Indonesia: Infrastruktur dan Pembangunan

ainfra

Salah satu faktor yang membuat perjalanan ekonomi Indonesia tertatih-tatih dan kerap mengalami kemerosotan adalah ketersediaan infrastruktur. Menurut kajian McKinsey, nilai stok infrastruktur yang memadai rata-rata sekitar 70 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Jika mengacu pada kajian itu, ketersediaan infrastruktur di Indonesia jauh dari memadai, yaitu hanya 30 persen.

ainfrastructure

Keterbatasan infrastruktur menimbulkan konsekuensi yang serius. Pertama, pola pertumbuhan tidak mengikuti pola normal. Sektor penghasil barang (pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur) tidak bisa berkembang secara optimal karena lebih sensitif terhadap ketersediaan infrastruktur ketimbang sektor jasa. Padahal, sebagian besar penduduk di negara berkembang bertumpu pada sektor penghasil barang (tradables).

Lebih khusus lagi, perkembangan industri manufaktur bakal tersendat. Peranannya terhadap PDB turun sebelum mencapai titik optimal, sebelum tuntas di tahapan industrialized. Dengan kata lain, terjadi gejala deindustrialisasi.

Daya saing perekonomian tidak kunjung membaik karena pengusaha yang hendak membangun pabrik harus menanggung ongkos tetap (fixed cost) yang lebih tinggi. Mereka harus membangun pembangkit listrik sendiri (captive power) karena listrik belum menjangkau lokas pabrik. Industri terkonsentrasi di Jawa atau lebih khusus lagi Jabodtabek yang listriknya berkecukupan. Kalaupun harus memiliki pembangkit sendiri, tujuannya untuk cadangan karena masalah keandalan. Juga harus membangun pelabuhan dan jalan sendiri.

Padahal infrastruktur dasar itu sepatutnya disediakan oleh negara.

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Infrastructure. Bookmark the permalink.

2 Responses to Indonesia: Infrastruktur dan Pembangunan

  1. Setuju bang Faisal. Sangat disayangkan Indonesia di masa lalu lebih suka ‘bakar duit’ dengan subsidi BBM, Ribuan trilyun rupiah yang di bakar itu sejatinya bisa menjadi pembangkit listrik ribuan megawatt, jalan raya ribuan kilometer, jalur kereta ribuan kilometer dan banyak pelabuhan. Semoga kedepannya pembangunan infrastruktur ini dapat terus di genjot.

  2. Asal gak kena devaluasi akan tetap jalan terus mas boss……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s