Sesat Pikir Pengelolaan Bandara


bandara-ngurah-rai-bali-e1426338231256

Bandara Ngurai Rai Denpasar/bandara.id

Setelah era otonomi daerah, bermunculan bandara baru di seantero negeri. Indonesia memiliki 683 bandara, terbanyak kesepuluh di dunia. Paling banyak adalah Amerika Serikat dengan 15.095 bandara. Lihat 10 Negara dengan Jumlah Bandara  Terbanyak di Dunia.

Dua Badan Usaha Milik Negara (BMUN) yang mengelola Bandara tentu saja menghadapi keterbatasan dalam megembangkan bandara. PT Angkasa Pura I Persero hanya mengelola 13 bandara di kawasan Timur Indonesia dan PT Angkasa Pura II Persero hanya mengelola 9 bandara di kawasan Barat Indonesia.

Cukup banyak pemerintah daerah menggelontorkan anggaran untuk membangun bandara, misalnya pemerintah Kabupaten Berau (Komisi V DPR Dukung Kemenhub Kelola Penuh Bandara Kalimarau) dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Bandara Blimbingsari Ditargetkan Beroperasi Awal 2016). Kucuran dana juga diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bandara Blimbingsari dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Bandar Udara di bawah naungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, sedangkan Bandara Kalimarau dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Peranan pemerintah pusat adalah mendorong pertumbuhan angkutan udara antara lain dengan membangun dan mengembangkan bandara. Dana bisa dari perpaduan antara dana pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pengelolaan sementara bisa dilakukan oleh UPT atau Satker Kemenhub. Selanjutnya diserahkan ke BUMN yang mengelola dan mengusahakan bandara. Jumlah BUMN pengelola bandara bisa ditambah sesuai kebutuhan. Bisa juga dikelola swasta atau kerja sama swasta dan BUMN.

Namun ada nada ketidakpercayaan Menteri Perhubungan terhadap BUMN pengelola bandara (lihat Menhub: Angkasa Pura tak Becus Kelola Bandara). Bukannya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk membenahi BUMN pengelola bandara, Menteri Perhubungan bersikukuh ingin terus mengelola beberapa bandara yang sudah di bawah kelolaannya (lihat Kemenhub Tegaskan Bandara Komodo tidak akan Dikelola Swasta dan Jonan Tak Akan Serahkan Bandara Kinclong Ke Swasta Atau BUMN). Menteri Perhubungan juga akan mendirikan badan layanan umum (BLU) untuk bandara-bandara yang dikelola Kemenhub.

Ada juga rencana Kemenhub untuk mengambil alih bandara-bandara yang merugi (Kemenhub Siap Kelola Bandara yang Merugi). Jika ditelaah dengan seksama, ada beberapa kendala yang menyebabkan suatu bandara sulit berkembang. Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menurut pengelolanya, sulit dikembangkan karena bersatu dengan lahan milik TNI Angkatan Udara. Beberapa bandara mengalami masalah serupa.

Muncul kesan kuat penyelesaian masalah pengembangan bandara adalah dengan menyerahkan pengelolaan bandara kepada Kemenhub, entah itu bentuknya UPT atau Satker atau BLU. Kemenhublah yang paling superior.

Pemerintah sejatinya tidak mengelola langsung bandara. Nanti muncul kembali raja-raja kecil di berbagai kementerian. Kalau keenakan, nanti kebablasan, ingin terus dalam kepitannya.

Pemerintah boleh saja menjadi pepolor atau berinisiatif membangun bandara baru. Setelah bisa berdiri tegak sebaiknya dilelang atau diserahkan ke BUMN. Dananya digunakan untuk membangun bandara baru. Begitu seterusnya.

Pemerintah pusat kembali ke tugas utamanya menjamin keselamatan penerbangan, membuat standar pelayanan bandara, mengembangkan sistem navigasi penerbangan udara, standar pelayanan perusahaan penerbangan, menyusun sistem transportasi nasional, dan perlindungan konsumen.

Juga membenahi manajemen bandara. Selama ini di bandara banyak raja-raja kecil yang tidak kuasa diatur oleh otoritas bandara. Ada Bea Cukai, ada Karantina, Polisi, Imigrasi, dan kemenhub sendiri. Bukan otoritas bandara yang menentukan frekuensi dan waktu terbang pesawat, melainkan Ditjen Perhubungan Udara, sehingga tak heran pesawat berjejal antre untuk lepas landas.

Semangat itu rasanya sangat melekat pada diri Menteri Perhubungan yang sukses mengelola BUMN kereta Api. Seandainya Pak Jonan diangkat menjadi menteri BUMN, apakah pak Jonan akan bertindak serupa atau berbalik arah sesuai dengan dimana ia berpijak? Tidak boleh lagi mengedepankan kepentingan sektoral.

 

 

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Infrastructure. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s