Bocor


 

enterprise-cio.com

Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.

Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.

Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.

Bocor dalam Perekonomian

Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.58.35.png

Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.

Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.

Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.

Pengertian Bocor

Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.

Bocor APBN

Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.

Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.

Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.

Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.

Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.

Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).

Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.

Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.

Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.42.57.png

Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.

Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.

Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.

Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.

Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.

Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.

Setelah Fitri Kembali


Mari raih kemenangan

Melawan para koruptor

Melawan para pendukung koruptor

Tidak berteman dengan koruptor

Kobarkan perang

Menentang perilaku korup

Yang membuat orang miskin semakin papa

Yang membuat kaum tak berdaya kian terpinggirkan

Yang membuat Negeri kian dibelit utang

Koruptor tak kunjung jera

Menari di tengah derita rakyat

Koruptor hidup berfoya-foya

Sementara petani terkikis daya belinya

Koruptor melarikan hasil jarahannya ke luar negeri

Membuat wajah perekonomian pucat pasi

Hanya ada satu kata

LAWAN

Hanya ada satu tekad

BASMI

Mengapa Koruptor Makin Banyak Terjerat Operasi Tertangkap Tangan?


Di masa Orde Baru, sangat sedikit koruptor masuk bui. Struktur kekuasaan politik nyaris monopoli. Hanya satu partai politik yang menggenggam kekuasaan: Golkar. Dua partai lainnya, PDI–yang kemudian menjelma menjadi PDI-P–dan PPP. Kedua partai itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengobok-obok kedua partai itu jika mereka sedikit saja melawan. Orde Baru memecah belah internal kedua partai.

Kapasitas institusional di masa Oede Baru sangat rendah. Pemerintah otoritarianlah yang menjadi hukum. Checks and balances tak berjalan. Ditambah dengan persaingan politik yang juga rendah, korupsi bersifat sistemik dan terorganisir. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dikooptasi oleh rezim.

institution

Kini persaingan politik sangat ketat. Partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19 persen kursi di DPR. Agar pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, pemerintah harus merangkul banyak partai.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan DPR hanya 37 persen. Dalam waktu singkat, beberapa partai menyeberang ke kubu pemerintah, sehingga pemerintah didukung oleh 69 persen kursi DPR. Hanya PKS dan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Dengan persaingan politik yang tinggi namun kapasitas institusional tetap rendah, potensi korupsi tentu saja masih tinggi. Hanya saja sekarang peserta korupsinya bertambah banyak.

Banyaknya pelaku korupsi dari berbagai partai menimbulkan masalah bagi koruptor. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian karena dispersi kekuasaan politik sangat tinggi. Pegambilan keputusan harus menyertakan semakin banyak pihak atau kekuatan politik. Ada pertukaran konsesi.

Banyaknya pihak yang terlibat cenderung membuat pembagian rente atau hasil korupsi tidak merata. Yang sedikit memperoleh bagian korupsi cenderung kecewa, lalu membocorkan kesepakatan lewat segala cara. Sehingga, secara alamiah, praktek korupsi bakal cepat terbongkar. Mirip dengan kartel bisnis yang kebanyakan berusia pendek.

Di masa Orde Baru tidak ada KPK dan belum ada media sosial. Kekuatan masyarakat dan media massa dibungkam. Sekarang beda.

Apakah para koruptor tidak menyadari bahwa lingkungan sudah sangat berubah? Kalau mereka menyadarinya, mengapa mereka masih nekat menjadi drakula menghisap darah rakyat? Bahkan mereka berani melawan secara terang-terangan.

Jika orang-orang baik hanya berdiam diri, para koruptor bakal menang. Syukurlah kita tidak tinggal diam. Memang, kita tidak boleh berdiam diri. Para koruptor sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang melawan para drakula, semakin cepat kebenaran akan menang.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