Kategori: Analisis Ekonomi Kompas

Penguasa Terlena, Rupiah Sengsara


Semakin banyak orang, ekonom sekalipun, membandingkan keadaan sekarang dengan krisis tahun 1998. Bayang-bayang masa krisis yang kini paling menyembul sangat boleh jadi adalah defisit akun semasa (current account/transaksi berjalan) yang sudah berlangsung selama tujuh triwulan berturut-turut dan mencapai puncak pada triwulan II-2013 ketika defisit membubung jadi 9,8 miliar dollar AS atau setara 4,4 persen dari

Lanjutkan membaca

Ekonomi Suram Jelang Lebaran


Menyongsong lebaran tahun ini dibalut mendung berita ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2013 turun menjadi di bawah 5 persen, pertama kali dalam 10 triwulan terakhir, dan penurunan keempat kali berturut-turut sejak triwulan II-2012. Subsektor pertanian pangan hanya tumbuh 0,78 persen tatkala permintaan bahan makanan meningkat selama bulan puasa. Hal inilah yang tampaknya melambungkan harga cabai dan

Lanjutkan membaca

Berulang Kali Menyia-nyiakan Momentum


Nafsu politik menyongsong pemilihan umum 2009-lah yang membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga Premium sampai tiga kali dalam rentang waktu yang sangat singkat, dua kali pada Desember 2008 dan sekali pada Januari 2009. Tiga kali penurunan harga ini membuat harga Premium yang sudah sempat bertengger pada Rp 6.000 per liter kembali ke posisi harga

Lanjutkan membaca

Menghadapi Kondisi Bergejolak*


Perekonomian Indonesia sudah berulang kali mengalami gejolak. Yang terjadi pertengahan tahun ini tak seberapa dibandingkan dengan keadaan pada akhir tahun 2008. Kala itu nilai tukar rupiah melorot ke titik terendah, Rp 12.400 per dollar AS. Inflasi menembus dua digit di kisaran 12 persen selama Juli-November 2008. Cadangan devisa pada November 2008 masih sekitar separuh dari

Lanjutkan membaca

Kenaikan Harga Versus Tuntutan Masyarakat*


Sudah lama ada keputusan politik untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun 2003, kecuali untuk minyak tanah bagi keperluan rumah tangga. Keputusan politik itu, yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), mensyaratkan penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap. Karena pemerintahan terdahulu “enggan” membuat keputusan yang tak populer di mata rakyat, pelaksanaannya

Lanjutkan membaca