Perlu Upaya Ekstra Wujudkan Pertumbuhan


JAKARTA, KOMPAS — Perlu upaya ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen sebagaimana dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Di tengah kecenderungan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh melambat, kebijakan untuk meredam perlambatan ekonomi sepenuhnya dalam kendali pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

”Sayangnya, sinyal itu tak tampak di RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2014,” ujar ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, di Jakarta, Minggu (18/8), menanggapi pidato pengantar RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (16/8).

Belanja pemerintah, menurut Faisal, hanya naik 5,3 persen dari Rp 1.726 triliun di APBN-P 2013 menjadi Rp 1.817 triliun di RAPBN 2014. Dengan asumsi inflasi di RAPBN 2014 sebesar 4,5 persen, pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya 0,8 persen.

Indikator lain yang menunjukkan RAPBN cenderung tidak antisiklikal, menurut Faisal, adalah defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5 persen dibandingkan dengan defisit APBN Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 2,4 persen. Ini suatu penurunan yang relatif tajam.

Soal pajak, lanjut Faisal, pemerintah menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2014. Rasio pajak akan dinaikkan dari 12,2 persen di APBN-P 2013 menjadi 12,6 persen di RAPBN 2014.

Hal itu, menurut Faisal, tidak sejalan dengan keinginan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, terutama investasi. Pemerintah semestinya lebih gencar memberikan insentif pajak. Dengan demikian, tingkat penerimaan pajak cenderung tetap atau tidak naik secara berarti.

”Kalau pemerintah ingin menciptakan stimulus untuk lebih menggairahkan perekonomian dan tingkat pajak tak digenjot, konsekuensinya peningkatan defisit akan ditutupi dengan menambah tingkat utang. Nyatanya, tingkat utang pun ditargetkan turun,” kata Faisal.

Dengan gambaran tersebut, ujar Faisal, masih ada celah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen. Ruang yang paling memungkinkan adalah mendorong agar investasi asing masuk lebih deras. Namun, masalahnya, banyak variabel untuk menggenjot investasi berada di luar kendali pemerintah.

”Oleh karena itu, agak mengherankan melihat postur RAPBN 2014 ini. Sinyal yang disampaikan Presiden tak meyakinkan untuk membawa perekonomian bisa tumbuh 6,4 persen,” kata Faisal.

Hanya 0,4 persen

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (17/8), menilai kinerja pemerintah hanya menyumbang 0,4 persen dari target pertumbuhan ekonomi 2014 yang 6,4 persen. Target itu juga dinilai tidak sesuai dengan janji Presiden Yudhoyono saat berkampanye pada 2009.

Menurut Harry, sejumlah pengamat menegaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen tanpa pemerintah melakukan apa pun. ”Jika analisis mereka benar, sumbangan pemerintah pada target pertumbuhan tahun depan hanya 0,4 persen,” ujarnya.

Tidak hanya kecil, penetapan target itu juga tidak sesuai dengan janji kampanye Presiden dan diskusi pemerintah dengan DPR. Dalam kampanye tahun 2009, Presiden Yudhoyono menjanjikan pertumbuhan 7 persen per tahun. Sementara dalam pembicaraan dengan DPR pada Mei 2013, disebutkan pertumbuhan 6,4 persen hingga 7 persen. ”Dalam pidato Presiden, ternyata disampaikan target terendah. Presiden memilih angka paling pesimistis,” ujarnya.

Padahal, target pertumbuhan 7 persen per tahun bukan tidak mungkin direalisasikan. Namun, pencapaian itu membutuhkan syarat, antara lain alokasi dana infrastruktur 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun sejak tahun pertama pemerintahan.

”Jika hal itu dilakukan, pertumbuhan 9 persen per tahun sekalipun bisa tercapai. Namun, sekarang belanja infrastruktur hanya 2 persen dari PDB tahunan. Tahun ini, misalnya, harus dialokasikan paling tidak Rp 457 triliun untuk belanja infrastruktur. Namun, faktanya hanya disediakan Rp 200 triliun dari APBN 2013 untuk belanja infrastruktur,” ujarnya.

Tak realistis

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, di Jakarta, Minggu (18/8), menilai asumsi pemerintah tentang laju kenaikan inflasi tahun 2014 sebesar 4,5 persen tidak realistis. Di tengah tingginya tingkat konsumsi dalam negeri dan impor, inflasi diperkirakan melebihi perkiraan, yakni 5,8 persen-6,5 persen.

