dua digit. Sebaliknya, kredit yang disalurkan perbankan melemah dan hanya tumbuh satu digit selama 19 bulan terakhir. Jadi, dana masyarakat yang mengendap di perbankan mengalami peningkatan.

    dpk

    Memang terjadi penurunan daya beli pada kelompok 40 persen termiskin. Nilai tukar petani sejak November 2014 hingga Agustus 2017 turun dari 102,87 menjadi 101,60. Khusus untuk NTP pangan penurunannya lebih tajam, dari 102,0 menjadi 98,3. NTP di bawah 100 perlu diwaspadai.

    Upah riil buruh tani juga merosot 2,49 persen selama kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2017. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh bangunan di perkotaan pun mengalami penurunan sebesar 2,12 persen.

    Indikasi lainnya terlihat dari kenaikan jumlah pekerja informal dari 57,94 persen pada Februari 2015 menjadi 58,35 persen pada Februari 2017.

    Penurunan daya beli kelompok 40 persen termiskin antara lain tercermin dari penurunan penjualan sepeda motor dalam tiga tahun terakhir, masing-masing minus 15,2 persen pada 2015, minus 7,3 persen pada 2016, dan minus 13,1 persen pada januari-Juli 2017.

    Ada beberapa indikasi penurunan daya beli telah merembet ke kelompok 40 persen berpendapatan menengah, khususnya menengah-bawah dan menengah-tengah. Pertama, gaji pegawai negeri/TNI/Polri tidak naik sejak 2016 dan pemerintah telah mengumumkan tidak ada kenaikan pada 2018.

    Kedua, pencabutan subsidi listrik untuk pelanggar 900 VA. Jumlah mereka sekitar 19 juta. Akibat pencabutan subsidi itu, pengeluaran rerata kelompok ini untuk listrik naik tajam dari Rp 80.000 per bulan menjadi Rp 170.000 per bulan.

    Ketiga, penurunan penjualan mobil sedan selama Januari-Juli 2017 turun sebesar 24 persen dan penjualan mobil komersial 4X2 turun 7 persen dibandingkan Januari-Juli 2016. Sebaliknya, mobil yang lebih murah (LCGC) naik tajam sebesar 35,8 persen.

    Kelompok berpendapatan mengengah-atas dan 20 persen terkaya tampaknya masih menikmati peningakatan daya beli. salah satu indikatornya terlihat dari kenaikan penjualan mobil dalam dua tahun terakhir, masing-masing 4,8 persen pada 2016 dan 4,1 persen pada januari-Juli 2017.

    Indikator lainnya adalah peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang mencapai dua digit selama semester I-2017, masing-masing 10,2 persen untuk penumpang angkutan udara domestik dan 13,5 persen untuk penumpang udara internasional.

    Penurunan daya beli Bottom-40 belum menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan karena porsi belanja Bottom-40 hanya 17 persen. Sepanjang kelompok Mid-40 dan Top-20 masih “bugar,” daya beli masyarakat secara keseluruhan tidak akan merosot.


  • dawam

    Catatan: Pagi ini (18/9), saya diundang sebagai salah satu pembahas dalam acara bedah buku “Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo,” karya M. Dawam Rahardjo. Acara digelar di Auditorium Widjojo Nisisastro, Gedung Dekanat FEB-UI. Berikut adalah catatan pendek yang saya persiapkan untuk acara itu.

    ***

    Saya bersyukur bisa menikmati dua mata kuliah yang diasuh oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo. Pertama, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Prof Sumitro merupakan salah satu dosen yang mengasuh mata kuliah ini bersama dengan Prof Sadli dan Prof Arsjad Anwar. Kedua, mata kuliah Seminar Perekonomian Indonesia yang diasuhnya seorang diri.

    Seingat saya, tidak sekalipun mereka berhalangan mengajar walaupun ketiganya tergolong sangat sibuk. Dedikasi mereka luar biasa.

    Boleh jadi, saya adalah generasi terakhir yang sempat diajar oleh senior generasi pertama FEUI. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang memilih jurusan Studi Pembangunan (sekarang program studi ekonomi) sangat sarat dengan dimensi teori dan kebijakan pembangunan. Prof Emil Salim mengasuh mata kuliah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Prof Sarbini Somawinata mengasuh mata kuliah Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ada pula mata kuliah Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan yang diasuh Prof Selo Sumardjan dan Prof Kartomo. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diasuh oleh Prof. Dorodajtun Kuntjoro-Jakti. Tak terbilang dosen yang menduduki jabatan eselon I, seperti DR. Dono Iskandar (Keuangan Negara), Ibu Wanda Aswita Mulia (Ekonomi Internasional), Bapak Sri Hadi (Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional), Ibu Kadariah (Evaluasi Proyek), Prof. Sri-Edi Swasono (Pengantar Mikroekonomi dan Pengantar Makroekonomi), DR. Hasudungan Tampubolon (Ekomometrika), Prof Suhadi Mangkusuwondo (Sistem Ekonomi).

