Peningakatan Biofuel Bisa Turunkan Defisit Perdagangan?


Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi tekanan defisit akun semasa (current account) adalah dengan menggenjot kandungan biofuel menjadi 10 persen dalam campuran solar. Dengan begitu impor solar akan turun. Pemerintah optimistik langkah ini bisa menurunkan impor BBM senilai 2 miliar dollar AS.

Kalau segala langkah berjalan lancar, memang impor BBM otomatis akan turun. Namun, apakah transaksi perdagangan akan membaik dan defisit akun semasa akan turun?

Belum tentu. Kalau biofuel berasal dari crude palm oil (CPO), dan tampaknya memang begitu, ceritanya bisa lain. Karena, CPO yang tadinya dialokasikan untuk diekspor beralih penggunaannya untuk biofuel di dalam negeri. Maka ekspor CPO turun, sehingga secara keseluruhan transaksi perdagangan luar negeri tak akan berubah, setidaknya secara berarti. Ini mirip dengan uang masuk ke kantong kanan, tetapi pada saat yang sama uang keluar di kantong kiri.

Walaupun demikian, kita mendukung langkah pemerintah ini dengan alasan lain, yaitu diversifikasi dan kemandirian energi, juga pengembangan energi terbarukan.

Ekonomi Suram Jelang Lebaran


Menyongsong lebaran tahun ini dibalut mendung berita ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2013 turun menjadi di bawah 5 persen, pertama kali dalam 10 triwulan terakhir, dan penurunan keempat kali berturut-turut sejak triwulan II-2012. Subsektor pertanian pangan hanya tumbuh 0,78 persen tatkala permintaan bahan makanan meningkat selama bulan puasa. Hal inilah yang tampaknya melambungkan harga cabai dan bawang merah lebih dari 50 persen. Kenaikan harga juga terjadi untuk beberapa jenis bahan makanan lain, seperti daging dan telur ayam ras, ikan, dan daging sapi.

Peningkatan harga pangan selama bulan puasa merupakan ritual tahunan, tetapi pemerintah tak kunjung piawai  membendungnya. Bahkan terkesan kian reaktif dan kalap seolah baru sekali ini terjadi. Penambahan impor daging baru diupayakan setelah bulan puasa. Itu pun yang diimpor daging beku, padahal kebanyakan konsumen rumah tangga terbiasa dengan daging potong dari sapi lokal atau sapi bakalan impor.

Menteri Perdagangan terkaget-kaget menyaksikan sendiri kenyataan ini di pasar. Daging sapi beku yang diimpor oleh Bulog pun ternyata dijual dengan harga yang masih relatif tinggi, bukan Rp 75.000 di tingkat konsumen seperti yang dijanjikan oleh Bulog dan pemerintah sebelumnya.

Kenaikan harga makanan menyumbang separuh inflasi bulan Juli 3,29 persen (bulanan) sehingga laju inflasi kumulatif bulanan pada tahun kalender 2013 yang baru 7 bulan sudah mencapai 6,75 persen. Adapun laju inflasi tahunan (indeks harga konsumen bulan Juli tahun ini dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2012) sudah mencapai 8,61 persen, jauh melebihi target pemerintah sebesar 7,2 persen ataupun perkiraan Bank Indonesia (BI) dan sejumlah ekonom.

Tentu saja lonjakan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak penuh pada bulan Juli dan menimbulkan dampak lanjutan pada kenaikan ongkos angkutan sehingga mendorong kenaikan harga-harga secara umum.

Sementara itu, data terbaru perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tambahan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian (farming) sebanyak 162.000. Walaupun angka ini lebih rendah dari perkiraan, angka pengangguran turun dari 7,6 persen pada bulan Juni menjadi 7,4 persen pada bulan Juli. Ditambah data pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II-2013 yang lebih baik dari triwulan sebelumnya, masing-masing 1,7 persen dan 1,1 persen, membuat Bank Sentral AS (The Fed) sudah ancang-ancang memotong separuh penyuntikan likuiditas ke dalam perekonomian AS mulai akhir tahun ini dan menghentikan total pada pertengahan tahun 2014. Selama ini The Fed dalam sebulan membeli mortgage-backed securities senilai 40 miliar dollar AS dan obligasi negara (Treasury securities) 45 miliar dollar.

