Kamis, 3 Juli 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajahmada menyelenggarakan seminar bertajuk “Politik Negara Maritim: Memperkuat Indonesia dalam Konstelasi Global.” Saya diminta menyajikan topik “Ekonomi Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Maritim.” Berikut adalah powerpoint yang saya siapkan untuk acara itu.
Kategori: Ekonomi Politik
1. Buku yg sangat disarankan untuk dibaca: Thomas Peketty, “Capital in the Twenty-First Century.” pic.twitter.com/qC8LTd8c5l 2. Buku ini mengupas sejarah inequality di dunia berdasarkan riset mendalam dgn gunakan data yg blm pernah dipakai dlm penelitian sebelumnya. 3. Dijelaskan dengan gamblang penyebab inequality dan solusinya untuk mewujudkan dunia yg lebih egaliter. 4. AS merupakan negara maju
Perdebatan tentang ada atau tidak ada potensi krisis masih saja berlangsung. Sejumlah kalangan yang paling lantang mengingatkan potensi krisis yang besar belakangan komentarnya berubah 180 derajat, menyatakan tak ada krisis atau potensi krisis. Bahkan ada di antara mereka yang kala itu mengingatkan bisa jadi krisis 2008-2009 bakal lebih parah ketimbang krisis 1998. Berikut sekedar sejumput
Hari ini saya menjadi saksi ahli dari pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi tentang kasus kebijakan pemerintah yang melarang ekspor miniral mentah yang bertentangan dengan Undang-undang No.4/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini unik karena pemohon tidak memohon judicial review atas UU No.4/2009, melainkan atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. Judicial review ke
BERBAGAI KONFLIK REGIONAL MENDATANGKAN KEUNTUNGAN BAGI INDONESIA, TERUTAMA DI BIDANG EKONOMI. Cukup banyak kalangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 akan melambat. Bank Dunia memperkirakan hanya 5,3 persen, lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 5,6 persen. International Monetary Fund (IMF) dan majalah Economist juga memperkirakan pertumbuhan tahun 2014 lebih rendah, yakni 5,5 persen. Demikian
Kalau ada berita dengan judul “Konsumsi BBM Turun: Dampak Kenaikan Harga Ikut Dorong Penurunan,” (Kompas, 30 Januari 2014, hal. 17), kesan yang diperoleh adalah: akibat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, konsumsi BBM turun. Padahal, isi beritanya hanya mengungkapkan bahwa realisasi konsumsi BBM bersubsidi lebih rendah dari kuota yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara
Sejak tahun 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Ironisnya terjadi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bergelar doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Di era pemerintahan SBY pasar domestik semakin dibanjiri produk pangan impor, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, sayur mayur, garam, ikan segar dan ikan asin, daging sapi, bawang, cabai, tapioka.
Impor beras dari Vietnam bikin heboh. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan selama Januari-November 2013 Indonesia mengimpor beras sebanyak 156.386 ton (http://de.tk/VBdKIa). Beras Vietnam yang ditemukan di pasar induk Cipinang serupa bentuk dan rasa dengan beras lokal yang seharusnya hanya boleh diimpor oleh Perum Bulog. Padahal pemerintah sudah kadung sesumbar tahun 2013 tidak ada beras impor. Stok
faisal basri 