Capre$/Cawapre$ tidak Na$ionali$?


Catatan:

Tulisan ini dibuat menjelang pemilihan presiden/wakil presiden 2009. Tayang di Kompasiana, 30 Mei 2009. Sejak lama penulis sudah merasa ganjil dengan perilaku penyelenggara negara yang menanamkan kekayaannya dalam mata uang asing. Tulisan ini sekedar melengkapi tulisan-tulisan sebelumnya yang terkait dengan rupiah yang sedang lunglai. Terima kasih banyak telah berkunjung di sini.

**

Warganegara Indonesia tidak dilarang untuk memupuk kekayaan dalam bentuk apa pun sepanjang berasal dari sumber-sumber yang sah atau tidak melanggar hukum, termasuk dalam dollar AS ataupun mata uang asing lainnya.

Namun, rasanya ganjil kalau para petinggi negara dan calon pemimpin bangsa secara sadar memelihara kekayannya dalam bentuk dollar AS. Apalagi kalau dilandasi oleh motif takut kekayaannya merosot karena nilai tukar Rupiah cenderung merosot. Lebih parah lagi kalau motif mereka memegang dollar AS adalah untuk tujuan spekulasi karena nilai tukar Rupiah kerap gonjang ganjing.

Berikut adalah urutan daftar kekayaan Capres/Cawapres dalam Rupiah dan dollar AS sebagaimana yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU):

1. Prabowo Subianto Rp 1,5 triliun dan 7,5 juta dollar AS
2. Wiranto Rp 81,7 miliar dan 378.625 dollar AS.
3. Susilo Bambang Yudhoyono Rp 6,8 miliar dan 246.389 dollar AS
4. Jusuf Kalla Rp 314,5 miliar dan 25.668 dollar AS
5. Boediono Rp 22 miliar dan 15.000 dollar AS
6. Megawati Soekarnoputri Rp 256,4 miliar

Urutan di atas berdasarkan kepemilikan dollar AS terbanyak.

Informasi tersebut memang tidak terinci. Bisa saja kekayaan dollar AS mereka dalam bentuk saham perusahaan miliknya yang berbadan hukum luar negeri. Bisa juga dalam bentuk uang tunai, saham ataupun aset finansial lainnya yang dibeli di pasar modal luar negeri, tabungan dan deposito yang ditempatkan di bank-bank asing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jika harta kekayaan dollar AS mereka kebanyakan dalam bentuk yang kedua (aset-aset finansial) yang tak terkait dengan kegiatan usaha lintas negara, kita patut mempertanyakan derajat nasionalisme mereka. Karena, mereka sudah dan sedang berniat memimpin negeri ini, mengendalikan kebijakan ekonomi, dan memiliki informasi yang lebih dari cukup tentang arah gerakan nilai tukar Rupiah. Mereka harus menjadi panutan.

Keraguan para pemimpin memelihara kekayaannya dalam bentuk rupiah mencerminkan mereka kurang yakin bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang mereka tawarkan atau rancang mampu menstabilkan Rupiah.

Kalau kekayan dalam dollar AS sampai ratusan ribu, rasanya agak ganjil. Uniknya, yang memiliki kekayaan dollar AS sampai ratusan ribu bahkan jutaan seluruhnya adalah pensiunan tentara. Sementara, capres/cawapres yang memiliki sekedar belasan atau puluhan ribu dollar AS adalah dari kalangan sipil. Bahkan di daftar kekayaan Megawati Sukarnoputri sama sekali tak tercantum dalam bentuk dollar AS.

Sejak lama saya meyakini bahwa salah satu sumber penyebab rupiah kerap gonjang ganjing adalah karena perilaku para pejabat tinggi negara yang cinta dollar AS.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s