Paket Kebijakan untuk Redam Gejolak


Indeks saham (IDX) minggu ini turun 8,7 persen. Untuk year to date turun 3,2 persen, sedangkan year on year masih tumbuh positif 0,2 persen.

Yang parah adalah nilai tukar rupiah. Minggu ini nilai tukar rupiah merosot 4,20 persen. Selama bulan Agustus rupiah merosot 5,25 persen, sedangkan year to date dan year on year  turun masing-masing 10,86 persen dan 12,47 persen. Jika dibandingkan dengan nilai terkuatnya Rp 8.460 pada 2 Agustus 2011, nilai tukar rupiah sudah terkikis sebesar 22,01 persen.

Pidato Presdien kala mengantar RAPBN 2014 di depan DPR tampaknya tak bisa meredam pemburukan tersebut. Tampaknya pemerintah menyadarinya dan pada  Jumat, 23 Agustus 2013, pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan yang lebih terukur untuk menjinakkan gejolak perekonomian, sebagai berikut:

Paket I untuk menekan defisit akun semasa (current account) dan menjaga nilai tukar rupiah, meliputi: (1) mendorong ekspor dengan memberikan deduction tax bagi perusahaan yang mengekspor minimal 30 persen dari produksi; (2) menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam solar dari yang sekarang sekitar 2 persen menjadi 10 persen yang bersifat mandatory agar mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor; (3) meningkatkan tarif PPnBM atas barang impor seperti mobil CBU dan barang bermerek dari yang sekarang 75 persen menjadi 125 persen sampai 150 persen; dan (4) mendorong ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur terkait kuota.

Paket II untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dengan tetap menjaga agar defisit APBN di kisaran 2,4%, meliputi: (1) tax deduction bagi industri padat karya; (2) Relaksasi fasilitas kawasan berikat; (3) penghapusan PPN buku nonfiksi, (4)  Penghapusan PPnBM atas barang yang sudah tak tergolong mewah; (5) menyusun formula UMP untuk mencegah PHK dengan skema kenaikan UMP yang mengacu pada KHL produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan membedakan kenaikan upah minimum UMK, industri padat karya, dan industri padat modal; (6) insentif untuk  jangka menengah berupa addition deduction untuk kegiatan litbang; dan (7) optimalisasi penggunaan tax allowance untuk insentif investasi

Paket III untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi, meliputi: Berkoordinasi dengan BI yang bertanggung jawab dari sisi moneter, sedangkan pemerintah akan meredam harga volatile food dengan  mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan sistem kuota menjadi mekanisme yang andalkan harga.

Paket IV untuk mempercepat realisasi investasi, meliputi: (1) penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Misalnya, perizinan investasi hulu migas dari 69 jenis menjadi hanya 8 perizinan; (2) segera meevisi PP tentang DNI (Daftar Negatif Investasi) yang lebih ramah bagi investor; (3) pempercepat program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, mineral, logam, bauksit, nikel dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance serta percepatan renegosiasi kontrak karya dan PKP2B.

Pemburukan berbagai indikator makroekonomi sebetulnya sudah terjadi cukup lama. Paket yang dikeluarkan minggu ini setidaknya diharapkan bisa menahan pemburukan yang sudah cukup dalam.

Tekanan utama terhadap defisit current account adalah impor BBM. Pemerintah menjawabnya dengan kebijakan menambah porsi biodiel dalam solar menjadi 10 persen dan bersifat mandatory. Yang bisa paling diandalkan adalah biodiesel dari CPO. Tampaknya untuk mewujudkannya tak bisa cepat dalam hitungan 1-2 bulan. Kalaupun ini bisa menurunkan impor BBM (solar), ongkosnya adalah penurunan ekspor CPO. Jadi secara neto tak akan berarti untuk memperbaiki defisit transaksi perdagangan dan akun semasa. Tidak mudah juga dengan serta merta mengubah alokasi CPO untuk biodiesel karena pengusaha sudah menandatangini kontrak penjualan ekspor jangka panjang.

Peningkatan PPnBM atas barang-barang impor bermerek seperti mobil sport CBU juga tak banyak membantu. Jumlah mobil mewah impor hanya bilangan ribuan. Serta merta sirna penghematan impornya dengan akan bertambahnya produksi mobil yang mencapai ratusan ribu karena pemberian  insentif pembebasan PPnBM untuk “mobil murah dan ramah lingkungan”. Produksi mobil tahun ini diperkirakan lebih besar dari tahun lalu dan bisa mencapai 1,2 juta unit.

Yang segera bisa dilakukan adalah mendorong ekspor mineral. Itu pun tak bisa terlalu banyak diharapkan, karena walaupun colume ekspor meningkat, nilainya tak meningkat secara proporsional mengingat harganya sedang menurun.

Pada paket II, sebagian tujuan bisa tercapai, terutama menjaga defisit APBN. Yang lebih pelik adalah persoalan UMP.

Paket III juga bisa terlaksana tanpa banyak hambatan. Biang keladi kenaikan harga daging dan holtikultura memang tata niaga yang buruk dan menimbulkan praktik pemburuan rente.

Sedangkan Paket IV tidak ditujukan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek. Ini berkaitan dengan perbaikan sistem insentif, Hasilnya baru terlihat dua sampai tiga tahun ke depan.

Agaknya dosis paket ekonomi yang baru dikeluarkan belum memadai untuk menjawab persoalan terkini. Kita berharap dosis ditambah dengan mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang lebih menggigit.