    Ciri khas Prof Sumitro sewaktu mengajar adalah mengenaka pakaian sipil lengkap (berjas dan berdasi), sangat necis. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Prof Sumitro merokok Dunhill ketika mengajar di runag 3. Begawan ekonomi Indonesia ini jarang menggunakan papan tulis (kala itu masih menggunakan kapur tulis).

    ***

    Membaca buku ini membuka ingat-ingatan saya akan isi kuliah Prof Sumitro. Yang paling saya ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Kebanyakan negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuatnya diangkat sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammersskjold (hal.171).

    Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Prof Sumitro meluncurkan Program Urgensi Industrialisasi (hal. 197). Di mata Prof Sumitro, industrialisasi tidak sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh. Belakangan, Prof Sumitro mengakui bahwa pandangannya yang terkesan ingin melompat tidak bisa dipaksakan. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara,  Prof Sumitro mengakui bahwa pemikiran Sjafruddinlah yang betul. “Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu.” (hal. xxxix)

    “Prof Sumitro menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ekonomi hanyalah merupakan satu segi saja dari perkembangan masyarakat. Segi-segi lain di luar bidang ekonomi turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perkembangan ekonomi.” Keyakinan itu tidak hanya diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melainkan juga tercermin dari kurikulum FEUI, khususnya jurusan Studi Pembangunan. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib, bahkan untuk semua jurusan. Ditambah dengan bekal mata kuiah teori ekonomi dan ekonomi terapan seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, keuangan negara, administrasi negara, ekonomi kependudukan, mahasiswa telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima mata kuliah lanjutan di tingkat sarjana yang mengupas kebijakan pembangunan seperti Masalah & Kebijakan dalam Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Seminar Perekonomian Indonesia, Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan, dan mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasi.

    Apakah pandangan Prof Sumitro tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Saya sepakat bahwa Prof Sumitro menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI, Sjahrir, yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (hal. 172).

    Perjalanan panjang sebagai pendidik, penulis produktif, dan Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir) dan Menteri Keuangan di Era Soekarno (Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap), serta Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Orde Baru, menjadikan Prof Sumitro sebagai sosok ekonom yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Satu yang tidak dimiliki oleh ekonom mana pun adalah keterlibatannya yang mendalam di partai politik, bahkan sempat terpilih sebagai ketua PSI dalam kongres 1952, dengan selisih satu suara dengan Sjahrir yang tidak hadir dalam kongres itu (hal. 172).

    Ketika kian bersinggungan dengan dunia nyata, langsung menghadapinya dan harus mengambil keputusan, maka pragmatisme bukanlah hal tercela. Pilihan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan teori yang abstrak dan tuntunan ideologi yang kaku. Pilihan-pilihan begitu terbatas dan pertimbangan politik menuntut kompromi, asalkan nilai-nilai intilah yang tidak berubah. Itulah pelajaran dari Prof Sumitro.

    Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkualiahan yang saya ikuti, pandangan Prof Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar.

    Pelajaran

    Banyak pemikiran Prof Sumitro yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, tidak ada jalan pintas atau melompat dalam pembangunan. Rasanya kaidah ini dipegang oleh semua guru besar generasi pertama dan kedua FEUI, setidaknya yang pernah saya nikmati perkuliahannya.

    Kedua, menjadi ekonom harus berwawasan luas dan memiliki landasan filosofi, menguasai teori dengan baik, dan keberpihakan. Prof Sumitro mengingatkan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah political economy. 

    Ketiga, ilmu baru bermakna jika bisa menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan setiap langkah kebijakan didasarkan pada analisis yang kredibel, bukan coba-coba, bukan just do it.

    Screen Shot 2017-09-19 at 08.45.28

    [Foto ditambahkan pada 19 September 2017, pk.20:15]


  • Catatan:

    Hari ini (13/9) saya diundang Bank BCA dalam acara Kafe BCA VII dalam rangka menyongsong Indonesia Knowledge Forum VI, 3-4 Oktober 2017. Tahun ini tema yang digelar adalah “Elevating Creativity & Innovation through Digital Collaboration.”

    Saya diminta mengisi diskusi hari ini dengan judul presentasi seperti tertera pada judul tulisan ini. Acara pagi dan siang tadi dihadiri oleh mahasiswa dan kalangan media.

    Berikut adalah bahan yang saya siapkan dalam bentuk pdf.

    20170913-Kafe_BCA_VII-Ekonomi_digital