Merdeka Bukan untuk Suka-suka


Mari raih kemenangan

Melawan para koruptor

Melawan para pendukung koruptor

Tidak berteman dengan koruptor

Kobarkan perang

Menentang perilaku korup

Yang membuat orang miskin semakin papa

Yang membuat kaum tak berdaya kian terpinggirkan

Yang membuat Negeri kian dibelit utang

Koruptor tak kunjung jera

Menari di tengah derita rakyat

Koruptor hidup berfoya-foya

Sementara petani terkikis daya belinya

Koruptor melarikan hasil jarahannya ke luar negeri

Membuat wajah perekonomian pucat pasi

Hanya ada satu kata

LAWAN

Hanya ada satu tekad

BASMI

Faisal Basri: Waspadai Gejala Dini Penurunan Konsumsi Masyarakat


Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri memastikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun. Bahkan menurutnya, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada kuartal pertama 2017 masih 8,6 persen.
“Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal pertama 2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini,” ujar Faisal di acara Forum Merdeka Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (12/8).
Menurut Faisal, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, ada yang sangat kaya, kaya, berpendapatan menengah, berpendapatan rendah, dan kelompok miskin dan sangat miskin. Bahkan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga amat beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang dan jasa sangat mewah.
“Sangat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai Negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun,” katanya.

Sekali Lagi tentang Daya Beli


Daya beli (purchasing power) merupakan sekedar istilah, bukan teori. Menurut Oxford Dictionary of Economics, puchasing power adalah

“The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, the purchasing power of money goes down.”

Definisi tidak jauh berbeda oleh Investopedia:

“Purchasing power is the value of a currency expressed in terms of the amount of goods or services that one unit of money can buy. Purchasing power is important because, all else being equal, inflation decreases the amount of goods or services you would be able to purchase.”

Istilah purchasing power memiliki arti yang berbeda sesuai konteks. Masih menurut Investopedia, dalam terminologi investasi,  purchasing power adalah

“the dollar amount of credit available to a customer to buy additional securities against the existing marginable securities in the brokerage account.”

Dalam khazanal ekonomi internasional, kita mengenal teori paritas daya beli (purchasing power parity (PPP) theory). Teori ini menjelaskan daya beli suatu mata uang terhadap mata uang lain yang mengaitkannya dengan kemampuan masing-masing mata uang membeli barang dan jasa yang sama. Berikut penjelasan Oxford Dictionary of Economics tentang teori PPP:

“The theory that exchange rates between currencies are determined in the long run by  the amount of goods and services that each can buy. In the absence of transport cost and tariffs, if the price of tradable goods are lower in the one country than another, traders could gain by buying buying goods in the country where they are cheaper and selling in the other one: relative price levels thus determine the equilibrium exchange rate. Not all goods are tradables, and even for tradables transport costs and tariffs mean that prices need not be equal, but the same forces of arbitragelimit their differences, and thus limit the deviations of exchange rates from PPP. An alternative form of PPP says that changes in the equilibrium exchange rate are determined by changes in relative price levels.”

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan merilis data nilai tukar petani (NTP) dengan tujuan untuk menangkap perkembangan tingkat “kesejahteraan” petani di pedesaan. BPS mendefinisikan NTP sebagai berikut:

“Perbandingan indeks harga yg diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, mencerminkan tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar (terms of trade) produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi petani.”

Jika harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik lebih lambat dari harga barang dan jasa yang dibeli petani, ceteris paribus, berarti daya beli petani menurun. Dengan uang yang sama yang diperoleh dari penjualan produk pertanian yang dihasilkan, kian sedikit barang dan jasa yang bisa dibeli petani, baik untuk konsumsi maupun untuk ongkos produksi petani.

Petani bisa membeli lebih banyak kebutuhannya jika produktivitas petani naik dan atau petani melakukan ekspansi lahan tanam.

***

Perbincangan yang marak belakangan ini tentang sinyalemen daya beli masyarakat yang merosot  di tengah data makroekonomi yang tidak mengalami pemburukan sangat boleh jadi disebabkan oleh duduk perkara yang tidak jelas. Jika duduk perkaranya jelas, boleh jadi tidak terjadi anomali antara data makro dan data mikro.

