Paket Kebijakan untuk Redam Gejolak


Indeks saham (IDX) minggu ini turun 8,7 persen. Untuk year to date turun 3,2 persen, sedangkan year on year masih tumbuh positif 0,2 persen.

Yang parah adalah nilai tukar rupiah. Minggu ini nilai tukar rupiah merosot 4,20 persen. Selama bulan Agustus rupiah merosot 5,25 persen, sedangkan year to date dan year on year  turun masing-masing 10,86 persen dan 12,47 persen. Jika dibandingkan dengan nilai terkuatnya Rp 8.460 pada 2 Agustus 2011, nilai tukar rupiah sudah terkikis sebesar 22,01 persen.

Pidato Presdien kala mengantar RAPBN 2014 di depan DPR tampaknya tak bisa meredam pemburukan tersebut. Tampaknya pemerintah menyadarinya dan pada  Jumat, 23 Agustus 2013, pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan yang lebih terukur untuk menjinakkan gejolak perekonomian, sebagai berikut:

Paket I untuk menekan defisit akun semasa (current account) dan menjaga nilai tukar rupiah, meliputi: (1) mendorong ekspor dengan memberikan deduction tax bagi perusahaan yang mengekspor minimal 30 persen dari produksi; (2) menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam solar dari yang sekarang sekitar 2 persen menjadi 10 persen yang bersifat mandatory agar mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor; (3) meningkatkan tarif PPnBM atas barang impor seperti mobil CBU dan barang bermerek dari yang sekarang 75 persen menjadi 125 persen sampai 150 persen; dan (4) mendorong ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur terkait kuota.

Paket II untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dengan tetap menjaga agar defisit APBN di kisaran 2,4%, meliputi: (1) tax deduction bagi industri padat karya; (2) Relaksasi fasilitas kawasan berikat; (3) penghapusan PPN buku nonfiksi, (4)  Penghapusan PPnBM atas barang yang sudah tak tergolong mewah; (5) menyusun formula UMP untuk mencegah PHK dengan skema kenaikan UMP yang mengacu pada KHL produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan membedakan kenaikan upah minimum UMK, industri padat karya, dan industri padat modal; (6) insentif untuk  jangka menengah berupa addition deduction untuk kegiatan litbang; dan (7) optimalisasi penggunaan tax allowance untuk insentif investasi

Paket III untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi, meliputi: Berkoordinasi dengan BI yang bertanggung jawab dari sisi moneter, sedangkan pemerintah akan meredam harga volatile food dengan  mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan sistem kuota menjadi mekanisme yang andalkan harga.

Paket IV untuk mempercepat realisasi investasi, meliputi: (1) penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Misalnya, perizinan investasi hulu migas dari 69 jenis menjadi hanya 8 perizinan; (2) segera meevisi PP tentang DNI (Daftar Negatif Investasi) yang lebih ramah bagi investor; (3) pempercepat program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, mineral, logam, bauksit, nikel dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance serta percepatan renegosiasi kontrak karya dan PKP2B.

Pemburukan berbagai indikator makroekonomi sebetulnya sudah terjadi cukup lama. Paket yang dikeluarkan minggu ini setidaknya diharapkan bisa menahan pemburukan yang sudah cukup dalam.

Tekanan utama terhadap defisit current account adalah impor BBM. Pemerintah menjawabnya dengan kebijakan menambah porsi biodiel dalam solar menjadi 10 persen dan bersifat mandatory. Yang bisa paling diandalkan adalah biodiesel dari CPO. Tampaknya untuk mewujudkannya tak bisa cepat dalam hitungan 1-2 bulan. Kalaupun ini bisa menurunkan impor BBM (solar), ongkosnya adalah penurunan ekspor CPO. Jadi secara neto tak akan berarti untuk memperbaiki defisit transaksi perdagangan dan akun semasa. Tidak mudah juga dengan serta merta mengubah alokasi CPO untuk biodiesel karena pengusaha sudah menandatangini kontrak penjualan ekspor jangka panjang.

Peningkatan PPnBM atas barang-barang impor bermerek seperti mobil sport CBU juga tak banyak membantu. Jumlah mobil mewah impor hanya bilangan ribuan. Serta merta sirna penghematan impornya dengan akan bertambahnya produksi mobil yang mencapai ratusan ribu karena pemberian  insentif pembebasan PPnBM untuk “mobil murah dan ramah lingkungan”. Produksi mobil tahun ini diperkirakan lebih besar dari tahun lalu dan bisa mencapai 1,2 juta unit.

Yang segera bisa dilakukan adalah mendorong ekspor mineral. Itu pun tak bisa terlalu banyak diharapkan, karena walaupun colume ekspor meningkat, nilainya tak meningkat secara proporsional mengingat harganya sedang menurun.

Pada paket II, sebagian tujuan bisa tercapai, terutama menjaga defisit APBN. Yang lebih pelik adalah persoalan UMP.

Paket III juga bisa terlaksana tanpa banyak hambatan. Biang keladi kenaikan harga daging dan holtikultura memang tata niaga yang buruk dan menimbulkan praktik pemburuan rente.

Sedangkan Paket IV tidak ditujukan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek. Ini berkaitan dengan perbaikan sistem insentif, Hasilnya baru terlihat dua sampai tiga tahun ke depan.

Agaknya dosis paket ekonomi yang baru dikeluarkan belum memadai untuk menjawab persoalan terkini. Kita berharap dosis ditambah dengan mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang lebih menggigit.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Makroekonomi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s