Ekonomi Politik Larangan Ekspor Mineral Mentah


Hari ini saya menjadi saksi ahli dari pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi tentang kasus kebijakan pemerintah yang melarang ekspor miniral mentah yang bertentangan dengan Undang-undang No.4/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini unik karena pemohon tidak memohon judicial review atas UU No.4/2009, melainkan atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM.

Judicial review ke mahkamah Agung telah dikabulkan, tetapi pemerintah tetap saja melaksanakan keputusannya melarang ekspor produk mineral tertentu. Oleh karena itu, pemohon mengajukan judicial review ke MK.

Ada baiknya mengetahui pula kesaksian ahli lain.

Berikut power point yang saya tayangkan pada sidang pagi hingga siang tadi. Judul aslinya “Tinjauan Ekonomi Larangan Ekspor Bauksit.

MK-01
MK-2
MK-3
MK-4
MK-5
MK-6
MK-7
MK-8
MK-9
MK-10
MK-11
MK-12
MK-13
MK-14