Pihak yang mengatakan daya beli masyarakat merosot bertolak dari kenyataan omzet beberapa outlet penjualan ritel modern dan penjualan sejumlah barang mengalami penurunan. Sudah barang tentu kenyataan itu tidak mencerminkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Lihat Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot dan Data PDB Terbaru dan Daya Beli.

Jika kembali ke definisi pertama yang diperluas, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan turun seandainya peningkatan pendapatan masyarakat lebih lambat ketimbang peningkatan harga-harga umum sebagaimana terefleksikan dari laju inflasi. Pendapatan masyarakat sebagaimana tercermin dari pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu 2013-2016 mengalami kenaikan rerata 9,8 persen. Bahkan pada tahun 2016 kenaikannya tertinggi selama periode itu, yaitu 11,7 persen.

Karena selalu terjadi kenaikan jumlah penduduk, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan nasional. Selama periode 2013-2016, pendapatan nasional per kapita rerata setahun naik sebesar 8,23 persen, dengan peningkatan tertinggi 10,3 persen pada tahun 2016.

Untuk mendapatkan pendapatan nasional riil, kita harus memperhitungkan kenaikan harga dengan menggunakan deflator PDB atau deflator pendapatan nasional. BPS menyajikan data itu. Agar lebih mengerucut pada daya beli, kita gunakan saja indeks harga konsumen yang lazim dipakai untuk mengukur laju inflasi. Ternyata laju inflasi selalu lebih rendah dari pertumbuhan nominal pendapatan nasional maupun pendapatan nasional per kapita, bahkan laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun hingga di bawah 4 persen pada Juli 2017.

inflasi

Pendapatan nasional (national income) telah mengeluarkan pajak tidak langsung.

Pendapatan perseorangan (personal income) diperoleh dari national income dikurangi transfer payments bersih. Jika personal income dikurangi dengan pajak perseorangan, maka didapat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income).

Karena tarif pajak perseorangan tidak naik, maka tidak terjadi tekanan terhadap pendapatan yang siap dibelanjakan atau tidak terjadi tekanan terhadap daya beli karena faktor pajak. Jika pemerintah menurunkan pendapatan tidak kena pajak, barulah daya beli masyarakat menurun.

Selain itu, bisa saja kelompok masyarakat tertentu menikmati peningkatan pendapatan tetapi konsumsinya tidak naik, karena porsi pendapatan yang ditabung meningkat. Kecenderungan demikian terlihat dari peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan sejak Oktober 2016. Jadi penurunan konsumsi bukan berarti daya beli turun, melainkan karena switching ke tabungan.

dpk

Riitel modern dan beberapa barang yang penjualannya turun seperti semen dan pakaian tidak mencerminkan seluruh belanja masyarakat. Terbukti survei Bank Indonesia  terbaru menunjukkan penjualan eceran Juni 2017 meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan total masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, yang tercermin dari  peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2017 sebesar 6,3% dibandingkan Juni tahun lalu.

Tulisan Ari Kuncoro menjelaskan tidak terjadi anomali data mikro dan makro. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi, antara lain karena perubahan gaya hidup kelas menengah-atas.

Oleh karena itu wajar saja terjadi penurunan di sektor tertentu tetapi lebih banyak sektor yang menikmati peningkatan. Analisis Ari Kuncoro ditopang oleh data.

Rilis BPS terbaru menunjukkan, walaupun pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan (tumbuh tapi melambat) dari 5,41 persen pada triwulan I-2017 menjadi 3,94 persen pada triwulan II-2017, selama semester I-2017 subsektor ini tumbuh 5,41 persen–lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sebesar 5,01 persen.

Kelas menengah-atas yang semakin gandrung melancong tampak dari nilai tambah sektor transportasi & pergudangan serta sektor hospitality yang terus tumbuh, bahkan beberapa subsektor tumbuh dua digit.

nt-tranport-hospotality

Tengok pula peningkatan jumlah penumpang dan volume barang yang diangkut yang juga naik relatif tinggi.

transport

Turis mancanegara dan turis domestik juga sangat berperan menggairahkan kedua sektor itu. Sejak 2015 jumlah turis asing telah menembus 10 juta dengan peningkatan dua digit pada 2016 dan diperkirakan berlanjut seperti itu tahun ini. Pada semster I-2017 jumlah turis mancanegara tumbuh 22,42 persen dibandingkan semester yang sama tahun lalu.

turis

Sudah barang tentu tidak semua kenaikan sektor transportasi dan hospitality berasal dari turisme, melainkan juga dari kegiatan bisnis yang terus meningkat. Ikhwal peningkatannya tidak mengakselerasi, itulah yang menjadi tantangan kita bersama.

