Mencoba untuk Memahami Indonesia


Gelombang perubahan di lingkungan mondial dan nasional kian terasa menghentak bahtera yang sedang oleng. Penumpang di dalamnya ada yang tetap melanjutkan pesta pora, tak merasakan gulungan ombak yang mulai membasahi palka. Ada yang mulai cemas, ada pula yang terserang mabuk laut. Di sudut sana ada sekelompok penumpang yang masih penuh harap dan berhitung: berapa banyak lagi cadangan makanan dan berapa lama lagi bisa mencapai daratan. Mereka mencari siasat untuk menyesuaikan diri dengan cuaca yang tak ramah agar bisa lebih cepat menggapai pulau terdekat. Syukur mereka masih memiliki kompas penunjuk arah dan sedikit ingat-ingatan dari pengalaman mengarungi samudera luas tak bertepi selama lebih dari 68 tahun.

Saya bertamsil bahwa sekelompok penumpang di sudut bahtera itu adalah kita semua. Kita pula yang harus senantiasa meyakinkan penumpang yang sedang berpesta-pora untuk menghentikan kegaduhan, melahirkan kembali semangat penumpang yang terkikis asa, dan menyodorkan seteguk air sebagai penyegar bagi yang mabuk laut. Kita bercengkerama di sini karena masih punya secercah harapan dan meyakini bahwa pembaruan akan menjadi niscaya seandainya kita sendiri dengan sepenuh hati mau menjadi penggerak perubahan menuju cita-cita bersama sebagaimana didambakan oleh para pejuang pendahulu dan para pendiri Republik yang kita cintai ini.

Sekalipun belum terlalu panjang, pengalaman kita bernegara-bangsa telah membuktikan bahwa kita mampu beberapa kali keluar dari kemelut dan bangkit kembali dari keterpurukan. Kebangkitan kembali bersumber dari kesadaran untuk berubah. Sayangnya, kita kerap mengulangi kesalahan yang sama, sehingga beberapa kali digulung oleh waktu.

Kita tak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan, lalu ditinggalkan oleh waktu. Sumpah serapah kepada keadaan dan pihak lain sebagai sumber petaka tak akan membuat kita punya cukup tenaga untuk melangkah tegap. Sibuk hanya mencari “kambing hitam” adalah tindakan sia-sia yang membuat kita semakin kerdil. Mari kita siasati perubahan agar menjadi kesempatan atau peluang, bukan cuma sebagai ancaman, tantangan, dan bahaya menghadang. Dengan sikap demikian, kita meneguhkan tekad untuk menjadi bangsa yang terbuka, siap mengarungi perubahan dari segala penjuru, menghadapi segala tantangan, ancaman, dan bahaya, serta meraih peluang dan kesempatan yang menyembul dari perubahan tersebut.

Bukankah perubahan ibarat pendulum yang tak pernah berhenti bergerak. Perubahan senantiasa akan kita hadapi sejak lahir hingga akhir hayat nanti, hingga hari penghabisan. Perubahan selalu terjadi baik di dalam diri kita maupun di lingkungan luar kita, mulai dari yang paling dekat hingga yang terjauh. Oleh karena itulah kerap dikatakan bahwa yang kekal hanyalah perubahan itu sendiri.

Dari mana kita mulai melangkah? Agaknya tak berlebihan kalau kita perlu mengenali lebih dalam siapa kita, memahami diri kita terlebih dahulu, memahami yang menaungi kita: memahami Indonesia.

***

Kita patut bersyukur mempunyai modal dasar yang memadai untuk menghadapi gelombang perubahan. Negeri kita memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan kekayaan maritim yang beraneka. Hamparan daratan yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau mengandung kekayaan alam yang lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Potensi pasar dalam negeri tergolong memadai untuk menyerap berbagai produksi barang dan jasa. Keberanekaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, dan budaya menjadi modal berharga, untuk saling melengkapi dan mengisi potensi keunggulan yang berbeda-beda bagi peningkatan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sejauh ini rasanya kita masih belum berhasil mengokohkan Indonesia sebagai nation dalam artian himpunan yang bergerak ke depan, menggapai kemajuan dalam artian yang seluas-luasnya melalui consensus building, dalam upaya untuk melembagakan pembangunan dan menjaga pergerakan jangka panjangnya (the long-term maintenance of maneuverability). Kita masih belum mampu melepaskan diri dari kelabu masa lalu, bahkan sebaliknya, bayang-bayang sosok masa lalu sudah dihadapan kita, siap menghadang himpunan yang sedang menggeliat dan siap bergerak.

