Mengapa Koruptor Makin Banyak Terjerat Operasi Tertangkap Tangan?

Di masa Orde Baru, sangat sedikit koruptor masuk bui. Struktur kekuasaan politik nyaris monopoli. Hanya satu partai politik yang menggenggam kekuasaan: Golkar. Dua partai lainnya, PDI–yang kemudian menjelma menjadi PDI-P–dan PPP. Kedua partai itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengobok-obok kedua partai itu jika mereka sedikit saja melawan. Orde Baru memecah belah internal kedua partai.

Kapasitas institusional di masa Oede Baru sangat rendah. Pemerintah otoritarianlah yang menjadi hukum. Checks and balances tak berjalan. Ditambah dengan persaingan politik yang juga rendah, korupsi bersifat sistemik dan terorganisir. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dikooptasi oleh rezim.

Kini persaingan politik sangat ketat. Partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19 persen kursi di DPR. Agar pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, pemerintah harus merangkul banyak partai.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan DPR hanya 37 persen. Dalam waktu singkat, beberapa partai menyeberang ke kubu pemerintah, sehingga pemerintah didukung oleh 69 persen kursi DPR. Hanya PKS dan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Dengan persaingan politik yang tinggi namun kapasitas institusional tetap rendah, potensi korupsi tentu saja masih tinggi. Hanya saja sekarang peserta korupsinya bertambah banyak.

Banyaknya pelaku korupsi dari berbagai partai menimbulkan masalah bagi koruptor. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian karena dispersi kekuasaan politik sangat tinggi. Pegambilan keputusan harus menyertakan semakin banyak pihak atau kekuatan politik. Ada pertukaran konsesi.

Banyaknya pihak yang terlibat cenderung membuat pembagian rente atau hasil korupsi tidak merata. Yang sedikit memperoleh bagian korupsi cenderung kecewa, lalu membocorkan kesepakatan lewat segala cara. Sehingga, secara alamiah, praktek korupsi bakal cepat terbongkar. Mirip dengan kartel bisnis yang kebanyakan berusia pendek.

Di masa Orde Baru tidak ada KPK dan belum ada media sosial. Kekuatan masyarakat dan media massa dibungkam. Sekarang beda.

Apakah para koruptor tidak menyadari bahwa lingkungan sudah sangat berubah? Kalau mereka menyadarinya, mengapa mereka masih nekat menjadi drakula menghisap darah rakyat? Bahkan mereka berani melawan secara terang-terangan.

Jika orang-orang baik hanya berdiam diri, para koruptor bakal menang. Syukurlah kita tidak tinggal diam. Memang, kita tidak boleh berdiam diri. Para koruptor sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang melawan para drakula, semakin cepat kebenaran akan menang.