Pak Menko, Jangan Berfantasi Soal Rupiah


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 12

Apa pengaruh terdampaknya warga negara Indonesia dengan virus Corona terhadap ketahanan ekonomi Indonesia? Simak penjelasan lengkap dari Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV

Selengkapnya, tengok di video ini.

Versi tulisan telah hadir di blog ini dengan judul Nasib Rupiah: Antara Fantasi dan Fakta.

[Judul diubah 5 Maret 2020, pk.20:32]

Pak Jokowi, Bukan Kufur Nikmat Tapi Kue Ekonomi Belum Merata (Video)


Ekonomi Politik Faisal Basri – Cokro TV, Episode 11

Ekonomi Indonesia memang berada di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Tapi apakah ini sepenuhnya berita baik? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa disaksikan di video ini.

Versi tulisan bertajuk Indonesia Ranking 7 Dunia telah lebih dulu hadir di blog ini.

Memacu Ekonomi seperti Pelari Zohri


Ekonomi Politik Faisal Basri – Cokro TV Episode 10

Apa hubungan pelari Lalu Zohri dengan perkembangan ekonomi Indonesia? Pelajaran apa pula yang dapat diambil darinya? Simak penjelasannya dari Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV.–Redaksi Cokro TV

Bisa disaksikan di sini

Vesi tulisan berjudul Omnibus Law: Belajar dari Sprinter Lalu Muhammad Zohri sudah muncul sebelumnya di blog ini.

Transkrip

Salam jumpa lagi, Sahabat Cokro TV.

Kisah Lalu Muhammad Zohri menjadi sprinter tercepat Indonesia sepanjang masa agaknya bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, juga bagi bangsa ini dalam meniti jalan menuju negara berkemajuan dan berkeadilan. 

Anak jatim piatu yang lahir 1 Juli 2000 ini dibesarkan di rumah gubuk berukuran 7X4 meter di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rumahnya berdinding papan dengan tempat tidur beralaskan tikar lusuh tak berkasur.

Latihan berlari tanpa sepatu, dengan asupan gizi seadanya. Ketika mengikuti lomba pertama kali, kakak kandungnya tak kuasa membelikan Zohri sepatu lari. Untunglah ada sang guru, Rosida, guru olahraganya di SMP Negeri 1 Pemenang, Rosida, yang tulus ikhlas membelikan sepatu agar Zohri lebih bersemangat mengikuti lomba.

Zohri menapaki karirnya dari pelari kampung. Dalam segala cuaca, ia berlari sehabis shalat subuh. Berlari, berlari, berlari setiap ada kesempatan, setiap hari. Lomba demi lomba dia lakoni, dari tingkat terendah. satu demi satu anak tangga dia langkahi sampai kemudian menjadi pelari nomor 100 meter tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia pada 11 Juli 2018

Rekor demi rekor dia pecahkan setelah itu, kian mendekati 10 detik. Di Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, Zohri mempertajam rekor menjadi 10,13 detik pada 22 April 2019. Belum genap sebulan, akhirnya ia berhasil mencatatkan waktu 10,03 detik dalam ajang Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019, yang nyaris tidak bisa dia ikuti karena ada ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Namun pada akhirnya panitia mngizinkan Zohri untuk berpartisipasi di ajang ini. Walaupun hanya menduduki posisi ketiga, ia lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 karena menembus batas waktu 10,05 detik yang jadi persyaratan untuk ikut dalam olimpiade

**

Memacu ekonomi juga mirip kisah Zohri. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, syaratnya harus disiplin lewat perencanaan yang apik. Untuk menjadi sprinter yang tangguh, pembentukan otot harus optimal seperti binaragawan. Otot-otot dalam ekonomi ialah sektor-sektor dalam perekonomian. Semua sektor harus tumbuh serasi: sektor penghasil barang harus kompetitif, bisa bersaing di pasar internasional dan di pasar domestik dengan produk impor. Sektor jasa turut mendukung sektor barang.

Namun, ada satu lagi syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu jantung harus prima. Jika detak jantung terganggu atau lemah, baru berlari 50 meter sudah ngos-ngosan, bahkan bisa terkapar sebelum menyentuh garis finish

Jantunglah yang menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh secara merata, sehingga seluruh organ tubuh berfungsi secara maksimal.

Jantung ekonomi adalah sektor keuangan. Sampai sekarang sektor keuangan Indonesia masih sangat lemah. Perbankan sebagai pilar utama sektor keuangan hanya mampu memompakan darah 42,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kemampuan itu tidak sampai separuh kemampuan kebanyakan negara ASEAN dan Emerging Markets lainnya, bahkan lebih rendah dari Myanmar sekalipun.

Kemampuan jantung Indonesia memompakan darah ke sekujur perekonomian belum kunjung pulih dari kemampuan sebelum krisis yang sempat mencapai 62,1 persen.

Sudah enam bulan terakhir pertumbuhan kredit hanya satu digit. Dengan pertumbuhan kredit perbankan serendah itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terbentur di sekitar lima persenan saja.

