Desain Dana Migas dan BBM


Patut dihargai keputusan pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang dikutip Rp 300 per liter untuk solar dan Rp 200 untuk premium yang rencananya diberlakukan mulai 5 Januari 2016.

Menurut penjelasan pemerintah, DKE bakal digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau energi nonfosil. Dana yang selama ini diperoleh dari “pajak” sebesar 50 dollar AS per ton CPO yang diekspor saja belum jelas, apatah lagi DKE.

Alangkah lebih baik jika pemerintah membuat kebijakan yang lebih menyeluruh dan konsisten dengan landasan hukum yang kokoh sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola migas yang transparan dan akuntabel.

Ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan. Pertama, migas merupakan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan, sehingga pemerintah harus tunduk pada prinsip keadilan antarnegerasi. Generasi mendatang pun berhak menikmati kekayaan SDA. Selama ini generasi lalu dan sekarang jor-joran mengeksploitasi minyak mentah, sebagaimana terlihat dari tingkat produksi yang semakin turun dan lebih rendah dari cadangan terbukti baru yang ditemukan. Selain itu, tingkat konsumsi BBM kita meningkat jauh lebih pesat ketimbang tingkat produksi (yang justru turun terus), sehingga impor semakin menganga.

Di banyak negara produsen migas, prinsip keadilan antargenerasi ditegakkan dengan menyisihkan pendapatan jatah pemerintah sebagai sovereign wealth funds (SWF). Ada yang menamakannya   petroleum fund atau oil fund. Norwegia memiliki SWF terbesar di dunia, sekitar 1 triliun dollar AS. Negara tetangga Timor-Leste pun sudah memiliki petroleum fund yang menurut catatan terakhir yang penulis miliki sudah mencapai 16,5 miliar dollar AS. Indonesia belum memiliki SWF dari migas maupun dari SDA tak terbarukan lainnya. Selama ini dana hasil migas dihabiskan dalam satu tahun anggaran, bahkan kerap dana minyak yang menjadi pendapatan pemerintah tidak cukup untuk membiayai subsidi BBM. Kekurangannya ditutup dari utang. Jadi ada dua “dosa” generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu mengambil hak SDA generasi mendatang dan mewariskan tambahan utang.

Prinsip kedua, stabilisasi. Harga BBM sangat ditentukan oleh harga minyak mentah yang harganya sangat berfluktuasi. Karena kenaikan harga BBM sangat sensitif secara politis dan sosial, pemerintah takut mengambil risiko menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Akibatnya subsidi BBM membengkak. Kenaikan harga minyak mentah yang berkepanjangan pada akhirnya memaksa pemerintah melakukan penyesuian dengan menaikkan harga BBM. Biasanya kenaikan harga BBM itu dilakukan kalau sudah tidak ada pilihan lain karena ancaman krisis anggaran atau fiskal. Akhirnya pemerintah dipaksa menaikkan harga BBM dengan persentase yang relatif besar. Akibat selanjutnya, laju inflasi meroket dan suku bunga naik tajam sehingga memperburuk stabilitas makroekonomi dan memelorotkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meredam gejolak harga BBM sehingga volatilitasnya menyempit—seraya tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar—pemerintah menerapkan instrumen stabilisasi. Salah satu bentuknya adalah dana stabilisasi. Jika harga minyak mentah turun, pemerintah tidak serta merta menurunkan harga BBM dengan proporsi yang sama. Penurunan harga BBM lebih kecil dari penurunan harga minyak mentah. Selisihnya dimasukkan ke celengan dana stabilisasi. Dana ini akan lebih cepat bertambah seandainya harga minyak mentah anjlok seperti belakangan ini. Sebaliknya, jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak serta merta menaikkan harga BBM atau menaikkan harga BBM dengan persentase lebih kecil ketimbang kenaikan harga minyak mentah. Selisihnya ditutup oleh suntikan dana stabilisasi itu.

Kedua, menggunakan instrumen pajak seperti diterapkan di Malaysia. Jenis pajaknya bisa apa saja. Jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak mengenakan pajak atas BBM, bahkan bisa memberikan subsidi sampai jumlah tertentu. Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah kembali mengenakan pajak.

Ada baiknya mempertimbangkan pengenaan pajak lingkungan utuk BBM berbasis fossil fuel. Jika harga minyak mentah sedang melorot, kenaikan pajak lingkungan lebih tinggi, jika harga naik pajaknya dikurangi. Pajak lingkungan atau pajak lainnya dikenakan terhadap semua jenis BBM, bukan hanya terhadap solar dan premium sebagaimana rencana pemerintah yang dibatalkan atau ditunda itu.

Prinsip ketiga, ketahanan dan kedaulatan energi. Kunci ketahanan energi adalah kemampuan kita memanfaatkan semaksimal mungkin tatkala harga minyak turun dan mengurangi tekanan ketika harga minyak tinggi. Untuk itu tangki penyimpanan yang harus diperbanyak agar cadangan operasional BBM setidaknya naik dari sekitar 20 hari menjadi 3 bulan atau lebih. Cadangan operasional yang memadai juga berlaku untuk mink mentah. Kecukupan kilang menjadi sia-sia jika tangki penyimpanan tidak bertambah. Pemerintah tidak harus mengeluarkan dana sama sekali untuk pembangunan tangki baru. Wajibkan pemasok BBM membangun kilang. Di beberapa negara ongkos penyimpanan ini dimasukkan dalam komponen harga BBM. Langkah selanjutnya adalah membentuk cadangan strategis.