Perkembangan terakhir di dalam negeri dan luar negeri itu bakal memperlambat arus masuk dana luar negeri, bahkan harus mulai diantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu arus modal balik keluar. Dengan mempertimbangkan yang sudah terjadi dan kemungkinan ke depan, BI boleh jadi menaikkan BI Rate menuju aras 7 persen.

Sebelum kenaikan suku bunga kredit sekalipun, laju investasi sudah melemah. Pertumbuhan investasi—yang diukur berdasarkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)—terus menerus melorot selama empat triwulan berturut-turut hingga menjadi 4,7 persen pada triwulan II-2013, hanya sekitar sepertiga dari laju pertumbuhan triwulan II-2012. Selama kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan investasi berkisar 8,5 persen hingga 9,8 persen.

Kinerja perdagangan luar negeri juga tidak menggembirakan. Ekspor bulan Juni turun 1,4 miliar dollar AS dari bulan Mei sehingga memperlebar defisit perdagangan pada semester I-2013 yang sudah mencapai 3,3 miliar dollar AS atau hampir dua kali lipat dari defisit sepanjang tahun 2012.

Impor BBM tetap menjadi momok. Selama paruh pertama 2013 impor BBM sudah mencapai 14 miliar dollar AS, membuatnya terus bertengger sebagai komoditas impor terbesar. Kondisi perminyakan kian buruk karena ekspor minyak mentah justru turun tajam sebesar 21 persen pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Perlu dicatat, sejak tahun ini Indonesia telah mengalami defisit perdagangan minyak mentah. Produksi minyak mentah sudah lama turun, bahkan sejak 2012 sudah menyeret penurunan produksi minyak dan gas secara keseluruhan.

Pemburukan di hampir semua indikator ekonomi tidak terjadi hanya menjelang Lebaran ini, tetapi sudah berlangsung hampir dua tahun.

Seminggu ke depan kita rehat sejenak dari kecenderungan pemburukan ekonomi. Berbagi rezeki untuk sanak keluarga di kampung halaman. Melepas penat setelah berjibaku dengan kemacetan parah di jalan.

Perekonomian di pedesaan akan lebih semarak untuk bilangan minggu. Setelah itu lesu seperti sediakala. Para pemudik kembali harus berjibaku di kota-kota besar dengan beban hidup yang semakin mengimpit. Setidaknya peluhan ribu dari mereka bakal menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja, seraya kenaikan harga kian menggerus daya beli pekerja.

Ada baiknya sedia payung sebelum hujan. Tambahan pendapatan menjelang lebaran sebagian ditabung. Sekecil apa pun pendapatan kita nanti sehabis lebaran, sisihkanlah setidaknya 10 persen untuk ditabung. Bagi yang memiliki lebih, investasikanlah dalam bentuk perangkat finansial yang aman, semisal saham atau reksa dana.

Dengan tekad baru di hari fitri, kita kembali bekerja dengan semangat baru, memacu produktivitas lebih tinggi. Dengan kesadaran baru, menyisihkan sebagian hasil untuk ditabung agar kala perekonomian “paceklik” kita tak serta merta terempas tanpa bantalan. Rakyat terpaksa harus mencari selamat sendiri-sendiri karena negara belum kunjung menghadirkan sistem jaminan sosial nasional semesta. ***

* Dimuat di harian Kompas, 5 Agustus 2013, halaman 15.

Kenaikan Harga Versus Tuntutan Masyarakat*


Sudah lama ada keputusan politik untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun 2003, kecuali untuk minyak tanah bagi keperluan rumah tangga. Keputusan politik itu, yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), mensyaratkan penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap. Karena pemerintahan terdahulu “enggan” membuat keputusan yang tak populer di mata rakyat, pelaksanaannya baru dilakukan setelah mengalami penundaan berkali-kali. Penetapan harga yang mulai disesuaikan dengan mekanisme pasar baru diterapkan tahun lalu. Cara baru ini ternyata cukup ampuh untuk menghilangkan penyelundupan BBM ke luar negeri. Kita juga makin jarang mendengar kasus penimbunan maupun penyalahgunaan fasilitas subsidi BBM.