Perlu Upaya Ekstra Wujudkan Pertumbuhan


JAKARTA, KOMPAS — Perlu upaya ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen sebagaimana dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Di tengah kecenderungan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh melambat, kebijakan untuk meredam perlambatan ekonomi sepenuhnya dalam kendali pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

”Sayangnya, sinyal itu tak tampak di RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2014,” ujar ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, di Jakarta, Minggu (18/8), menanggapi pidato pengantar RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (16/8).

Belanja pemerintah, menurut Faisal, hanya naik 5,3 persen dari Rp 1.726 triliun di APBN-P 2013 menjadi Rp 1.817 triliun di RAPBN 2014. Dengan asumsi inflasi di RAPBN 2014 sebesar 4,5 persen, pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya 0,8 persen.

Indikator lain yang menunjukkan RAPBN cenderung tidak antisiklikal, menurut Faisal, adalah defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5 persen dibandingkan dengan defisit APBN Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 2,4 persen. Ini suatu penurunan yang relatif tajam.

Soal pajak, lanjut Faisal, pemerintah menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2014. Rasio pajak akan dinaikkan dari 12,2 persen di APBN-P 2013 menjadi 12,6 persen di RAPBN 2014.

Hal itu, menurut Faisal, tidak sejalan dengan keinginan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, terutama investasi. Pemerintah semestinya lebih gencar memberikan insentif pajak. Dengan demikian, tingkat penerimaan pajak cenderung tetap atau tidak naik secara berarti.

”Kalau pemerintah ingin menciptakan stimulus untuk lebih menggairahkan perekonomian dan tingkat pajak tak digenjot, konsekuensinya peningkatan defisit akan ditutupi dengan menambah tingkat utang. Nyatanya, tingkat utang pun ditargetkan turun,” kata Faisal.

Dengan gambaran tersebut, ujar Faisal, masih ada celah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen. Ruang yang paling memungkinkan adalah mendorong agar investasi asing masuk lebih deras. Namun, masalahnya, banyak variabel untuk menggenjot investasi berada di luar kendali pemerintah.

”Oleh karena itu, agak mengherankan melihat postur RAPBN 2014 ini. Sinyal yang disampaikan Presiden tak meyakinkan untuk membawa perekonomian bisa tumbuh 6,4 persen,” kata Faisal.

Hanya 0,4 persen

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (17/8), menilai kinerja pemerintah hanya menyumbang 0,4 persen dari target pertumbuhan ekonomi 2014 yang 6,4 persen. Target itu juga dinilai tidak sesuai dengan janji Presiden Yudhoyono saat berkampanye pada 2009.

Menurut Harry, sejumlah pengamat menegaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen tanpa pemerintah melakukan apa pun. ”Jika analisis mereka benar, sumbangan pemerintah pada target pertumbuhan tahun depan hanya 0,4 persen,” ujarnya.

Tidak hanya kecil, penetapan target itu juga tidak sesuai dengan janji kampanye Presiden dan diskusi pemerintah dengan DPR. Dalam kampanye tahun 2009, Presiden Yudhoyono menjanjikan pertumbuhan 7 persen per tahun. Sementara dalam pembicaraan dengan DPR pada Mei 2013, disebutkan pertumbuhan 6,4 persen hingga 7 persen. ”Dalam pidato Presiden, ternyata disampaikan target terendah. Presiden memilih angka paling pesimistis,” ujarnya.

Padahal, target pertumbuhan 7 persen per tahun bukan tidak mungkin direalisasikan. Namun, pencapaian itu membutuhkan syarat, antara lain alokasi dana infrastruktur 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun sejak tahun pertama pemerintahan.

”Jika hal itu dilakukan, pertumbuhan 9 persen per tahun sekalipun bisa tercapai. Namun, sekarang belanja infrastruktur hanya 2 persen dari PDB tahunan. Tahun ini, misalnya, harus dialokasikan paling tidak Rp 457 triliun untuk belanja infrastruktur. Namun, faktanya hanya disediakan Rp 200 triliun dari APBN 2013 untuk belanja infrastruktur,” ujarnya.

Tak realistis

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, di Jakarta, Minggu (18/8), menilai asumsi pemerintah tentang laju kenaikan inflasi tahun 2014 sebesar 4,5 persen tidak realistis. Di tengah tingginya tingkat konsumsi dalam negeri dan impor, inflasi diperkirakan melebihi perkiraan, yakni 5,8 persen-6,5 persen.

Menurut Suharso, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih mengandalkan konsumsi sebagai penggerak ekonomi membuat sulit menjaga inflasi 4,5 persen tahun 2014. Saat ini, PDB lebih didominasi oleh barang-barang yang diperdagangkan secara internasional (tradable goods), ekspor ataupun impor, sebesar 67 persen.

Sebagian dari barang yang diperdagangkan tersebut juga mengandung inflasi impor sebagai dampak perbedaan tingkat suku bunga dan nilai tukar. Barang-barang itu, di antaranya impor
barang modal dan bahan bakar minyak.

Ia menambahkan, tingkat laju inflasi juga diperkirakan semakin tinggi seiring tahun Pemilu 2014. Dipastikan akan ada belanja konsumsi dalam rangka pemilu. (LAS/RAZ/LKT)

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2013, hal.1

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000001635399

Blog di WordPress.com.

Atas ↑