Sektor keuangan lainnya menghadapi hal serupa. Asuransi, khususnya asuransi jiwa, yang merupakan sektor keuangan nonbank yang tergolong besar, sedang mengalami masalah besar. Belum ada tanda-tanda penyelesaian tuntas kasus Jiwasraya dan Asabri. Malahan ada kemungkinan merembet ke perusahaan asuransi lainnya.

Sejumput harapan dari fintek seperti peer to peer lending yang tumbuh sangat pesat. Namun, karena peranannya masih teramat kecil, butuh waktu relatif lama untuk meningkatkan detak jantung perekonomian.

Sejauh ini belum ada langkah nyata untuk memperkokoh jantung utama perekonomian. Omnibus Law tidak menyentuh sama sekali kelemahan ini, padahal itu merupakan salah satu persoalan paling mendasar mengapa pertumbuhan anteng di lima perseran.

Dalam dunia olahraga, banyak atlet yang mengambil jalan pintas dengan melakukan doping. Praktik ini amat berbahaya bagi kesehatan atlet itu dan merupakan tindakan tidak terpuji, tentu saja.

Perekonomian juga tidak sepatutnya dipacu dengan doping, karena membahayakan bagi perekonomian itu sendiri dan tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.

Jangan tempuh jalan pintas itu dengan menyajikan menu omnibus law. 

Terima kasih, sampai jumpa.

Pak Jokowi, Mosok Pajak Indonesia Mau Disamain dengan Singapura? (Video)


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 9

Benarkah keputusan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk menarik minat investor asing? Simak selengkapnya penjelasan Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Silakan videonya diunduh di sini

Versi tulisan berjudul Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi) telah hadir sebelumnya di blog ini.

SDM Unggul dengan Menjadi Surga Buat Perokok?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 8

Menumbuhkan SDM unggul menjadi salah satu cita-cita pemerintahan Jokowi namun prevalensi perokok aktif malah meningkat. Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokto TV

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Versi tulisan bertajuk Slogannya “SDM Unggul, Indonesia Maju,” Tapi Membiarkan Indonesia Surga Bagi Industri Rokok tertera di blog ini.

TRANSKRIP

Faisal Basri: SDM UNGGUL DENGAN MENJADI SURGA BUAT PEROKOK?

February 14, 2020

Salam jumpa pemirsa Cokro TV.

Salah satu dari tujuh agenda pembangunan Jokowi pada periode kedua adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Pembangunan SDM sebelumnya mengemuka dalam pidato kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Sentul pada 14 Juli 2019. Dalam pidato itu, Presiden mengajukan enam agenda pembangunan dalam payung “Visi Indonesia.” Salah satunya ialah kesehatan anak usia sekolah.

Komitmen membangun SDM tangguh dan unggul sebetulnya sudah masuk pada pemerintahan Jokowi yang pertama. Satu-satunya caranya adalah dengan menjauhkan rakyat–khususnya generasi emas yang hidup di era bonus demografi, lebih-lebih anak-anak usia sekolah–dari rokok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebelumnya menargetkan prevalensi merokok penduduk usia anak-anak 10-18 tahun turun dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 5,4 persen tahun 2019. Alih-alih mencapai target atau setidaknya mendekatinya, malahan sebaliknya prevalensi merokok anak-anak naik menjadi 8,8 persen tahun 2016 dan berlanjut naik lagi ke 9,1 persen.

Lampu kuning ini.

Anak-anak adalah perokok pemula korban dari abainya negara melindungi mereka dari penetrasi luar biaya industri rokok.

Industri rokok menggelontorkan dana satu juta dollar AS setiap jam untuk mengiklankan produk-produk tembakau dan miliaran dollar berupa rabat untuk para peritel atau pengecer.

Di Indonesia, rokok amat mudah didapat, dengan harga relatif sangat murah. Mau lebih murah? Beli yang jumlah batang per bungkusnya lebih sedikit, ada yang 16 batang, ada pula yang 12 batang. Kios ritel modern dan kedai tradisional menjajakan rokok di sebelah dan di seberang sekolah. Iklan bertaburan di ruang terbuka, televisi, dan media sosial–tak kenal waktu.

Hampir semua rokok putih ternama dikenakan cukai sangat murah, akibatnya harga jual mereka relatif jauh lebih murah. Ada juga siasat merampingkan dan memendekkan batang rokok untuk lebih menekan harga. Contohnya bisa sahabat lihat pada tayangan ini.

Untuk menyiasati besaran cukai, industri rokok mengeluarkan versi kretek dengan variasi jumlah batang. Tentu saja, untuk merek yang sama, harga satu bungkus rokok berisi 20 batang lebih mahal daripada yang 16 batang dan 12 batang. Padahal, kalau dihitung harga per batang kemasan 16 batang dan 12 batang kebanyakan lebih mahal per batangnya. Begitulah siasat mereka untuk merayu perokok pemula, seolah-olah rokok itu tetap murah.