Kini tiba saatnya bagi kita untuk memperpanjang dan memperbesar tenaga bagi himpunan yang bergerak untuk maju dan terus maju, munguakkan harapan, dan menabur optimisme baru. Kita harus memecahkan kebisuan nurani dan mencairkan kebekuan asa. Mari kita himpun kekuatan-kekuatan yang selama ini berserakan, menjadikannya sebagai energi yang padu untuk melahirkan kembali Indonesia yang bermartabat, menuju cita-cita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial.

***

Kita telah sangat mengetahui tujuan akhir tempat berlabuh. Namun serasa kita tak semakin mendekat dengan tujuan itu, bahkan sosoknya kian samar-samar. Belum satu pulau terlampaui, kita tergesa mengganti biduk karena merasa tak nyaman. Tak lama biduk baru dipakai, kita melihat biduk orang lain lebih molek, lalu kita menumpang di biduk orang lain itu. Rasa tak puas kembali hinggap, lalu kita bongkar biduk orang lain itu, tetapi kita tak tahu sosok biduk macam apa yang kita kehendaki. Akibatnya, kita tak kunjung kembali berlayar, sementara orang lain sudah hampir sampai ke tujuan.

Penggalan di atas mencerminkan perjalanan bangsa kita yang tak kunjung selesai memilih kendaraan untuk mencapai tujuan. Kendaraan tersebut adalah sistem ekonomi. Yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945, baik yang asli maupun yang telah empat kali diamandemen, ialah istilah “demokrasi ekonomi” sebagai asas dengan penjelasan yang dibuat oleh Soepomo. Undang-undang Dasar 1945 tidak mencantumkan secara tegas sistem ekonomi yang dipilih sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Semua sistem ekonomi, sebagaimana juga sistem politik, azalinya didedikasikan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Selanjutnya, sistem ekonomi maupun sistem politik akan mampu menjaga keberadaannya dan berkelanjutan jika:

1)      Menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari lingkungan internal maupun eksternalnya.

2)      Memiliki kemampuan melekat untuk memperbarui dirinya sendiri dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada nilai-nilai intinya (core values).

3)      Memenuhi sense of justice and sense of equity.

Hingga kini kita masih terus mencari sosok sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai inti yang kita yakini dan yang bisa kita jadikan kendaraan untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sedemikian sangat lugasnya dan sungguh sangat sejalan dengan tujuan dari suatu sistem ekonomi, yakni: mendayagunakan segenap karunia sumber untuk menyejahteraan segenap rakyatnya sehingga bangunan perekonomian kokoh dan mendiri serta mampu menghadapi segala terpaan dari lingkungan dalam dan lingkungan luar.

Sayangnya selama ini kita terlalu banyak disibukkan dalam proses pencarian yang tak kunjung berakhir. Yang terjadi ialah uji-coba tak berkesudahan, berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Ke titik tengah pun tidak.  Bandul atau pendulum tak bergerak dinamis, hanya sekali berayun ke kiri lalu berhenti, dan setelah masa tertentu yang relatif panjang, pendulum berayun ke ekstrem lain dan kembali berhenti di situ. Jangan-jangan kita tak tahu apa yang kita cari dan tuju.

Kita lebih banyak meniru, tapi tanpa konsistensi. Yang kita ambil cuma kulit-kulitnya saja, tanpa jiwa dan prasyarat-prasyaratnya. Karena cara yang ditempuh seperti itulah yang mungkin membuat proses pembangunan selama ini menghasilkan pola yang discontinuum atau terpatah-patah. Tatkala kita menyadari hasil yang didapat semakin jauh dari apa yang kita idealkan, serta merta kita menyalahkan pihak luar. Bukankah seharusnya kita lebih bercermin pada diri sendiri.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif lengkap, jumlah penduduk yang menjanjikan potensi pasar besar, serta karakteristik sosial budaya yang unik, sudah barang tentu kekuatan-kekuatan dunia selalu menatap kita, mencari celah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bumi Indonesia, baik keuntungan politik maupun ekonomi. Adalah sesuatu yang lumrah kalau mereka mengembangkan berbagai skenario terhadap kita, termasuk melakukan berbagai bentuk konspirasi untuk melemahkan kita.

Namun, semuanya pada akhirnya berpulang pada kita sendiri. Sebagai negara berdaulat, kita memiliki hak penuh untuk mengatur diri kita sendiri dengan cara-cara yang beradab dan dan menjunjung tinggi kewajiban internasional kita sebagaimana tercermin di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Saatnya kita merumuskan dengan lebih rinci tentang pilihan kita. Kalau kita sepakat bahwa apa pun sistem kita pilih harus bersumber pada keotonomian dan pasar, maka harus dipastikan bahwa sistem tersebut ditopang oleh fondasi yang kokoh yang mengakar pada nilai-nilai inti yang harus terhadirkan tanpa kompromi. Karena, kemajuan ekonomi ditentukan oleh kualitas dari institusi-institusi yang menopang keotonomian dan keberadaan pasar.