Indonesia tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, apalagi kalau kurang berkualitas sebagaimana tampak pada perkembangan lima tahun terakhir.

Faisal Basri: Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah, Merosot atau Turun


fb-kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot.

Ia mengatakan, memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal I 2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini.

“Ini ada persoalan semantik semata jadi kalau konsumsi masyarakat sekarang tumbuhnya 4,93 persen dianggap itu lesu padahal masih tumbuh tapi melambat. Berbeda dengan merosot,” kata dia di kantor INDEF, Jakarta, Selasa (8/8/2017)

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen.

Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada kuartal I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. (Baca: Daya Beli Terpuruk, Tetapi Jalan Semakin Macet)

Dia berpendapat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli.

Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Adapun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan.

Ketiga kelompok itu menurutnya, berada di kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat.

Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Strata Masyarakat

Faisal melanjutkan, strata masyarakat 40 persen di tengah (mid-40) dapat dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle.

Menurut dia, dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun.

Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

“Jadi, paling betul daya beli turun dari bottom-40, atau 40 persen rakyat termiskin, Jadi tidak otomatis nasionalnya turun karena 40 persen ini share-nya 17 persen,” kata dia.

Adapun menurutnya masyarakat lower middle juga sudah kena penurunan daya beli gara-gara penyesuaian TDL, “Mereka magnitude-nya besar sekitar 36 persen,” ucapnya,

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di KONTAN dengan judul: “Faisal Basri: Daya beli masyarakat tidak melemah” pada Selasa (8/8/2017)

EditorAprillia Ika
Sumber KONTAN

Sumber: diunduh dari http://kom.ps/AFxzkt

Hal Serius Sri Mulyani, Pandangan Faisal Basri tentang Daya Beli, Ini 5 Berita Populer Ekonomi


JAKARTA, KOMPAS.com – Paparan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen menuai aneka pendapat di kalangan masyarakat. Salah satu sisi, menilai bahwa pertumbuhan tersebut sudah baik.

Di sisi lain, melihat dan waspada bahwa di angka itu terdapat sisi lain adanya pelemahan daya beli.

Sri Mulyani termasuk pihak yang waspada pada paparan angka ini. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, hal yang perlu diwaspadai yaitu tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat pada kuartal II 2017.

Sementara Faisal Basri, memiliki pandangan bahwa memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal I 2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini.

“Tumbuh tapi melambat. Berbeda dengan merosot,” kata dia, Selasa (8/8/2017).

Ulasan para tokoh tersebut mengenai konsumsi masyarakat dan daya beli, menjadi berita yang menarik perhatian pembaca ekonomi Kompas.com.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com yang bisa Anda baca ulang hari ini, Kamis (10/8/2017).

1. Hal Serius Bagi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen pada kuartal II 2017 masih positif. Namun, ia mengungkapkan ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat pada kuartal II 2017.

Pada kuartal II 2017, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95 persen. Padahal dari data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5,07 persen pada kuartal II 2016.

“Kami tetap hati-hati karena konsumsi itu memberikan dampak paling besar terhadap sisi permintaan,” kata perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Baca selengkapnya di sini: Sri Mulyani: Ada Hal yang Harus Kita Perhatikan Serius..

2. Venezuela Menuju Default

Para pengamat menilai, Venezuela akan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi. Hanya saja, negara ini memiliki utang jatuh tempo lainnya dalam waktu dekat.

Kemungkinan Venezuela mengalami gagal bayar alias default sangat besar jika perekonomian negara ini belum juga membaik dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela.

Baca selengkapnya di sini: Selangkah Lagi, Negara Kaya Minyak Venezuela Menuju Default

3. Komentar Faisal Basri Tentang Daya Beli

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen.

Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada kuartal I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik.

