Sebelum menjadi presiden, Jokowi bisa diibaratkan sebagai perusahaan tertutup (pemimpin lokal). Kalau tetap sebagai perusahaan tertutup, Jokowi tak bakal bisa jadi presiden, tetap sebagai pemimpin lokal.

Ketika maju sebagai calon presiden, Jokowi mempersiapkan diri melakukan IPO (initial public offering) di pasar saham, pasar politik nasional. Pemilik saham mencatatkan Jokowi ke Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pengendali adalah PDI-P (19%), PKB (9%), Nasdem (6,7%), dan Hanura (5,3%). Saham selebihnya dimiliki Jokowi dalam bentuk dukungan relawan dan rakyak langsung. Walaupun mayoritas, Jokowi bukan pemegang saham pengendali.

Sebagai perusahaan Tbk., Jokowi tidak bisa leluasa. Harus patuh kepada pemegang saham pengendali. Belum sempat beroperasi sekalipun, pemegang saham pengendali sudah minta bagi-bagi dividen (posisi di pemerintahan). Syukurlah Jokowi memiliki komisaris independen yang bisa mengawasi transaksi politik. Komisaris independen mewakili pemegang saham “minoritas” tetapi memiliki “hak veto”. Mereka itu adalah KPK, media sosial, media cetak, televisi, dan suara rakyat. Ada juga perusahaan Tbk yang jadi kompetitor, namanya Koalisi Merah Putih. Lumayanlah bisa mengimbangi pemegang saham mayoritas.

Sekalipun memiliki saham mayoritas, para relawan dan rakyat pemilih tidak memiliki kekuatan sebagai pengendali. Jika ingin punya daya cengkeram yang lebih kuat, para relawan harus menguasai saham pengendali. Mereka harus masuk ke struktur kekuasaan partai, merebut posisi-posisi kunci di partai, supaya bisa menentukan arah kebijakan partai ke depan.

Intinya, relawan harus bertransformasi dari organisasi tanpa bentuk menjadi organisasi berstruktur dalam bentuk partai baru atau mengambil alih kepemimpinan partai. Negosiasi tidak bisa lagi dilakukan di kakilima (informal) melainkan lewat organisasi politik formal. Jika tidak, ya siap-siap lagi kecewa, kecewa, dan kecewa.

Untuk membantu Jokowi mewujudkan mimpi kita bersama, mau tak mau harus terjadi perubahan komposisi pemegang saham mayoritas atau penambahan pemegang saham mayoritas. Bukan justru meninggalkannya.