***

Kalau kita memilih sistem pasar, maka harus dipastikan bahwa bukan sistem pasar bebas yang kita acu. Kalau kita memilih sistem pasar, tak berarti kita melemahkan peran negara, melainkan sebaliknya harus semakin kokoh. Pasar dan negara bukanlah pilihan “ini atau itu” (either or).

Bagaimana mungkin kita mengembangkan pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan seandainya kita cuma sibuk menegasikan gagasan yang tak sepenuhnya kita pahami. Tak pula kita akan menjadi kampiun sejati dengan cara gegabah melabelkan pihak yang berbeda pemikiran sebagai libertarian atau sebaliknya komunis/sosialis; atau karena kita merasa di kubu kiri lalu pihak lawan kita pandang di kubu kanan.

Sama seperti demokrasi yang banyak dicerca sebagai sistem yang buruk namun pilihan-pilihan lain ternyata lebih buruk lagi, sistem pasar pun bukanlah sistem yang sempurna namun sistem lainnya ternyata lebih banyak mengandung kelemahan. Sejauh ini, dan agaknya memang sesuai dengan hukum alam, tak ada kendaraan yang lebih baik dari pasar untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan kesadaran demikian, mari kita membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan.

Hakekat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dari sini muncul keberagaman dan spesialisasi sehingga menyuburkan pertukaran (exchange) atau transaksi. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan mondial. Transaksi tak lain merupakan perwujudan dari interaksi antarmanusia dengan segala keberagaman dan kelebihannya masing-masing. Perbedaan merupakan refleksi dari keberadaan manusia—yang membedakannya dengan mahluk-mahluk lain—dengan free will yang diperolehnya dari Sang Pencipta. Adapun hasil dari transaksi atau interaksi tersebut adalah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagaimana dijanjikan oleh prinsip keunggulan komparatif (comparative advantage).

Kesejahteraan sosial terwujud melalui tercapainya kemakmuran (prosperity) yang berkeadilan (justice). Demokrasi adalah prasyarat terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Pembangunan tidak boleh lagi memisahkan di antara keduanya, melainkan harus padu (built in) di dalam strategi dan setiap kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Orde Baru mengedepankan jargon “Pembangunan ekonomi yes, politik no,” sebagaimana dikenal di dalam kerangka pemikiran developmental state yang kerap dipraktikkan oleh rezim-rezim otoriter di negara-negara berkembang. Pengejawantahannya tercermin dari trilogi pembangunan (pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan). Ketiganya bercampur baur di dalam satu wacana, yaitu wacana ekonomi. Dengan demikian tampak sekali bahwa memang wacana politik cenderung dikebiri.

Kokohnya bangunan kemakmuran ditopang oleh kualitas dari tiga pilar yang melandasinya, yaitu: pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi. Pilar pertumbuhan merupakan sisi penawaran (supply side) yang keberlangsungannya ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Ketiga faktor ini diramu oleh pengusaha untuk menggerakkan roda produksi. Mereka terdiri dari pengusaha kecil, menengah, maupun besar. Bangun usahanya bisa berupa koperasi, swasta, ataupun badan usaha milik negara (BUMN). Para aktornya bisa pula dikelompokkan ke dalam sektor tradisional dan sektor modern atau sektor informal dan sektor formal.

Sosok perekonomian dan dinamika pertumbuhan bisa pula ditinjau secara sektoral sebagaimana dapat ditelaah dari struktur produksi suatu perekonomian. Baik struktur produksi maupun komposisi para aktornya selalu mengalami perubahan sejalan dengan pergeseran pada komposisi faktor-faktor produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan teknologi.

Tinjauan spatial akan melengkapi pemahaman terhadap sosok perekonomian secara lebih lengkap. Dari tinjauan ini tergambarkan persebaran kegiatan ekonomi berdasarkan lokasi: antarpropinsi, Jawa vs. luar Jawa, atau Kawasan Barat Indonesia vs. Kawasan Timur Indonesia.

Peningkatan daya pertumbuhan membutuhkan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itulah perspektif pengembangan daya pertumbuhan selalu ditempatkan dalam kerangka jangka panjang. Dengan perkataan lain, upaya untuk melakukan perubahan struktural terhadap komposisi sektoral dan spatial maupun para aktornya tak bisa dengan jalan pintas.

