Vitamin Tak Bisa Atasi Sakit Kepala


Pertumbuhan ekonomi nyata-nyata melambat selama empat triwulan berturut-turut dan pertama kali di bawah 6 persen dalam 10 triwulan terakhir. Hampir bisa dipastikan pelemahan akan berlanjut sampai akhir tahun sehingga pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan paling tinggi hanya 5,8 persen.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada akhir Agustus lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 cuma 5,25 persen. Sementara itu, majalah The Economist edisi terbaru kembali menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen.

Walaupun tampaknya tak akan sesuram perkiraan IMF dan The Economist, akselerasi perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, yang tinggal tiga setengah bulan, amat sulit dihadang. Namun, rasa nyeri bisa dikurangi seandainya pemerintah menawarkan obat penawar yang langsung menyentuh akar masalah. Sejauh ini pemerintah baru sebatas menawarkan vitamin yang niscaya tidak mengurangi rasa nyeri yang kian merambah ke sekujur perekonomian.

Tak satu pun dari empat paket kebijakan pada 23 Agustus lalu bisa menghasilkan dampak segera yang berarti dan patut, termasuk paket pertama yang bertujuan menekan defisit akun semasa (current account).

Yang paling menjadi andalan pemerintah untuk meringankan tekanan defisit akun semasa adalah kewajiban meningkatkan kandungan biodiesel dalam solar menjadi 10 persen. Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan impor bahan bakar minyak (BBM) senilai 2 miliar dollar AS.

Seandainya target itu tercapai, defisit akun semasa tidak akan serta merta berkurang sebesar pengurangan impor BBM mengingat biodiesel pencampur solar berasal dari minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang  dialokasikan untuk ekspor. Dengan demikian, potensi ekspor CPO akan turun proporsional dengan penurunan impor BBM sehingga efek neto terhadap perbaikan akun semasa sangat tidak berarti. Lebih parah lagi jika memperhitungkan dampak naiknya impor BBM dengan kehadiran mobil murah bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Tentu saja kita mendukung kebijakan diversifikasi energi dengan lebih mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Namun, dalam konteks penyelesaian masalah mendasar dewasa ini, kebijakan itu bukanlah obat pengurang rasa sakit, melainkan sebatas vitamin penyegar jangka menengah dan panjang.

Demikian pula dengan isi paket pertama lainnya seperti peningkatan tarif PPnBM untuk mobil impor utuh dan barang mewah lainnya serta pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengekspor minimum 30 persen dari produksi. Ini semua bagus, tetapi baru terasa dampaknya untuk jangka menengah.

Di tengah perekonomian dunia yang masih tertekan, tak mudah bagi pengusaha ekspansi di mancanegara. Lagi pula, penanaman modal asing tidak lagi menyemut di sektor-sektor berorientasi ekspor seperti sebelum krisis 1998 sehingga kehadiran investor asing tidak banyak menambah kapasitas ekspor nasional.

Satu-satunya kebijakan paket pertama yang ampuh menekan defisit akun semasa adalah mendorong ekspor mineral dengan pelonggaran tata niaga. Sungguh sangat ironis. Lagi-lagi ekspor sumber daya alam (SDA) jadi andalan. Adalah peningkatan ketergantungan atas SDA ini yang menjadi salah satu pemicu lonjakan defisit akun semasa sebagai akibat kemerosotan harga komoditas di pasar internasional.

Entah sampai kapan pengurasan kekayaan alam yang kian menjadi-jadi terus berlangsung. Menteri Koordinator Perekonomian boleh saja lantang mengancam pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah mulai tahun 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bagaimana mungkin hendak mengekspor hasil olahan komoditas mineral kalau sampai sekarang tak satu pun pembangunan fasilitas peleburan rampung.

Penyumbang terbesar kedua terhadap defisit akun semasa adalah repatriasi laba perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pembayaran keluar dari investasi asing ini tahun 2009 berjumlah 8,7 miliar dollar AS, lalu meningkat 45 persen menjadi 12,6 miliar dollar AS tahun 2010. Peningkatan berlanjut tahun 2011 dan 2012 masing-masing menjadi 17,7 miliar dollar AS dan 17,8 miliar dollar AS. Untuk paruh pertama tahun 2013, repatriasi laba sudah 8,1 miliar dollar AS.

Tak ada salahnya jika pemerintah segera meluncurkan paket insentif bagi perusahaan asing yang bersedia menanamkan kembali sebagian labanya dalam bentuk perluasan kapasitas produksi ataupun investasi baru.

Pilihan kebijakan untuk menghasilkan dampak segera sangat terbatas. Apalagi kalau dunia usaha cenderung menunggu atau menunda keputusan bisnis. Karena itu, apa pun kebijakan yang ditawarkan pemerintah tak beroleh tanggapan segera.