Lihat selengkapnya di sini: Faisal Basri: Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah, Merosot atau Turun

4. Ma Huateng vs Jack Ma, Siapa Terkaya?Pimpinan konglomerasi China Tencent Holdings Ma Huateng untuk pertama kalinya menjadi orang terkaya di Asia pada Selasa (8/8/2017).

Ma menggeser posisi CEO Alibaba Group Jack Ma yang sebelumnya bertengger di peringkat pertama daftar orang paling tajir di Asia.

Mengutip Forbes, Rabu (9/8/2017), kekayaan Ma sempat meningkat sejalan dengan peningkatan harga saham perusahaan.

lebih lanjut baca di sini: Digeser Ma Huateng, Jack Ma Tak Lagi Jadi Orang Terkaya di Asia?

5. Pesawat Tanpa Pilot

Menurut UBS, teknologi operasi pesawat yang dikemudikan dengan remote kontrol dapat muncul pada tahun 2025.

Kemajuan yang kemudian muncul sebelum tahun 2030 dapat berdampak pada jet bisnis dan helikopter. Kemudian, akhirnya muncullah pesawat komersial tanpa pilot.

Para analis UBS menyatakan transisi ke penggunaan pesawat tanpa pilot kemungkinan baru akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

Pesawat-pesawat kargo diprediksi akan lebih dahulu menggunakan teknologi tersebut, sementara pesawat komersial yang terakhir.

Simak artikel ini di sini: Pesawat Tanpa Pilot Bisa Bikin Maskapai Irit, tetapi….

 

EditorAprillia Ika
Sumber: Diunduh dari http://kom.ps/AFyANZ

Data PDB Terbaru dan Daya Beli


Hari ini (7/8), Badan Pusat Statistik meliris data produk domestik bruto (PDB) terbaru untuk triwulan II-2017. Ternyata pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 sama sekali tidak beranjak dari capaian triwulan sebelumnya yaitu 5,01 persen.

Dari segi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 adalah konsumsi non-pemerintah (55 persen), yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (private consumption) sebesar 53 persen dan konsumsi LNPRT sebesar 2 persen. Konsumsi rumah tangga naik sangat tipis, dari 4,94 persen pada triwulan I-2017 menjadi 4,95 persen pada triwulan II-2017. Kalau daya beli masyarakat secara nasional turun, niscaya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak akan naik. Jadi, data terbaru memperkuat tulisan sebelumnya berjudul Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot. Walaupun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,49, konsumsi LNPRT tidak membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi karena peranannya dalam PDB sangat kecil, hanya 1,19 persen pada semester pertama 2017.

GDP-exp

Yang cukup menggembirakan adalah peningkatan pertumbuhan investasi, dari 4,78 persen pada triwulan I-2017 menjadi 5,35 persen pada triwulan II-2017. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan investasi tidak pernah setinggi triwulan II-2017. Meskipun demikian, pertumbuhan investasi sebesar itu bekum memadai untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar mendekati target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2014-2019. Apalagi investasi didominasi oleh bangunan (sekitar tiga perempat) sedangkan investasi dalam bentuk mesin hanya sekitar 10 persen.

Tiga komponen pengeluaran lainnya mengalami penurunan pertumbuhan pada triwulan II-2017. Bahkan konsumsi pemerintah mengalami penurunan alias pertumbuhan negatif. Sangat boleh jadi penurunan itu disebabkan oleh pemotongan anggaran untuk mengantisipasi shortfall penerimaan pajak. Pada APBN-P 2017, penerimaan pajak dipangkas sebesar Rp 71 triliun dari Rp 1.499 triliun pada APBN 2017.

Yang juga kurang menggembirakan adalah penurunan pertumbuhan ekspor barang dan jasa dari 8,21 persen pada triwulan I-2017 menjadi 5,76 persen pada triwulan II-2017. Namun kinerja ekspor yang masih positif jauh lebih baik ketimbang 2015 dan 2016 yang pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan impor barang dan jasa pun melambat. Perlambatan pertumbuhan ekspor dan impor mengakibatkan berlanjutnya kecenderungan penurunan derajat keterbukaan perekonomian Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun.

openness-2

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan negatif dialami oleh dua sektor, yaitu sektor listrik & gas serta sektor pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (public administration, defense, and compulsory social security). Kemunduran kinerja sektor listrik & gas kerap dijadikan salah satu hujah kemerosotan daya beli.