Menurut Suharso, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih mengandalkan konsumsi sebagai penggerak ekonomi membuat sulit menjaga inflasi 4,5 persen tahun 2014. Saat ini, PDB lebih didominasi oleh barang-barang yang diperdagangkan secara internasional (tradable goods), ekspor ataupun impor, sebesar 67 persen.

Sebagian dari barang yang diperdagangkan tersebut juga mengandung inflasi impor sebagai dampak perbedaan tingkat suku bunga dan nilai tukar. Barang-barang itu, di antaranya impor
barang modal dan bahan bakar minyak.

Ia menambahkan, tingkat laju inflasi juga diperkirakan semakin tinggi seiring tahun Pemilu 2014. Dipastikan akan ada belanja konsumsi dalam rangka pemilu. (LAS/RAZ/LKT)

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2013, hal.1

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000001635399

Inkonsistensi RAPBN 2014


Sore ini Presiden menyampaikan pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2014 di tengah perkembangan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan sebagaimana tercermin pada tulisan wp.me/p1CsPE-fb.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sulit mencapai 6 persen. Katakanlah hanya bisa 5,9 persen. RAPBN 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi  sebesar 6,4 persen. Harus ada upaya ektra keras untuk mencapainya.

Di tengah kecenderungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh melambat, maka kebijakan untuk meredam perlambatan yang sepenuhnya dalam kendali pemerintah adalah APBN. Sayangnya sinyal itu tak tampak di RAPBN 2014.

Belanja pemerintah hanya naik 5,3 persen, dari Rp 1.726 triliun di APBN-P 2013 menjadi 1.817 triliun di RAPBN 2014. Dengan asumsi inflasi di RAPBN 2014 sebesar 4,5 persen, berarti pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya 0,8 persen.

Indikator lain yang menunjukkan RAPBN cenderung tidak antisiklikal adalah defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5 persen dibandingkan dengan defisit APBN-P 2013 sebesar 2,4 persen. Ini suatu penurunan yang relatif tajam

Ketiga, pemerintah justu menggenjot pajak. Nisbah pajak (tax ratio) akan dinaikkan dari 12,2 persen di APBN-P 2013 menjadi 12,6 persen di RAPBN 2014. Lazimnya, untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, khususnya investasi, pemerintah lebih gencar memberikan insentif pajak, sehingga tingkat penerimaan pajak cenderung tetap atau tidak naik secara berarti.

Keempat, kalau pemerintah ingin menciptakan stimulus untuk lebih menggairahkan perekonomian dan tingkat pajak tak digenjot, maka konsekuensinya peningkatan defisit akan ditutupi dengan menambah tingkat utang (debt to GDP ratio). Nyatanya tingkat utang pun ditargetkan turun.

Apakah dengan gambaran di atas pertumbuhan ekonomi bisa mencapai setidaknya 6,4 persen sebagaimana yang ditargetkan? Masih ada celah. Yang paling memungkinkan adalah mendorong agar investasi asing masuk lebih deras. Tetapi, untuk mewujudkannya, banyak variabel yang di luar kendali pemerintah. Oleh karena itu, agak mengherankan melihat postur RAPBN 2014 ini. Signal yang disampaikan Presiden tak meyakinkan untuk membawa perekonomian Indonesia bisa tumbuh 6,4 persen.

Berulang Kali Menyia-nyiakan Momentum


Nafsu politik menyongsong pemilihan umum 2009-lah yang membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga Premium sampai tiga kali dalam rentang waktu yang sangat singkat, dua kali pada Desember 2008 dan sekali pada Januari 2009. Tiga kali penurunan harga ini membuat harga Premium yang sudah sempat bertengger pada Rp 6.000 per liter kembali ke posisi harga pada Oktober 2005 sebesar Rp 4.500 per liter.

Padahal, subsidi bahan bakar minyak (BBM) melonjak dari Rp 84 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 139 triliun pada tahun 2008. Subsidi BBM memang turun tajam pada 2009 karena tertolong kemerosotan harga minyak dunia dari sekitar 140 dollar AS per barrel pada tahun 2008 menjadi di bawah 70 dollar AS per barrel pada awal tahun 2009.

Namun, setelah itu harga minyak dunia berangsur naik kembali ke kisaran 90 dollar AS per barrel hingga 110 dollar AS per barrel. Karena harga Premium bersubsidi dipertahankan pada harga Rp 4.500 per liter, tak ayal subsidi serta-merta kembali melonjak, dari Rp 45 triliun tahun 2009 menjadi Rp 82 triliun pada tahun 2010. Setahun berikutnya, subsidi BBM menggelembung dua kali lipat menjadi Rp 166 triliun dan pada tahun 2012 telah menembus Rp 200 triliun.

Tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran untuk subsidi BBM bakal kian tak terkendali, mendekati Rp 300 triliun. Defisit APBN bakal terkerek mendekati 4 persen dari PDB, padahal Undang-Undang Keuangan Negara hanya membolehkan defisit  maksimum 3 pesen dari PDB.

Dari gambaran di atas, jelas perombakan total asumsi-asumsi APBN dipicu pembengkakan subsidi BBM dan akibat-akibat yang menyertainya. Pemerintah mengambil keputusan tatkala tidak lagi ada pilihan setelah bertahun-tahun membiarkan pemburukan makroekonomi mencapai titik yang sudah mengkhawatirkan.

Akibatnya sangat pahit. Postur APBN-P 2013 lebih buruk ketimbang APBN 2013. Meskipun harga BBM bersubsidi telah dinaikkan, subsidi BBM masih lebih besar pada APBN-P 2013 dibandingkan dengan APBN 2013, masing-masing Rp 200 triliun dan 194 triliun. Defisit APBN pun relatif jauh lebih besar dari 1,7 persen PDB di APBN 2013 menjadi 2,4 persen PDB di APBN-P 2013. Akibatnya, pemerintah harus berutang lebih banyak, yang notabene sebagian tambahan utang ini digunakan untuk menopang peningkatan konsumsi tak produktif. Generasi mendatanglah yang akan menanggung beban tambahan utang tersebut.

Kenaikan harga BBM subsidi dilakukan ketika nilai tukar rupiah telah menembus Rp 10.000 di pasar spot dan indeks harga saham terpuruk 11 persen dalam tiga minggu terakhir. Sementara itu, akun semasa (current account) berbalik dari surplus sebesar 1,7 miliar dollar AS pada 2011 menjadi defisit sebesar 24,2 miliar dollar AS pada tahun 2012. Defisit akun semasa diperkirakan masih tetap menganga hingga akhir tahun 2013.

Akibat tersandera BBM, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kian jauh dari kenyataan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 pada APBN-P 2013 dipatok hanya 6,3 persen, jauh lebih rendah dari target RPJM sebesar 7,3 persen.

Kita pun tak melihat ada kesungguhan untuk meningkatkan  target penerimaan pajak. RPJM menargetkan nisbah pajak (tax ratio) tahun 2013 sebesar 16,1 persen. APBN 2013 hanya mencantumkan nisbah pajak sebesar 12,9 persen. Hampir bisa dipastikan realisasinya bakal lebih rendah.

Masyarakat juga pantas kecewa karena tak ada upaya untuk mereformasi tata niaga impor BBM. Menteri BUMN pernah sesumbar akan membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, yang ditengarai memperpanjang mata rantai impor minyak sehingga harga pokoknya lebih mahal.

Tak ada inisiatif dari pemerintah dan desakan dari DPR untuk mengaudit keterlibatan para calo minyak yang membuat harga pokok BBM lebih tinggi dari yang sepatutnya. Pemerintah dan DPR tak pula mempertanyakan mengapa kita membeli minyak mentah yang lebih mahal sebagaimana tercermin dari ICP yang selalu lebih tinggi ketimbang harga WTI crude oil.

Sampai kapan pemerintah dan DPR membiarkan para calo minyak leluasa berburu rente sehingga menggerogoti keuangan negara dan daya beli rakyat? Pantas sementara kalangan curiga ada oknum-oknum di dalam kekuasaan turut menikmati rente minyak yang dilakoni oleh para calo ini.

Rasa keadilan masyarakat kian terusik karena APBN-P 2013 masih saja mengalokasikan dana untuk lumpur Lapindo yang sejatinya ditanggung oleh siapa pun yang melakukan kejahatan korporasi. Sudah berapa banyak dana rakyat yang tersedot untuk penanganan bencana lumpur Lapindo? Sudahkah korporasi yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya? Jika pengadilan telah memutuskan peristiwa lumpur Lapindo sebagai bencana nasional, mengapa tak ada upaya banding?

Jika rasa keadilan masyarakat kian terusik, sebaik apapun langkah-langkah teknis pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian, niscaya penolakan bakal semakin keras.

Kesempatan kembali terlewati. Sudah puluhan tahun pemerintah secara konsisten terus melakukan kesalahan, sebagaimana pernah ditulis oleh Anne Booth dalam bukunya yang terbit pada tahun 1998 berjudul The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Century: A History of Missed Opportunities.

Saatnya kini untuk memutus rantai sejarah kelam pengelolaan ekonomi agar kita tak masuk ke middle-income trap.

***

Dimuat di harian Kompas, Senin, 24 Juni 2013, hal.15.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