Inkonsistensi RAPBN 2014

Sore ini Presiden menyampaikan pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2014 di tengah perkembangan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan sebagaimana tercermin pada tulisan wp.me/p1CsPE-fb.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sulit mencapai 6 persen. Katakanlah hanya bisa 5,9 persen. RAPBN 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi  sebesar 6,4 persen. Harus ada upaya ektra keras untuk mencapainya.

Di tengah kecenderungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh melambat, maka kebijakan untuk meredam perlambatan yang sepenuhnya dalam kendali pemerintah adalah APBN. Sayangnya sinyal itu tak tampak di RAPBN 2014.

Belanja pemerintah hanya naik 5,3 persen, dari Rp 1.726 triliun di APBN-P 2013 menjadi 1.817 triliun di RAPBN 2014. Dengan asumsi inflasi di RAPBN 2014 sebesar 4,5 persen, berarti pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya 0,8 persen.

Indikator lain yang menunjukkan RAPBN cenderung tidak antisiklikal adalah defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5 persen dibandingkan dengan defisit APBN-P 2013 sebesar 2,4 persen. Ini suatu penurunan yang relatif tajam

Ketiga, pemerintah justu menggenjot pajak. Nisbah pajak (tax ratio) akan dinaikkan dari 12,2 persen di APBN-P 2013 menjadi 12,6 persen di RAPBN 2014. Lazimnya, untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, khususnya investasi, pemerintah lebih gencar memberikan insentif pajak, sehingga tingkat penerimaan pajak cenderung tetap atau tidak naik secara berarti.

Keempat, kalau pemerintah ingin menciptakan stimulus untuk lebih menggairahkan perekonomian dan tingkat pajak tak digenjot, maka konsekuensinya peningkatan defisit akan ditutupi dengan menambah tingkat utang (debt to GDP ratio). Nyatanya tingkat utang pun ditargetkan turun.

Apakah dengan gambaran di atas pertumbuhan ekonomi bisa mencapai setidaknya 6,4 persen sebagaimana yang ditargetkan? Masih ada celah. Yang paling memungkinkan adalah mendorong agar investasi asing masuk lebih deras. Tetapi, untuk mewujudkannya, banyak variabel yang di luar kendali pemerintah. Oleh karena itu, agak mengherankan melihat postur RAPBN 2014 ini. Signal yang disampaikan Presiden tak meyakinkan untuk membawa perekonomian Indonesia bisa tumbuh 6,4 persen.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Makroekonomi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s