Kenaikan tarif telepon rencana awalnya sudah diberlakukan sejak tahun 2000, tetapi baru terealisasikan tahun lalu. Tarif dasar listrik (TDL) telah berkali-kali dinaikkan. Tarif angkutan pun demikian.

Dilihat dari magnitude-nya, kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, telepon, dan angkutan umum yang diputuskan pemerintah mulai berlaku awal Januari 2003 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Lantas, apa makna dari dan perbedaannya dengan kenaikan harga komoditas-komoditas yang dikendalikan pemerintah yang terjadi sebelumnya?

Perbedaan yang paling mencolok ialah keberanian pemerintah untuk menaikkan harga komoditas-komoditas tersebut secara serempak. Paling tidak ada lima faktor yang mungkin melatarbelakanginya. Pertama, berdasarkan pengalaman tahun lalu, kenaikan harga-harga komoditas yang dikendalikan pemerintah tidak berdampak besar terhadap inflasi. Sepanjang tahun 2002, inflasi cukup terkendali, yakni hanya sedikit di atas 10 persen, atau persisnya 10,03 persen. Terkendalinya inflasi menandakan pasar tak mengalami kekurangan pasokan walaupun bisa saja lebih disebabkan oleh permintaan yang relatif turun karena kemerosotan daya beli.

Kedua, pemerintah tampaknya secara konsisten melanjutkan program penyesuaian struktural. Tidak menaikkan harga-harga berarti hanya akan menunda masalah dan menimbulkan beban yang lebih besar lagi di masa depan. Jika fase sulit ini bisa dilampaui segera, maka ruang gerak perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi bisa dipercepat.

Ketiga, keyakinan pemerintah bahwa beban dari kenaikan harga-harga tidak dipikul oleh masyarakat kecil. Alasannya, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah. Jumlah rumah tangga yang memiliki telepon tak sampai 5 persen dan mereka bukanlah kelompok tak mampu. Untuk pelanggan listrik, golongan yang paling tak mampu (R-1) masih tetap disubsidi. Kalaupun ada masyarakat kecil yang secara langsung maupun tak langsung harus menanggung beban yang lebih berat, pemerintah telah menyiapkan dana kompensasi lebih dari Rp 3 trilyun untuk mengurangi beban mereka.

Keempat, pemerintah tidak mengesampingkan aspek keadilan. Justru kalau tarif listrik tak dinaikkan, secara tak langsung 50 persen penduduk Indonesia yang belum menikmati aliran listrik juga harus menanggung beban subsidi dan menunggu lebih lama lagi untuk memperoleh akses sambungan listrik. Alasan serupa juga berlaku untuk tarif telepon.

Kelima, dampak terhadap biaya produksi pada berbagai jenis usaha umumnya tidak signifikan. Jadi, tak cukup kuat alasan kalau pengusaha menggelembungkan harga jualnya semata-mata karena kenaikan harga keempat komoditas dimaksud. Dengan kata lain, pemerintah cukup yakin bahwa kenaikan harga BBM, tarif listrik, telepon, dan angkutan tidak menimbulkan inflasi spiral (spiral inflation) yang pada gilirannya mengakibatkan supply shock atau pukulan berat pada pasokan barang dan jasa di pasar.

***

ALASAN-alasan di atas secara teknis ekonomi cukup bisa dimaklumi. Persoalannya ialah kesulitan yang kita hadapi dewasa ini tak bisa sepenuhnya diatasi dengan perangkat-perangkat kebijakan ekonomi semata. Selain itu, keefektifan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah sangat ditentukan oleh sejumlah prasyarat atau prakondisi yang bersifat ekonomi maupun nonekonomi.

Untuk sampai pada keyakinan bahwa dampak kenaikan harga yang simultan awal tahun ini tak berdampak besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, agaknya perlu terlebih dahulu mengetahui secara saksama kondisi daya tahan masyarakat. Untuk itu, rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu melakukan general check up atas daya tahan ekonomi masyarakat.