Dengan demikian, mau tak mau pemerintah harus menggulirkan paket stimulus untuk mengimbangi penurunan ekspansi dunia usaha dan pelemahan konsumsi masyarakat. Jika dibiarkan tanpa injeksi dana tambahan dari APBN, boleh jadi kemerosotan pertumbuhan investasi yang terjadi selama empat triwulan berturut-turut dan penurunan pertumbuhan belanja masyarakat yang terjadi selama 3 triwulan berturut-turut bakal kian parah.

Bergegaslah memilih proyek padat karya yang tidak rumit, berskala massal, cepat rampung, dan memberikan maslahat bagi rakyat banyak serta perekonomian. Pembangunan dan rehabilitasi jalan bisa dipilih. Pembangunan dan rehabilitasi selokan di kiri-kanan jalan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan jalan. Perbaikan kualitas jalan diharapkan mengurangi ongkos logistik dan selanjutnya ikut menekan inflasi.

Walaupun terlambat, masih ada celah-celah kecil yang bisa dioptimalkan supaya rupiah tidak lunglai berkepanjangan, supaya risiko eksternal bisa ditekan. Vitamin boleh disodorkan, tetapi sodorkan dulu obat sakit kepala.

*DImuat di Harian Kompas, Senin, 16 September 2013, hal. 15.

Peningakatan Biofuel Bisa Turunkan Defisit Perdagangan?


Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi tekanan defisit akun semasa (current account) adalah dengan menggenjot kandungan biofuel menjadi 10 persen dalam campuran solar. Dengan begitu impor solar akan turun. Pemerintah optimistik langkah ini bisa menurunkan impor BBM senilai 2 miliar dollar AS.

Kalau segala langkah berjalan lancar, memang impor BBM otomatis akan turun. Namun, apakah transaksi perdagangan akan membaik dan defisit akun semasa akan turun?

Belum tentu. Kalau biofuel berasal dari crude palm oil (CPO), dan tampaknya memang begitu, ceritanya bisa lain. Karena, CPO yang tadinya dialokasikan untuk diekspor beralih penggunaannya untuk biofuel di dalam negeri. Maka ekspor CPO turun, sehingga secara keseluruhan transaksi perdagangan luar negeri tak akan berubah, setidaknya secara berarti. Ini mirip dengan uang masuk ke kantong kanan, tetapi pada saat yang sama uang keluar di kantong kiri.

Walaupun demikian, kita mendukung langkah pemerintah ini dengan alasan lain, yaitu diversifikasi dan kemandirian energi, juga pengembangan energi terbarukan.

Penguasa Terlena, Rupiah Sengsara


Semakin banyak orang, ekonom sekalipun, membandingkan keadaan sekarang dengan krisis tahun 1998. Bayang-bayang masa krisis yang kini paling menyembul sangat boleh jadi adalah defisit akun semasa (current account/transaksi berjalan) yang sudah berlangsung selama tujuh triwulan berturut-turut dan mencapai puncak pada triwulan II-2013 ketika defisit membubung jadi 9,8 miliar dollar AS atau setara 4,4 persen dari produk domestik bruto.

Besaran defisit ini merupakan rekor baru. Pada masa menjelang krisis 1998 pun defisit akun semasa tak pernah separah itu. Sekalipun defisit akun semasa merupakan masalah struktural sebelum krisis karena hampir selalu kita mengalaminya, tak pernah menembus 4 persen produk domestik bruto (PDB).

Akun semasa ibarat benteng pertahanan paling ampuh dan menjadi sumber kekuatan utama dalam menghadapi gejolak eksternal. Akun semasa merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesehatan perekonomian. Struktur perekonomian yang melemah dan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas lambat laun akan menggerogoti akun semasa dan merongrong keseimbangan eksternal.

Pertumbuhan sektor penghasil barang (tradable) sebelum krisis 1998 hampir selalu lebih tinggi ketimbang sektor jasa (non-tradable). Setelah krisis keadaan berbalik. Selama kurun tahun 2000-2004, rata-rata pertumbuhan sektor tradable 3,6 persen, sedangkan sektor non-tradable 5,8 persen atau 1 berbanding 1,6 (1 : 1,6). Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2013), pertumbuhan sektor tradable dan sektor non-tradable masing-masing 3,6 persen dan 8,2 persen atau 1 : 2,3. Kesenjangan pertumbuhan kedua sektor ini kian menganga.

Kecenderungan yang berlangsung belasan tahun tersebut otomatis memperlemah kapasitas perekonomian untuk mengekspor barang, sementara selama 68 tahun merdeka kita selalu defisit perdagangan jasa.