Perlu dicatat, pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk mengembangkan penggunaan biofuel dari produksi sendiri. Dana itu dikutip sebesar 50 dollar AS terhadap setiap ton CPO yang diekspor. Penggunaannya seperti apa? Masih gelap atau mungkin belum digunakan sama sekali. Apa dampak jenis “pajak” ini terhadap  keadilan agaknya harus dihitung secara cermat. jangan sampai yang menikmati adalah segelintir perusahaan besar.

Semua dana yang terkait dengan energi sebaiknya diintegrasikan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Semoga pemerintah sigap menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Agar pengelolaan energi, khususnya BBM, lebih kredibel dan akuntabel, pemerintah menerapkan transparansi dalam penentuan harga BBM dengan komponen-komponennya secara terinci. Seraya mengoreksi yang keliru seperti pembedaan harga premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan non-Jamali.

***

 

 

 

 

 

 

Sesat Pikir Pengelolaan Migas (II)


Produksi minyak dewasa ini tinggal sekitar separuh dari tingkat produksi puncak  tahun 1980. Sementara itu konsumsi BBM tak terbendung, naik terus dengan cepat. Pada tahun  1980 konsumsi BBM baru sekitar 400 ribu barrel per hari atau hanya seperempat dari tingkat produksi, sedangkan pada tahun 2012 konsumsi BBM naik hampir empat kali lipat dan telah mencapai 1,7 kali dari tingkat produksi.

Image

Walaupun meningkat pesat, konsumsi BBM per kapita khusus untuk kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2010 konsumsi BBM untuk sektor transportasi darat per kapita sebanyak 79 kg setara minyak (oil equivalent). Angka untuk Malaysia adalah 318, Singapura 175 dan Korea 164. Dengan kecepatan kenaikan rata-rata selama 30 tahun konsumsi BBM per kapita di Indonesia dalam waktu tak terlalu lama akan menembus 100 kg setara minyak. Jika kebijakan harga masih seperti sekarang, bisa dibayangkan betapa sangat besar alokasi dana APBN untuk subsidi BBM.

Image

APBN-P 2013 mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 199 triliun, justru naik sebesar Rp 5,2 triliun dibandingkan APBN 2013 walaupun harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan. Sejak tahun anggaran 2012, subsidi BBM sudah lebih besar dari penerimaan pemerintah dari bagi hasil minyak dan pajak atas laba perusahaan minyak. Berarti, seluruh penerimaan pemerintah dari minyak sekalipun–yang notabene sebagian merupakan hak generasi mendatang– tak bisa lagi menutup subsidi BBM yang seluruhnya dinikmati generasi sekarang. Dengan perkataan lain, generasi sekarang telah “merampok” sebagian hak generasi mendatang.

Image

Karena subsidi BBM terus melonjak, tentu saja mengakibatkan belanja APBN ikut melonjak, sedangkan penerimaan dari pajak justru menurun pada APBN-P 2013 dibandingkan dengan APBN2 2013. Akibarnya defisit APBN membengkak dari Rp 153 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 224 triliun pada APBN-P 2013. Mengingat defisit ditutup dengan utang, maka bertambahlah utang baru. Utang ini niscaya mnambah beban generasi mendatang yang harus melunasinya.

Jadi ada dua “kejahatan” yang dilakukan generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu: (1) menguras habis-habisan minyak bumi yang tak terbarukan yang sebagiannya merupakan hak generasi mendatang; dan (2) menambah beban utang generasi mendatang demi memuaskan syahwat konsumsi BBM yang terus naik.

Kita perlu belajar dari Timor Leste. Negeri tetangga kita yang masih amat muda ini tak menghabiskan hasil penjualan minyaknya, melainkan disimpan dalam bentuk petroleum fund di escrow account yang dikelola bank sentralnya. Hasil atau imbalan yang diperoleh dari pengelolaan dana inilah yang boleh dipakai oleh pemerintah. Dana yang sudah terkumpul berdasarkan data terbaru yang penulis dapatkan adalah sebesar 11 miliar dollar AS.

Ini landasan berpikir dari petroleum fund di Timor Leste:

“The intention of the law is that the Petroleum Fund shall contribute to the wise management of the petroleum resources for the benefit of both current and future generations. The Petroleum Fund is a tool that contributes to sound fiscal policy, where appropriate consideration and weight is given to the long-term interests of Timor-Leste’s citizens.”
 
Sekali lagi, di Indonesia boro-boro disisihkan sebagian untuk generasi mendatang, melainkan dihabiskan seluruhnya dan itu pun masih kurang, sehingga harus menambah utang.
Berikut adalah senarai negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) dari migas.
swf