“Keblinger kalau Jokowi-Ahok Intervensi CSR”


KOMPAS.com

C18-11 | Selasa, 23 Juli 2013 | 08:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri Batubara, mengatakan,corporate social responsibility atau CSR pada hakikatnya adalah kontribusi perusahaan dalam memenuhi hak masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Oleh sebab itu, sebuah pemerintahan tidak boleh melakukan intervensi terhadap CSR.

Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat,” ujar Faisal saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2013) malam.

Faisal menjelaskan, misalnya perusahaan otomotif. Perusahaan itu memiliki untung, tetapi berdampak kerugian bagi masyarakat, yakni gangguan kesehatan akibat emisi berlebih produk perusahaan itu. Pada aspek itulah, perusahaan wajib memenuhi kewajibannya membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari produk perusahaan.

Namun, lanjut Faisal, pemerintah kerap menyalahartikan bahwa CSR itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi layaknya pajak. Bahkan, ada beberapa pemerintah provinsi di Indonesia yang meminta perusahaan memberikan CSR bagi warga.

Kesalahan interpretasi itu, kata Faisal, bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan ketidakjelasan di undang-undang, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 2 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

“Waktu UU itu dibahas, saya menentang karena berdampak negatif. CSR itu jangan diwajibkan. Okelah pun jika wajib, jangan ditambah kekisruhan dengan diintervensi atau disalurkan ke pemda. Ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Rentan Politisasi 

Pria yang pernah bersaing bersama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pemilukada Jakarta 2012 lalu itu mengatakan, jika Pemprov DKI mengintervensi program CSR, dapat berbahaya bagi demokrasi. Sebab, program tersebut rawan politisasi untuk menguntungkan pihakincumbent.

“Pemda, gubernur-wakil gubernur, itu kan politisi, dari partai, jangan sampai dia minta CSR agar bisa memenuhi kepentingan partainya. Misalnya, program CSR hanya disalurkan ke konstituennya saja. Loh ini harus bebas dari politik,” lanjut Faisal.

Pria yang masih aktif mengajar itu melanjutkan, yang semestinya dilakukan Pemprov DKI adalah sebatas konsultasi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak memberikan program CSR-nya.

“Misalnya, Pemprov DKI tunjukkan program penataan taman lima tahun ke depan, taman mana aja. Pemprov bisanya taman A, B, C, D, nah CSR bangun yang H, I, J dan seterusnya, gitu,” ujar Faisal.

Oleh sebab itu, mengingat program CSR itu rentan dipolitisasi oleh penguasa, selayaknya Pemprov DKI membuka secara transparan daftar perusahaan berapa jumlah dana yang diberikan ke warga beserta target CSR yang diproyeksikan yang sesuai dengan tagline Jokowi-Ahok, tranparansi.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/23/0855422/.Keblinger.Kalau.Jokowi-Ahok.Intervensi.CSR.

“Siapa Itu Ahok Center? ‘Ngapain’ Dia Jadi Mitra CSR?”


KOMPAS.com

Penulis: Fabian Januarius Kuwado|Kamis, 15 Agustus 2013 | 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana corporate social responsibility atau CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta.

“Makanya, kita harus tahu dan lihat dulu. Siapa itu Ahok Center, ngapain dia ikut di situ,” ujar Faisal kepada wartawan pada Kamis (15/8/2013).

Menurutnya, tidak benar jika Ahok Center turut terlibat dalam pengelolaan kontrbusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut. CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap target CSR-nya, khususnya masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan.

Faisal mencontohkan perusahaan rokok. Efek negatif yang dihasilkan dari produksinya adalah gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terkena gangguan kesehatan dengan cara berkontribusi melalui CSR tersebut.

“Pemda hanya boleh memberi peta, panduan, mana-mana kebutuhan yang belum ter-coveroleh APBD. Tidak boleh intervensi seperti itu,” ujarnya.

“Tapi itu (keberadaan Ahok Center) tetap enggak bisa. Ahok Center kan produk politiknya Ahok,” lanjut mantan calon gubernur Pemilukada 2012.

Faisal meyakini jika pengelolaan CSR diambil alih oleh pemerintah, apalagi produk politik sang pengambil keputusan, maka suatu saat akan bermasalah. Oleh sebab itu, ia berharap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskannya.

“Semua sayang Jokowi-Ahok. Tugas kita ngingetin jangan aneh-aneh, deh. Kita ngingetin agar mereka tetap lurus-lurus saja jalannya,” ujarnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis empat satuan kerja perangkat daerah yang dituju perusahaan pemberi CSR. Khusus pada Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Daerah, tertera mitra kerja 18 perusahaan pemberi CSR bernama Ahok Center. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Ahok Center. Basuki pun tengah dalam konfirmasi.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Blog di WordPress.com.

Atas ↑