Akhirnya akun semasa jebol. Namun, itu tak terjadi seketika. Pemburukan drastis sudah terjadi sejak tahun 2010 ketika surplus akun semasa anjlok menjadi 5,1 miliar dollar AS, dari 10,6 miliar dollar AS tahun sebelumnya. Surplus semakin tergerogoti hingga tinggal 1,7 miliar dollar AS pada tahun 2011. Pemburukan luar biasa terjadi tahun 2012 ketika akun semasa berbalik defisit sebesar 24,4 miliar dollar AS.

Pada masa Orde Baru defisit akun semasa ditutup dengan mengandalkan utang luar negeri dan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment) yang kebanyakan berupa industri manufaktur berorientasi ekspor. Investasi portofolio masih sangat kecil.

Dalam satu dasawarsa terakhir, penanaman modal asing langsung di luar sektor pertambangan dan perkebunan lebih banyak berorientasi pasar domestik sehingga porsi ekspor Indonesia kian didominasi oleh hasil bumi yang harganya sangat berfluktuasi.

Peranan utang luar negeri untuk menutup defisit akun semasa digantikan oleh investasi portofolio yang sangat sensitif terhadap perubahan makroekonomi dunia seperti yang terjadi dewasa ini. Investasi portofolio ini seperti “jelangkung”: datang tak diundang, pulang tak bilang-bilang.

Kedua perubahan struktural di atas membuat perekonomian kian sensitif terhadap perubahan lingkungan global.

Pilihan kebijakan untuk jangka pendek sangat terbatas. Salah satu yang bisa dilakukan segera adalah menjaga agar penanaman modal asing langsung terus meningkat. Pada tahun 2011 dan 2012, investasi asing langsung melonjak, menembus 19 miliar dollar AS setahun. Selama semester I-2013 investasi asing langsung cenderung turun, hanya 8,1 miliar dollar. Sayangnya, arus masuk investasi langsung ini beriringan dengan peningkatan pesat repatriasi laba perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, repatiasi laba perusahaan asing hampir 18 miliar dollar AS setahun. Jadi, saldo yang masuk hanya sekitar 1,5 miliar dollar AS. Pada semester I-2013, saldo ini melorot tajam menjadi hanya 232 juta dollar AS. Ditambah dengan tekanan investasi portofolio yang kian banyak keluar, lalu lintas modal masuk tak lagi mampu mengimbangi defisit akun semasa yang “menggila”. Akhirnya, sejak triwulan I-2013 neraca pembayaran menderita defisit. Nilai tukar rupiah pun mau tak mau melorot.

Masih ada sedikit waktu membujuk perusahaan-perusahaan asing agar lebih banyak menginvestasikan kembali labanya. Tawaran ini belum kita jumpai dalam empat paket kebijakan yang diumumkan pada Jumat (23/8).

Kalau disadari kondisi sekarang merupakan lampu kuning bagi perekonomian dan ancaman serius terhadap momentum pertumbuhan berkelanjutan, harus muncul sense of crisis dan sense of urgency. Kalau terapi kebijakan ekonomi sangat terbatas dan butuh waktu, harus ada juga desakan moral (moral suasion). Apa lagi kalau bukan tindakan yang bisa kita lakukan sekarang juga, yaitu menjual kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki para penyelenggara negara.

Presiden memiliki 589.188 dollar AS (2011), Menteri Perdagangan memiliki 626.677 dollar AS (2009), KASAD punya 450.000 dollar AS (2013), Kapolda Sumatera Selatan memiliki 100.000 dollar AS (2013), Menteri Keuangan punya 365.506 dollar AS (2012). Dua unsure pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso dan Lukman Hakim Syaifuddin, masing-masing memiliki 195.960 dollar AS dan 102.274 dollar AS (pelaporan tertanggal 1 Desember 2009).

Dengan kekayaan dalam valuta asing segelintir pejabat saja sudah mencapai 2,4 juta dollar AS, bisa dibayangkan betapa besar kekuatan dari dalam diri penyelenggara negara saja untuk memulihkan rupiah. Belum lagi beragam modus operandi sejenis “dana operasional” Kementerian ESDM yang baru saja ketahuan berjumlah 200.000 dollar AS.

Jika tak kuasa membantu, janganlah menjadi rayap-rayap yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian negara.

* Dimuat di Harian Kompas, Senin, 26 Agustus 2013, hal. 15.

Paket Kebijakan untuk Redam Gejolak


Indeks saham (IDX) minggu ini turun 8,7 persen. Untuk year to date turun 3,2 persen, sedangkan year on year masih tumbuh positif 0,2 persen.

Yang parah adalah nilai tukar rupiah. Minggu ini nilai tukar rupiah merosot 4,20 persen. Selama bulan Agustus rupiah merosot 5,25 persen, sedangkan year to date dan year on year  turun masing-masing 10,86 persen dan 12,47 persen. Jika dibandingkan dengan nilai terkuatnya Rp 8.460 pada 2 Agustus 2011, nilai tukar rupiah sudah terkikis sebesar 22,01 persen.