Sektor pertanian, kehutanan & perikanan mengalami kemerosotan pertumbuhan paling tajam, dari 7,12 persen pada triwulan I-2017 menjadi 3,33 persen pada triwulan II-2017, namun masih berada di sekitar trend pertumbuhan jangka panjangnya antara 3 persen sampai 4 persen.

Perlambatan pertumbuhan sektor industri manufaktur ternyata berlanjut. Padahal sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam PDB. Tanpa akselerasi industrialisasi, agaknya kian berat untuk membawa perekonomian Indonesia ke “jalur cepat” dengan pertumbuhan 7 persen sebagaimana target RPJM dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi ketika merayakan seabad kemerdekaan pada tahun 2045.

GDP-sector

Sektor-sektor yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB semuanya adalah sektor jasa. Rekor pertumbuhan tertinggi masih tetap dipegang oleh sektor informasi & komunikasi. Sektor ini kembali tumbuh dua digit setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya tumbuh di bawah 10 persen.

Tak ayal, mayoritas sektor jasa yang tumbuh relatif tinggi membuat kesenjangan pertumbuhan antara sektor tradables (penghasil barang) dan non-tradables (penghasil jasa) kembali kian menganga. Bagi Indonesia yang pendapatan per kapitanya masih di bawah 4.000 dollar AS dan mayoritas pekerjanya berpendidikan SLTP ke bawah (termasuk yang tidak pernah sekolah sama sekali), pola pertumbuhan seperti itu dipandang kurang berkualitas dan bakal memperburuk ketimpangan pendapatan. China saja–yang pendapatan per kapitanya sekitar dua kali Indonesia–sumbangan sektor tradablenya masih relatif tinggi.

tradable-nontradable
structure

Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil & sepeda motor ternyata masih mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II-2017 walaupun lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I-2017, tetapi lebih tinggi dari 2015 dan 2016. Sangat boleh jadi, sinyalemen terjadi penurunan omzet perdagangan ritel tidak terjadi secara merata di seluruh jenis atau bentuk perdagangan. [Catatan: omzet adalah nilai nominal perdagangan, sedangkan perhitungan di dalam PDB menggunakan konsep nilai tambah.]

Kunci untuk menjaga agar paruh kedua 2017 tidak mengalami penurunan pertumbuhan adalah menjaga APBN. Tantangan terbesar ialah mencapai target penerimaan pajak pada APBN-P 2017 yang sudah terpangkas Rp 71 triliun dari yang tercantum pada APBN 2017. Pemangkasan ini lebih besar ketimbang perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 60 triliun. Kemungkinan shorfall  dari target yang sudah dipangkas masih cukup besar jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak Januari-Mei. Ditambah lagi hari kerja efektif Juni sangat pendek sehingga kemungkinan besar penerimaan pajak pada bulan itu semakin jauh dari target. Perlu diingat, pada Januari-Mei masih ada amnesti pajak tahap terakhir dan bulan Maret yang secara alamiah menghasilkan penerimaan pajak realtif tinggi. Kedua faktor itu tidak ada lagi sampai akhir tahun 2017.

Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot


Tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada triwulan I-2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini. Rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Senin depan (7/8) hampir bisa dipastikan akan memperkuat kesimpulan tidak terjadi kemerosotan daya beli atau konsumsi masyarakat.

Masyarakat terdiri berbagai kelompok, ada yang sangat kaya, kaya, berpendapatan menengah, berpendapatan rendah, dan kelompok miskin dan sangat miskin. Yang dikonsumsi oleh masyarakat pun amat beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang dan jasa sangat mewah.

Sangat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan. Ketiga kelompok itu merupakan mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Merekalah yang berada di kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Namun, nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat. Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Strata masyarakat 40 persen di tengah (mid-40) bisa dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle. Dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun. Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

Data resmi BPS menyimpulkan secara keseluruhan konsumsi masyarakat secara riil (sudah memperhitungkan kenaikan harga) naik cukup stabil di aras sekitar 5 persen.