Pilar kedua dari kemakmuran adalah stabilitas ekonomi. Rezim Orde Baru juga menekakan pentingnya stabilitas sebagaimana tergambarkan pada trilogi pembangunan, namun penekanannya lebih pada stabilitas keamanan. Faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi lazimnya dikelompokkan ke dalam sisi permintaan (demand side), seperti: komponen-komponen konsumsi privat (private consumption), investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor; yang saling berinteraksi melalui variabel-variabel nilai tukar, suku bunga, dan tingkat harga. Komponen-komponen maupun variabel-variabel tersebut bisa dipengaruhi dalam kurun waktu yang relatif cepat. Karena itu sisi permintaan ini diperlakukan dalam perspektif  keseimbangan jangka pendek.

Pilar ketiga, yaitu efisiensi, merupakan proses yang menentukan apakah proses interaksi antara sisi penawaran dan permintaan berlangsung secara optimal. Sisi penawaran akan menggeliat dengan topangan kokoh seandainya didasarkan pada pola keunggulan komparatif sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien. Sementara itu sisi permintaan akan menunjukkan sosok yang dinamis dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Agar ketiga pilar tersebut menghasilkan suatu bangunan ekonomi yang kokoh, maka dibutuhkan arena kelembagaan (institutional arena) yang memungkinkan seluruh elemen dari sisi penawaran berinteraksi dalam suatu irama yang harmonis. Jika pada suatu orkestra keharmonisan ditentukan oleh seorang dirijen, maka harmoni dalam segala pergerakan di sisi penawaran dan permintaan serta interaksi di antara keduanya yang menjamin efisiensi ditentukan oleh signal yang disampaikan oleh pasar. Pasar inilah yang merupakan institutional arena.

Sebelumnya dikemukakan bahwa kemakmuran harus seiring dan seirama dengan keadilan. Terwujudnya keadilan juga ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu: kebebasan individu (freedom), tertib sosial (social order), dan pemerataan  (equity). Adapun institutional arena untuk menjamin kokohnya bangunan keadilan adalah good governance. Jika pasar merupakan kendaraan terbaik untuk mewujudkan bangunan kemakmuran, maka good governance bisa diibaratkan sebagai pengemudi yang handal dari kendaraan tersebut.

Seandainya sosok kedua bangunan di atas sudah terbentuk, maka akan terjadi suatu sinergi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (community). Tak akan ada lagi tempat bagi kebijakan yang mengatasnamakan demi kepentingan nasional tetapi dalam kenyataannya hanya menguntungkan orang per orang atau sebaliknya.

***

Tak pelak lagi, tantangan Indonesia ke depan ialah menempatkan manusia sebagai titik pusat pembangunan. Tiga pilar yang harus diperkuat ialah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan teknologi informasi. Di ketiga bidang ini Indonesia jauh tertinggal. Perhatian pemerintah masih sebatas retorika politik.

Tantangan berikutnya ialah mewujudkan mekanisme pasar yang berkeadilan. Kita menyadari bahwa sistem politik apapun membutuhkan mekanisme pasar yang proper yang berakar pada nilai-nilai persaingan yang berperadaban.

Pasar bukanlah sosok yang berdimensi tunggal. Paham Neoliberal hanya menekankan pada satu sisi saja, yakni market creating, hanya mengedepankan jargon-jargon seperti liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi yang memang bermuara pada fungsi pasar sebagai market creating sematadengan topangan financially driven capitalism. Padahal mekanisme pasar yang bisa berjalan dengan patut dan berkeadilan menuntut pula hadirnya tiga pilar lainnya, yakni market regulating, market stabilizing dan market legitimizing.

Fungsi market regulating berperan sebagai jaring-jaring pengaman untuk menjamin agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, menghindarkan praktik-praktik monopoli yang mengikis daya beli masyarakat dan menimbulkan deadweight loss, serta mengikis praktik-praktik kolusi yang dilakukan oleh segelintir pengusaha besar.

Adapun fungsi market stabilizing ialah untuk menjamin agar dinamika di pasar bisa meredam fluktuasi dan volatilitas yang tak terkendali. Tanpa fungi market stabilizing agaknya pengusaha-pengusaha kecil tak akan mampu menjaga kelangsungan produksi dan komsumen akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi.

Sementara itu fungsi market legitimizing diperlukan agar kelompok-kelompok masyarakat marginal tetap memperoleh akses masuk ke pasar dan memperoleh jaminan sosial seandainya dihadapkan pada risiko yang tak mungkin mereka atasi sendiri.

Jika mekanisme pasar ditopang oleh keempat pilar ini maka niscaya kesejahteraan sosial bisa terwujud dan suatu sistem bisa bertahan dan selalu memperbarui dirinya karena memenuhi sense of justice dan sense of equity.

Akankah hiruk pikuk politik menjelang pemilu dan pemilihan presiden menghasilkan energi perubahan mendekati cita-cita yang kita dambakan?

***

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s