Pidato Presdien kala mengantar RAPBN 2014 di depan DPR tampaknya tak bisa meredam pemburukan tersebut. Tampaknya pemerintah menyadarinya dan pada  Jumat, 23 Agustus 2013, pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan yang lebih terukur untuk menjinakkan gejolak perekonomian, sebagai berikut:

Paket I untuk menekan defisit akun semasa (current account) dan menjaga nilai tukar rupiah, meliputi: (1) mendorong ekspor dengan memberikan deduction tax bagi perusahaan yang mengekspor minimal 30 persen dari produksi; (2) menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam solar dari yang sekarang sekitar 2 persen menjadi 10 persen yang bersifat mandatory agar mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor; (3) meningkatkan tarif PPnBM atas barang impor seperti mobil CBU dan barang bermerek dari yang sekarang 75 persen menjadi 125 persen sampai 150 persen; dan (4) mendorong ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur terkait kuota.

Paket II untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dengan tetap menjaga agar defisit APBN di kisaran 2,4%, meliputi: (1) tax deduction bagi industri padat karya; (2) Relaksasi fasilitas kawasan berikat; (3) penghapusan PPN buku nonfiksi, (4)  Penghapusan PPnBM atas barang yang sudah tak tergolong mewah; (5) menyusun formula UMP untuk mencegah PHK dengan skema kenaikan UMP yang mengacu pada KHL produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan membedakan kenaikan upah minimum UMK, industri padat karya, dan industri padat modal; (6) insentif untuk  jangka menengah berupa addition deduction untuk kegiatan litbang; dan (7) optimalisasi penggunaan tax allowance untuk insentif investasi

Paket III untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi, meliputi: Berkoordinasi dengan BI yang bertanggung jawab dari sisi moneter, sedangkan pemerintah akan meredam harga volatile food dengan  mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan sistem kuota menjadi mekanisme yang andalkan harga.

Paket IV untuk mempercepat realisasi investasi, meliputi: (1) penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Misalnya, perizinan investasi hulu migas dari 69 jenis menjadi hanya 8 perizinan; (2) segera meevisi PP tentang DNI (Daftar Negatif Investasi) yang lebih ramah bagi investor; (3) pempercepat program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, mineral, logam, bauksit, nikel dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance serta percepatan renegosiasi kontrak karya dan PKP2B.

Pemburukan berbagai indikator makroekonomi sebetulnya sudah terjadi cukup lama. Paket yang dikeluarkan minggu ini setidaknya diharapkan bisa menahan pemburukan yang sudah cukup dalam.

Tekanan utama terhadap defisit current account adalah impor BBM. Pemerintah menjawabnya dengan kebijakan menambah porsi biodiel dalam solar menjadi 10 persen dan bersifat mandatory. Yang bisa paling diandalkan adalah biodiesel dari CPO. Tampaknya untuk mewujudkannya tak bisa cepat dalam hitungan 1-2 bulan. Kalaupun ini bisa menurunkan impor BBM (solar), ongkosnya adalah penurunan ekspor CPO. Jadi secara neto tak akan berarti untuk memperbaiki defisit transaksi perdagangan dan akun semasa. Tidak mudah juga dengan serta merta mengubah alokasi CPO untuk biodiesel karena pengusaha sudah menandatangini kontrak penjualan ekspor jangka panjang.

Peningkatan PPnBM atas barang-barang impor bermerek seperti mobil sport CBU juga tak banyak membantu. Jumlah mobil mewah impor hanya bilangan ribuan. Serta merta sirna penghematan impornya dengan akan bertambahnya produksi mobil yang mencapai ratusan ribu karena pemberian  insentif pembebasan PPnBM untuk “mobil murah dan ramah lingkungan”. Produksi mobil tahun ini diperkirakan lebih besar dari tahun lalu dan bisa mencapai 1,2 juta unit.

Yang segera bisa dilakukan adalah mendorong ekspor mineral. Itu pun tak bisa terlalu banyak diharapkan, karena walaupun colume ekspor meningkat, nilainya tak meningkat secara proporsional mengingat harganya sedang menurun.

Pada paket II, sebagian tujuan bisa tercapai, terutama menjaga defisit APBN. Yang lebih pelik adalah persoalan UMP.

Paket III juga bisa terlaksana tanpa banyak hambatan. Biang keladi kenaikan harga daging dan holtikultura memang tata niaga yang buruk dan menimbulkan praktik pemburuan rente.

Sedangkan Paket IV tidak ditujukan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek. Ini berkaitan dengan perbaikan sistem insentif, Hasilnya baru terlihat dua sampai tiga tahun ke depan.

Agaknya dosis paket ekonomi yang baru dikeluarkan belum memadai untuk menjawab persoalan terkini. Kita berharap dosis ditambah dengan mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang lebih menggigit.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