Pemerintah membiarkan industri rokok sedemikian leluasa “mengelabui” konsumen. Tak seperti di banyak negara yang hanya mengenal rokok dengan kemasan 20 batang, di Indonesia begitu beragam. Lebih parah lagi, mengeteng beli satu batang pun bisa.

Pemerintah pun sangat mengetahui betapa pengeluaran orang miskin untuk rokok sangat besar, kedua setelah beras. Pengeluaran untuk rokok kretek filter hampir sama dengan gabungan pengeluaran untuk pemenuhan protein dari tahu, tempe, teluar ayam ras dan daging ayam ras.

Pemerintah juga harus tahu bahwa sekitar 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan disedot oleh pengidap penyakit yang terkait dengan rokok, sehingga berkontribusi secara berarti terhadap ketekoran (defisit) BPJS yang sampai sekarang belum kunjung ditutupi oleh pemerintah.

Apatah lagi sedari dulu pemerintah sadar betul bahwa rokok lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya. Karena itulah pemerintah mengenakan cukai rokok. Harus diingat, cukai rokok bertujuan bukan sebagai andalan penerimaan negara, melainkan alat untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Pemerintah juga harus mengendalikan dan melemahkan berbagai siasat industri rokok menjangkau seluas mungkin masyarakat.

Jangan lagi surut seperti peristiwa menjelang pemilu lalu ketika pemerintah membatalkan kenaikan cukai rokok dan penyederhanaan tarif cukai. Sayangilah generasi emas.

Sedemikian pasifnya pemerintah sehingga mengakibatkan prevalensi merokok total di Indonesia terus naik.

Khusus untuk lelaki, prevalensi merokok di Indonesia adalah yang tertinggi kedua di dunia setelah Timor-Leste. Lebih 70 persen dari keseluruhan lelaki di Indonesia merokok, termasuk saya pribadi.

Jika kebanyakan negara di dunia telah berhasil mengurangi persentase penduduk merokok, di Indonesia angkanya naik terus, tak pernah turun barang sekali pun sejak tahun 2000.

Jika pemerintah sangat peduli terhadap peningkatan mutu modal manusia, menciptakan SDM unggul, tunjukkanlah secara nyata. Segera ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Harusnya kita malu menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang belum kunjung menandatangani FCTC.  Enam negara lainnya adalah Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Ada 180 negara di dunia yang sudah menandatangani FCTC.

Mereka di antaranya juga negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti kita, misalnya Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Jangan lagi duduk satu meja dengan industri rokok untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah tegas dalam mengendalikan industri tembakau. Tak boleh lagi ada menteri yang bicara sesuka hati untuk kepentingan sektoralnya saja.

Ayo Pak Jokowi, goreskan tinta emas, melindungi generasi emas, dan menggapai Indonesia emas. Semoga terwujud nanti ketika merayakan seabad kemerdekaan.

Terima kasih, sampai jumpa.

Pak Jokowi, Kok Jawa Lagi, Jawa Lagi?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 7

Di episode kali ini, Faisal Basri menyoroti dan membandingkan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang jarang dibahas. Bagaimanakah analisanya? Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Versi tulisan yang lebih lengkap: Tekadnya Pemerataan Pembangunan, Tapi Justru Jawa Kian Mendominasi

Eposode sebelumnya:

Episode 1http://Berhasilkah Ekonomi Jokowi?

Episode 2http://Jokowi Harus Basmi Skandal Gorengan Ala Jiwasraya dan Asabri

Episode 3Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan

Episode 4Skandal Jiwasraya, Mana Tanggung Jawab OJK?

Episode 5: Virus Corona Bikin Ekonomi Indonesia Meriang

Episode 6: Tol Lautnya Mana, Pak Jokowi?

Tol Lautnya Mana, Pak Jokowi?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 6

Di episode kali ini, Faisal Basri kembali mempertanyakan kemanakah tol laut yang sempat digaungkan oleh Jokowi di awal-awal kepemimpinannya. Dan… apa itu tol laut? Seberapa penting kah keberadaannya untuk Indonesia. Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Selengkapnya silakan diunduh di sini

Versi tulisan bisa dibaca di Apa Kabar Tol Laut?

Eposode sebelumnya:

Episode 1: http://Berhasilkah Ekonomi Jokowi?

Episode 2: http://Jokowi Harus Basmi Skandal Gorengan Ala Jiwasraya dan Asabri

Episode 3: Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan

Episode 4: Skandal Jiwasraya, Mana Tanggung Jawab OJK?

Episode 5: Virus Corona Bikin Ekonomi Indonesia Meriang

Skandal Jiwasraya, Mana Tanggung Jawab OJK?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 4

Menurut Faisal Basri, skandal Jiwasraya ada kaitan erat dengan kinerja dan tanggung jawab OJK. Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaktur Cokro TV.

Silakan unduh di sini: https://www.youtube.com/watch?v=VxxrOFWfTNU

Versi tulisan sudah tayangkan minggu lalu di blog ini, bisa dilihat di sini: https://faisalbasri.com/2020/01/24/skandal-jiwasraya-dan-asabri-negara-abai-melindungi-rakyat/