Katakanlah keyakinan pemerintah memang betul-betul terbukti, apakah masyarakat masih menyisakan daya tahan? Harus diingat bahwa sejak krisis tahun 1997 daya beli masyarakat sudah banyak terkikis. Kalau kita analogikan puncak krisis tahun 1998 dengan gelombang banjir, maka genangan air telah menenggelamkan separuh badan kita. Karena krisis terus berlangsung, genangan air terus merayap naik hingga mencapai dagu. Seandainya kenaikan harga-harga sejak tahun 1997 hingga tahun 2002 telah membuat daya beli masyarakat pada tingkat yang mengkhawatirkan seperti air bah yang telah menyentuh dagu, maka dampak kenaikan harga yang terakhir ini-yang walaupun hanya akan membuat inflasi sekitar 10 persen- niscaya bisa membenamkan daya beli puluhan juta penduduk.

Berkaitan dengan pertimbangan keadilan, kenaikan harga-harga yang bertujuan untuk mengurangi subsidi agar tak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat melukai rasa keadilan masyarakat bila dikontraskan dengan langkah pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada para konglomerat pengemplang utang. Kita bisa saja setuju dengan prinsip bahwa kedua masalah ini harus dipisahkan. Secara teknis ekonomi memang demikianlah penyelesaian yang optimal, yakni satu instrumen kebijakan hanya efektif untuk mencapai satu tujuan: kebijakan kenaikan harga untuk menyehatkan sektor riil, sementara itu untuk menyelesaikan utang konglomerat dicarikan instrumen lain yang paling optimal.

Prinsip ini membutuhkan prasyarat pemerintahan yang bersih dan amanah. Bagaimana mungkin rakyat mau dipaksa terus berkorban kalau pengumuman kenaikan harga hampir bersamaan dengan pesta eksklusif para petinggi negeri. Jangan harap rakyat memaklumi pengampunan bagi konglomerat kalau aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dijual secara serampangan oleh para pemimpinnya yang “berlumuran lumpur”. Rakyat tak akan habis pikir kalau harga-harga komoditas yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu dinaikkan, sementara para oknum penguasa (pemerintah dan DPR) tak henti-henti memerah BUMN-BUMN tersebut.

***

MENGACU pada pengalaman selama ini, sebetulnya rakyat sangat memahami kesulitan yang sedang kita alami. Penentangan banyak kalangan sebetulnya bukan pada kenaikan harga suatu komoditas tertentu, melainkan terhadap tindakan pemerintah yang menaikkan harga sejumlah komoditas secara serempak. Momok yang ditimbulkan atas kenaikan harga-harga secara serempak niscaya akan jauh terkurangi seandainya pemerintah melakukannya secara bertahap.

Dilihat dari urgensinya, kenaikan harga BBM bisa diprioritaskan dengan catatan dana kompensasi bisa dinaikkan dan diefektifkan. Untuk listrik, kenaikan tarif sebetulnya masih bisa dikurangi seandainya seluruh instansi terkait dipacu untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Misalnya, bagaimana menghilangkan kendala pasokan gas dan batubara bagi sejumlah pembangkit listrik yang selama ini terpaksa menggunakan solar. Jika ini dilakukan, potensi penghematan bisa mencapai Rp 4 trilyun, sehingga PLN tak harus menderita kerugian.

Yang paling feasible untuk ditunda adalah kenaikan tarif telepon. Petani cabai (seperti iklan PT Telkom) tak akan terkapar oleh telepon. Lebih-lebih lagi, PT Telkom sudah menikmati keuntungan yang lumayan melimpah (Rp 7 trilyun hanya untuk periode Januari-September 2002). Pemerintah harus lebih memacu PT Telkom untuk meningkatkan efisiensinya dengan menetapkan target-target yang lebih ketat.

Pendek kata, masih cukup tersedia ruang gerak untuk menurunkan beban masyarakat. Kita sungguh berharap agar para pemimpin bangsa bisa menunjukkan suri tauladan kepada rakyatnya. Semangat pengorbanan dan sikap hidup hemat di kalangan petinggi negeri sungguh akan menjadi air yang mendinginkan kemarahan rakyat, yang sudah mulai telanjur membara.

* Tulisan Analisis Ekonomi pertama di harian Kompas, 6 Januari 2003, hal. 1.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