faisal basri

Agaknya tidak memadai untuk menelaah persoalan nikel sekedar dengan menggunakan analisis teknis bisnis atau teknis ekonomi. Tulisan berikut mencoba untuk menguraikan lingkungan eksternal atau lingkungan strategis yang mewarnai keberadaan smelter nikel di Tanah Air tercinta.

***

MENGULIK KEBERADAAN SMELTER NIKEL: LINGKUNGAN STRATEGIS

(Faisal Basri)

Terima kasih banyak kepada Saudara Septian Hario Seto dan Mas Yustinus Prastowo yang telah menanggapi tulisan saya. Baru tiga orang saja menyampaikan pandangannya, persoalan kehadiran smelter nikel dari negara China kian terang benderang. Apatah lagi kian banyak pihak yang mengetahui persoalan ini bersedia bersuara, insya Allah publik bakal bisa memahami duduk perkaranya dan proses perumusan kebijakan akan lebih baik lewat saling koreksi demi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. 

Konteks Suprastruktur

Kehadiran smelter nikel tidak berada dalam ruang hampa. Oleh karena itu tidak cukup menganalisisnya secara teknis ekonomi atau teknis bisnis. Tidak hanya sebatas lingkup nasional, melainkan juga menyangkut dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Bukan lagi sekedar isu nasional, tetapi juga telah merambat sebagai isu global, melibatkan berbagai negara dan lembaga internasional. Pendekatan ekonomi politik agaknya lebih tajam untuk membedah keberadaan smelter nikel di Indonesia.

Kepentingan nasional yang hakiki menjadi acuan. Sebagai negara berdaulat kita tidak sudi diintervensi oleh pihak luar. Namun, kita menentang nasionalisme sebagai kedok untuk membungkus kepentingan pribadi (vested interest) atau kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Kalau dalam tulisan ini dan sebelumnya saya menyebut China, amat jelas bahwa yang dimaksud adalah China sebagai entitas negara. Jadi tidak ada terkandung sentimen ras sama sekali. China dalam obyek tulisan ini bukan saudara kita sebangsa setanah air yang beretnis Tionghoa. Tak sedikit pengelola tambang bijih nikel adalah saudara kita yang kebetulan etnis Tionghoa, bahkan beberapa di antaranya merupakan sahabat saya. Tidak kebetulan kalau saya sudah lama menjadi salah seorang tim pakar di organisasi INTI (Indonesia Tionghoa). Semoga penegasan ini memupus kekhawatiran sahabat saya, Mas Yustinus Prastowo, bahwa sebutan China bisa menyulut sentimen rasial. 

Kinerja Ekonomi

Gempita dan deru pembangunan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sungguh luar biasa. Tak heran jika investasi paling dikedepankan. Kebijakan hilirisasi yang menjadi unggulan membuat istilah industrialisasi meredup. Makna hilirisasi dan industrialisasi hampir setali tiga uang. Bedanya, hilirisasi bertujuan untuk mengolah sumber daya alam agar bernilai tambah kian tinggi —tidak semata-mata keruk jual, tebang-jual atau petik-jual. Ada pun industrialisasi bermakna lebih luas, tidak sebatas mengolah sumber daya alam. Industrialisasi bertujuan memperkuat struktur industri agar kokoh, berkelanjutan, berdaya saing, mengembangkan budaya industri (tidak sekedar membangun pabrik), memperbanyak porsi pekerja formal, membangun kelas menengah yang mumpuni, mempercepat transformasi perekonomian, serta mengurangi ketimpangan berbagai dimensi. Keberhasilan industrialisasilah yang merupakan salah satu prasyarat penting agar suatu negara terhindar dari middle income trap dan mampu menggapai status negara maju, bukan sekedar negara berpendapatan tinggi.

Data resmi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir justru mengalami perlambatan, tak beranjak dari kisaran lima persen –jauh dari target 7 persen pada pemerintahan Jokowi periode pertama dan 6 persen pada periode kedua.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penurunan laju pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Padahal hampir segalanya telah ditempuh. Tak tanggung-tanggung, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ketua BKPM sekaligus menyandang jabatan sebagai Menteri Investasi, dan pembentukan Satgas Percepatan Investasi. Telah hadir pula Omnibus Law, undang-undang sapu jagat yang bertujuan untuk mengenyahkan segala hambatan investasi, serta sejumlah insentif dan fasilitas istimewa untuk menarik investasi. Bahkan Presiden menyempatkan datang ke kantor pengusaha kelas kakap dunia.

Bukannya meroket, justru pertumbuhan investasi semakin melambat. Pada semester pertama tahun ini investasi (pembentukan modal tetap bruto) hanya tumbuh 3,3 persen.

Sekalipun porsi investasi dalam PDB turun, namun masih tergolong relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dengan porsi investasi dalam PDB yang sudah turun di sekitar 28 persen dewasa ini, pertumbuhan ekonomi sejatinya bisa lebih tinggi asalkan pemerintah berhasil menekan ICOR (incremental capital output ratio) yang melonjak tajam selama pemerintahan Jokowi. ICOR yang tinggi mencerminkan investasi tidak efisien akibat praktik mark-up dan korupsi, penunjukan langsung dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah, perencanaan yang lemah, serta buruknya manajemen proyek.

ndikasi korupsi semakin marak terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang memburuk. Skor IPK pada 2022 turun tajam dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022, sehingga mundur kembali ke pencapaian delapan tahun sebelumnya (2014).

Ternyata, kualitas investasi pun buruk. Sekitar tiga perempat pembentukan modal berwujud bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen saja selama lima tahun terakhir. Bangunan semata tidak menghasilkan output fisik tanpa kehadiran mesin dan peralatan. Tidak pula mendorong ekspor barang.      

Perbandingan dengan negara-negara Asia menggambarkan kualitas investasi kita yang lemah dalam menggerakkan industrialisasi. Kandungan teknologi dalam pembentukan modal relatif rendah sehingga tidak terjadi peningkatan produktivitas secara berarti. 

Pemerintah menggencarkan hilirisasi. Sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus bermunculan. Namun, industrialisasi terus saja memudar. Pertumbuhan sektor industri manufaktur selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB sejak 2005 hingga kini, kecuali pada 2011. 

Akibatnya, peranan industri manufaktur dalam PDB meluncur hingga titik terendah pada 2022, tinggal 18,3 persen. Tampak pada peraga di bawah bahwa kemerosotan di Indonesia paling tajam dan persisten. 

Kemerosotan relatif industri manufaktur berimplikasi pada penurunan tax ratio hingga hanya mencapai satu digit, peningkatan pekerja informal yang telah mencapai 60 persen pada 2023, dan kemerosotan total factor productivity.

Lingkungan strategis seperti itulah yang dihadapi oleh dunia usaha, termasuk keberadaan industri smelter nikel. Ditambah lagi dengan kemunduran demokrasi. Baik Democracy Index versi Economist Intelligence Unit maupun V-Dem Report menunjukkan peringkat Indonesia merosot tajam dalam dua tahun terakhir.

Sejalan dengan penurunan indeks demokrasi, checks and balances meredup. Conflict of interest kian kasat mata di pusaran inti kekuasaan. Batas antara penguasa dan pengusaha kian pudar, sehingga menyuburkan oligarki.

Di tengah dinamika lingkungan strategis seperti itu, smelter nikel hadir. Polemik keberadaan smelter nikel dan sejumlah kebijakan kontroversial tentu saja bukan sekedar fenomena bisnis atau ekonomi.