Bagaimana gambaran di tingkat mikro? Memang penjualan sejumlah barang dan jasa mengalami penurunan. Penjualan sepeda motor Juni 2017 turun tajam 30 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Selama Januari-Juli 2017 penjualan sepeda motor merosot sebesar 13,1 persen. Namun, kemerosotan penjualan sepeda motor sudah berlangsung sejak 2015. Sebaliknya, sekalipun penjualan mobil anjlok 27,4 persen pada Juni 2017, selama Januari-Juni masih mencatatkan pertumbuhan positif 0,3 persen. Kalau data Juni dikeluarkan, pertumbuhan penjualan mobil Januari-Mei lumayan tinggi, yaitu 6 persen. Kemerosotan penjualan mobil pada Juni bisa dimaklumi mengingat hari kerja efektif bulan itu sangat pendek. Beberapa barang dan jasa juga mengalami kejadian serupa.

Penjualan ritel di beberapa outlet tidak bisa dijadikan indikator penurunan daya beli masyarakat. Selalu ada yang turun, tetapi ada pula yang naik. Ada pula pergeseran ke penjualan online.  

Yang perlu lebih diwaspadai adalah gejala dini penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat, mengingat peranannya dalam PDB sangat dan paling dominan, yaitu sekitar 58 persen (termasuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT.

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan.

Mitos “Negara dengan Garis Pantai Terpanjang Kedua di Dunia Kok Impor Garam”


Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia tidak sepatutnya mengimpor garam jutaan ton setiap tahun. 

Begitulah mitos yang melekat pada banyak orang, tidak hanya di kalangan awam, melainkan juga kerap didengungkan oleh kaum berpendidikan dan pejabat tinggi.

Mitos itu benar adanya jika garam diproduksi di laut, karena dua pertiga luas Indonesia berupa laut.

Masalahnya, garam diproses di darat. Perlu hamparan lahan untuk memproses air laut menjadi garam. Lokasi produksi pada umumnya di pantai. Padahal, pantai bisa pula digunakan untuk kegiatan ekonomi lain seperti hotel dan sarana rekreasi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketimbang untuk memproduksi garam.

Kawasan pantai yang luas tidak otomatis layak untuk usaha garam jika curah hujan tinggi. Selain itu tingkat kelembaban juga menjadi faktor penentu.

Kasus seperti Indonesia juga dialami oleh empat negara lain yang masuk dalam kelompok 10 besar negara dengan garis pantai terpanjang, yaitu Rusia, Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Serupa seperti Indonesia, keempat negara itu bukan merupakan produsen garam terkemuka. Bahkan, Jepang justru merupakan pengimpor terbesar kedua di dunia.

Produsen terbesar di dunia adalah China. Padahal, panjang garis pantainya hanya seperempat dari Indonesia. Amerika Serikat, sebagai produsen terbesar kedua, hanya memiliki garis pantai yang panjangnya hanya sepertiga dari garis pantai Indonesia.

Sekalipun China dan Amerika Serikat berada di urutan pertama dan kedua produsen garam dunia, kedua negara itu juga merupakan negara pengimpor terbesar ketiga dan pertama. Tak ada jargon swasembada walaupun keduanya memiliki garis pantai yang lumayan panjang dan menjadi produsen garam terkemuka.

Mengapa Amerika Serikat dan China butuh banyak garam? Karena kebutuhan garam paling banyak adalah untuk industri. Industri jauh lebih banyak menyerap garam ketimbang rumah tangga. Tengoklah negara-negara pengimpor utama adalah negara industri maju. Di luar Amerika Serikat (urutan pertama), Jepang (ke-2), dan China (ke-3), ada Jerman, Korea, dan Taiwan.

salt

Mengapa India yang panjang garis pantainya hanya di urutan ke-20 bisa menjadi produsen garam terbesar ke-3 di dunia? Karena, sumber produksi garam tidak hanya dari air laut (sea brine), melainkan juga dari air danau (lake brine), sub-soil brine, dan deposit garam tambang (rock salt deposits). Hampir semua garam di Indonesia dihasilkan dari air laut.

himalayan rock salt
usefulinnovation.com
morton salt
mortonsalt.com

Sumber data:

Central Intelligence Agency 2010, The World Factbook 2010, ISSN 1553-8133, Washington, DC, viewed 6th February, 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.

mortonsalt.com